by

Doktor Honoris Causa

Oleh : Budi Santosa Purwokartiko

Jaman dulu, Bung Karno banyak mendapat gelar Doctor Honoris Causa (D HC) baik dari dalam maupun luar negeri. Karena beliau dianggap cukup mumpuni di berbagai bidang. Kalau Cak Lontong dapat gelar honore gak usah. Pak Jokowi menolak berbagai tawaran doktor kehormatan. Bagi Pak Jokowi gelar insinyur sudah cukup. Karyanya lebih mewakili siapa dirinya daripada gelar kehormatan. Dalam dunia akademik doktor adalah gelar pendidikan, setelah pendidikan master lalu doktor atau ada program dari sarjana langsung doktor.

Jadi tanpa sekolah orang bisa dapat gelar doktor, yaitu doktor kehormatan (DHC). Profesor beda lagi, ia adalah jabatan fungsional akademik, baik untuk dosen atau peneliti. Kalau untuk jenjang jabatan fungsional akademik dosen sering disebut juga pangkat (walaupun beda). Ada yang namanya jabatan akademik asisten ahli, lektor (lecturer/assistant professor), lektor kepala (senior lecturer/associate professor), lalu yang tertinggi Guru Besar atau profesor. Jadi profesor adalah jenjang tertinggi jabatan akademik seorang dosen. Bagi seorang dosen, untuk mencapai gelar profesor, maka ia harus melewati asisten ahli dulu, lektor lalu lektor kepala baru profesor(kadang bisa lompat karena poinnya cukup).

Itu semua dilakukan dengan mengumpulkan poin di bidang pengajaran, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Termasuk menulis paper ilmiah, buku teks atau ikut seminar adalah cara mendapatkan poin agar cepat mencapai jabatan akademik yang lebih tinggi. Ada juga poin lain-lain seperti menjabat struktural sebagai kajur, kalab atau dekan, rektor.Jadi jabatan guru besar atau profesor diraih dengan karya, karya ilmiah yang mencukupi, baik berupa paper, buku teks, alat, software, prototype, dsb .Jadi seharusnya tidak ada profesor kehormatan.

Para pejabat, anggota DPR dan politikus telah memasuki ranah akademis yang seharusnya tidak perlu ketika menginginkan jabatan akademik profesor. Bisa juga ada pihak yang menawari. Mestinya ketokohan orang di luar bidang akademik cukup dihargai dengan doktor kehormatan atau honoris causa di bidang dimana ybs mumpuni, bukan profesor kehormatan. Kasihan jika para pejabat di kementerian harus meloloskan orang2 tertentu yang sebnarnya tidak layak menyandang jabatan akademik profesor (asli).

Ada syarat berat yakni menulis paper di jurnal internasional untuk seseorang agar bisa mencapai jabatan akademik professor (asli). Tapi ini pun sering diakali dengan cara meminta orang lain untuk membantu menulis paper. Ada profesor yang tidak pernah ngajar di PT, jarang meneliti atau menulis karya ilmiah tapi bisa dapat jabatan profesor (asli). Tapi setelah itu jarang menghasilkan karya ilmiah yang cukup berarti. Di sinilah negara berat bebannya. Karena negara harus membayar tunjangan profesor sebesar gaji dan juga membayar tunjangan sertifikasi dosen. Tentu saja kalau professor kehormatan tidak mendapat tunjangan atau gaji.

Saya pernah menulis di Kompas beberapa waktu lalu soal defisit profesor. Negara sebenarnya lebih butuh banyak doktor yang mumpuni di bidangnya. Doktor yang mumpuni biasanya banyak karyanya dan negara tidak harus membayar tunjangan kehormatan. Dalam kancah internasional orang tidak bertanya jabatan akademiknya, tapi pendidikan dan karyanya. Professor adalah akibat saja. Jika seseorang dosen rajin berkarya pasti akan mencapai jabatan tertinggi akademik professor dalam waktu yang cepat. Mirip surga atau neraka, dia hanya sebuah akibat dari perbuatan kita. Nggak perlu dikejar. Cukup kita berkarya dengan baik, berbuat baik, surga akan mengikuti.

Sumber : Status Facebook Budi Santosa Purwokartiko

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed