by

Kendala Presiden Atasi Pandemi, Ada Kepala Daerah Tak Cintai Rakyatnya

Oleh : Rudi Anjay

Oleh : Rudi Ajay

Tok.. Tok.. Akhirnya PPKM tahap 4 diumumkan dan diperpanjang sampai 02 Agustus.

Yang tampil mengumumkan langsung Presiden Jokowi.

Dia tampil menjawab keresahan publik.

Dia berdiri siap menghadapi anak panah kritik.

Dalam situasi seperti ini kita butuh pemimpin yang hadir.

Pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamat nyawa rakyatnya.

Pemimpin yang keputusannya tegas dan terukur.

“PPKM atau NYAWA RAKYATNYA”

Dua pilihan yang teramat sangat – sangat sulit dan berat bagi Presiden Jokowi “Maju kena, mundur kena”.. “Dimakan bapak mati, tdk dimakan mati ibu”..

Saya merasakan PPKM telah menjungkalkan banyak orang.

Saat ekonomi mandeg, orang sibuk berfikir soal isi perutnya.

Sementara ruangan RS masih berjubel.

Pemerintah sudah memikirkan bagaimana dampaknya bisa dikurangi.

Setidaknya program bagi-bagi utk rakyat terus dilanjutkan.

Pada awal 2020 saja, sudah Rp1. 400 triliun APBN kita dialokasikan buat menahan dampak Covid19 ini. Bandingkan.

Untuk membangun ibukota baru, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 500 triliun.

Artinya biaya yang dikeluarkan pemerintah utk mengatasi Covid19 itu mestinya sudah bisa membangun 3 ibukota baru.

Sebagai pengatur lalu lintas keuangan, Menkeu ternyata sudah banyak mengalokasikan dan menyalurkan dana utk membantu rakyat disaat pademi ini ke pemerintah daerah.

Harapannya Pemda sigap bisa menyalurkan Dana Bansos ini ke masyarakat.

Dalam kondisi normal saja 1/3 APBN kita disalurkan ke daerah. Ada yang berbentuk DAU, DAK, bagi hasil pajak, insentif khusus, atau dana desa.

Sementara dalam kondisi begini, jumlah itu jauh lebih besar lagi.

Sayangnya duit di rekening Pemda sering dibiarkan saja.

Pemdanya malas.

Berharap duit beranak diBank.. kan asyik bisa abcd..

Duit ada. Keluhannya segudang. Birokrasinya rakus.

Bukannya kerja yang serius, malah bikin tambah ribet.

Nah, disinilah yg sering jadi kendala.

Para “Kepala Daerah” berkamuflase menjadi pengusaha daerah, makanya leletnya minta ampun. Bahkan ada yg nyari kesempatan dalam kesempitan.

Saat ekonomi perlu putaran, eh, di rekening-rekening Pemda masih ada Rp198 triliun yang mengendap. Bukannya dicairkan agar masyarakat bisa menikmati tetesannya malah dipendem di bank.

Ada juga yg perencanaan APBD-nya sok optimis.

Misalnya Jabar. Dalam APBD 2021, mereka gak memasukan fariabel kemungkinan gelombang kedua. Sok yakin. Makanya Kang Emil akhirnya mengeluh, duit mereka gak cukup buat mengantisipasi kondisi.

Belum lagi DKI yg sering hambur – hamburin duit buat yang gak perlu. Kelebihan Bayar Transjakarta aja Rp. 415 miliar.

Kelebihan bayar Damkar Rp. 6,5 miliar.

Kelebihan bayar proyek PLTS di atap sekolah Rp1,2 miliar.

DP Formula E saja sampai Rp. 560 miliar.

Plus bank garansi Rp. 400 miliar. Padahal sampai 2022 nanti, nama Jakarta gak ada dalam liat event Formula E itu.

Pas dibutuhkan duit buat memfasilitasi rusun Nagrak sebagai lokasi alternatif penanganan pasien Covid19, malah minta sumbangan ke Dubes asing.

Di Jatim, Gubernurnya malah merayakan ulang tahun dgn kerumunan.

Mirip Anies yg sowan ke Rizieq, padahal mestinya Rizieq karantina mandiri sehabis dari LN.

Ulah Pemda kayak gini, ada yang memang karena sengaja, karena afiliasi politik pimpinannya.

Ada yang pimpinan daerahnya gak ngerti bagaimana bekerja yang bener.

Ada yang mau cari untung.

Ada yang pengecut, bersembunyi di ketiak ketidakberdayaan.

Dengan harapan toh, yang akan disoroti publik hanya pemerintah pusat saja.

Yang paling sial kalau kepala daerahnya sejenis Kadrun kelas kakap. Ini termasuk kategori perbuatan yang memuakkan.

Mereka orang – orang rakus.

Ketika vaksin digencarkan, misalnya. SMI sudah mengirim duit ke Pemda agar mereka menggelar vaksinasi. Mengejar target 2 juta perhari. Wajar. Mereka punya RSUD, punya Puskesmas. Punya dinkes.

Sialnya banyak yang gak jalan. Kedodoran dalam pelaksanaan.

Akhirnya Menkeu menarik lagi dananya. Dialihkan ke TNI dan Polri agar mereka gercep melakukan program itu.

Asal tahu saja. Honor nakes juga sudah cair. Tapi ya, itu tadi. Terhambat di daerah. Nyebelin, gak tuh?

Walhasil, dalam kondisi begini model otonomi daerah dgn mentalitas birokrasi Pemda yg masih babak belur, jadi salah satu menghambat penyelesaian masalah.

Para kepala daerah itu, memasukan kepalanya ke dalam pasir. Seolah gak mau melihat kenyataan.

Tidak semua Pemda begitu. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kita tahu hampir saban hari keliling memastikan kondisi warganya. Gak ada capeknya.

Tapi berapa banyak kepala daerah yang seperti Ganjar. Kebanyakan malah gagap.

Malah ada Gubernur daerah khusus ibu tiri, sekalinya kerja malah lucu. Yang disiapkan hanya petimati, lahan kuburan sama membangun kremasi.

Ketika sidak, sok galak. Eh, salah sasaran. Kantor sektor essensial kena sidak juga.

Sementara di depan hidungnya banyak warga menggelar sholat Iedul Adha tanpa prokes. Gubernur diem bae.

Takut kehilangan lumbung suara.

Kayaknya jenis Gubernur yang ini hanya sibuk mengurus orang mati. Bukan menolong orang sakit agar terus bertahan hidup.

Bila kondisinya begini terus, kita memang masih akan sangat lama bisa keluar dari rundungan pandemi ini.

JOKOWI GAK BISA KERJA SENDIRI

Para pemimpin daerah juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan wilayahnya.

Begini. Pak dan Ibu Gubernur. Pak Walikota. Pak Bupati. Anda semua sudah banyak menikmati fasilitas dari rakyat. Hidup enak dari pajak rakyat.

Saat ini rakyat butuh perhatianmu. Butuh kerja kerasmu. Sebentar saja. Agar kami semua bisa kembali hidup normal.

Kalau nanti sudah normal, Anda mau foya-foya dan jadi pencoleng lagi silakan. Itu bukan urusan kami lagi. Paling urusannya dengan KPK.

Semoga datang karma buruk / azab bagi pemimpin yang mengkhianati rakyatnya.

#IndonesiaPulih

#IndonesiaNormalKembaliPerekonomiannya

#IndonesiaPastiBisa

#KitaPercayaJokowi

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed