by

Radikalisme Tak Kunjung Selesai Karena Ada yang Memelihara

Oleh: Ken Setiawan

Persoalan radikalisme di Indonesia tak kunjung selesai, karena memang ada yang memeliharanya. Kelompok ini dipelihara oleh elite politik untuk ambisi kekuasaan. Paham radikal memang ada dan tumbuh subur di Indonesia karena terus disirami dan dipupuk oleh mereka yang punya kepentingan. 

Di zaman pemerintahan SBY-JK, kelompok radikal dibiarkan karena punya massa besar. Oleh karenanya potensi itu dimanfaatkan untuk mendulang suara. Jadi walaupun beberapa kelompok radikal yang besar sudah dibubarkan, namun akarnya masih ada. Karena mereka sudah menyusupkan kadernya ke semua lini. Mereka sudah disusupkan ke pemerintahan, termasuk ASN dan aparat TNI/ POLRI.

Jadi saat ini ibarat terjadi kebakaran, dan pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan kobaran api, namun api susah dipadamkan karena yang terbakar adalah hutan gambut. Akarnya menjalar kemana-mana. Sehingga wajar bila tak terkendali.

Sementara itu dalam sistem negara demokrasi, mereka adalah warga negara. Sehingga mereka juga bebas dan dijamin undang-undang untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, termasuk mengadakan kajian keagamaan di masyarakat.

Masalahnya, para pelaku propaganda radikalisme itu juga berperan penting memberi semangat pengikutnya melakukan aksi teror. Apapun jenis dan bentuknya. Namun yang bisa ditindak oleh aparat adalah orang atau kelompok yang sudah melakukan tindakan terorisme. Menganut paham radikal saja belum cukup untuk bisa ditindak dengan pasal antiterorisme apabila mereka belum melakukan tindakan teror. Di sinilah problem utama kita di Indonesia.

Demikianlah lemahnya hukum yang diberikan kepada aparat keamanan kita. Mereka hanya bisa menindak manakala para teroris sudah melakukan tindakan teror. Aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa bila  orang hanya menganut pahamnya saja. Mereka sangat berbahaya namun sama sekali belum bisa ditindak.

Densus 88 Anti Teror paling hebat di dunia dalam menindak pelaku terorisme. Tapi Densus pun belum bisa menindak ketika orang masih di tingkat paham radikal, dan belum melakukan aksi teror.

Kelehaman Undang-Undang Nomor 5 tentang Tindak Pidana Terorisme adalah belum bisa menindak pahamnya. Hanya tindakan atau aksi terorisme yang sudah terjadi yang bisa ditindak. 

Sehingga orang atau kelompok yang hanya mengkampanyekan Negara Islam atau Khilafah, memang belum bisa ditindak dengan pasal terorisme. Kecuali mereka yang sudah bergabung dalam kelompok dengan berbaiat dan melakukan latihan untuk persiapan terorisme. Itu bisa ditindak dengan ‘preventif strike’ atau pencegahan keras. Jadi sebelum melakukan aksi mereka sudah bisa ditangkap aparat.

Oleh karena itu intoleransi dan paham radikal seperti takfiri dan anti budaya akan terus merajalela. Karena memang payung hukum di Indonesia belum mencakupnya. Paling bila mengarah kepada ujaran kebencian dan transaksi elektronik hanya bisa ditindak dengan Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. 

Sosialisasi pencegahan tentang radikalisme dan terorisme oleh kementerian dan lembaga, termasuk BNPT sudah sering digaungkan. Namun masih kurang. Ibarat menyalakan api, kita adalah lilin, sementara kelompok radikal itu obor. Jadi kita masih kalah masif. 

Jumlah kelompok radikal tidak banyak. Namun mereka 24 jam bergerak. Sementara masyarakat yang moderat cenderung diam, tidak merasa terancam dan membiarkannya sehingga ini akan terus menyebar dan semakin merajalela.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed