by

Krisis Global 2023

Oleh : Arum Kusumaningtyas

Bagaimana sistem perekonomian bekerja, terutama di masa yang turbulensinya luar biasa seperti saat ini semua memang dikelola dengan manajemen risiko atau risk based management.

Kalau dalam bahasa yang populer digunakan dalam kosakata pemerintahan kita adalah ‘mitigasi risiko’. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk bertransformasi dan mengadopsi manajemen risiko itu adalah dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ada klusterifikasi jenis perizinan berusaha yang dibutuhkan untuk pelaku usaha dari level UMKM hingga Usaha Besar.

Nah, PP ini sebenarnya menjadi acuan bagi kita, karena terutama sejak Januari 2021, risk based management sudah menjadi bagian sistem investasi global bekerja, yaitu: ESG yang berulang kali sudah saya tuliskan dalam rangkaian awal-awal 2021.

Semua belajar dari Pandemi COVID-19 yang lalu, bagaimana interkoneksi setiap negara, kawasan, unit pemerintahan, unit bisnis dewasa ini sudah sedemikian kompleks. Sebuah peristiwa ketegangan politik di Benua Eropa bagian timur, ternyata dampaknya bisa sampai ke Indonesia dan negara Jazirah Arab misalnya, terutama terkait ketersediaan pangan dan harga pangan yang basisnya gandum.

Gak usah komentar, salah sendiri impor gandum. Emang kita mati kalau gak makan roti atau mie? Itu semacam ungkapan: emang ibu-ibu kerjaannya ‘nggoreng’ terus ketika inflasi nasional kita meningkat akibat kelangkaan dan kenaikan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Selain norak, itu sudah tidak pas masanya, karena selera makan manusia modern cenderung universal. Sudah cek berapa jenis makanan tradisional Nusantara saat ini yang kemudian bahan bakunya sudah sangat ketergantungan pada gandum? Dari kue lapis warna warni, cendol, bolen, gorengan, batagor, kue 7 jam, sampai lapis legit. Ya kan? Walau resep aslinya pakai tepung beras misalnya, tetapi untuk efisiensi harga pada akhirnya banyak yang berubah ke tepung terigu.

Nah, global risk report itu menjadi perhatian khusus, utamanya para pelaku bisnis, investor dan pembuat kebijakan untuk menyusun strategi organisasi-organisasi mereka ke depan sejak 2021.

Karena setiap wilayah, negara, organisasi pemerintahan, komunitas bisnis, masyarakat yang semakin terintegrasi, risiko yang dihadapi secara global pun secara garis besar adalah sama. Misalnya untuk tahun 2023 ini, semua sepakat menyatakan ini bukan tahun yang mudah. Risiko resesi masih ada dan di beberapa titik wilayah akan semakin tinggi. Kawasan Balkan dan Amerika Selatan misalnya.

Apa yang menjadi PR besar dan tugas tanggung jawab setiap negara untuk mengelola risiko dalam jangka waktu pendek ini? BIAYA HIDUP MASYARAKAT yang meningkat tinggi karena HARGA PANGAN yang cenderung naik. Untuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, tercatat harga pangan naik sejak November 2021, dimana saat itu salah satunya akibat kebijakan China yang membatasi ekspor komoditas pangan mereka dan bahkan menutup pintu ekspor untuk beberapa komoditas. Jangan salah ya, China itu penghasil gandum a.k.a bread basket dunia sekaligus penghasil padi terbesar dunia a.ka. rice bowl nya global.

Di satu sisi, Indonesia diuntungkan saat ini terjadi, kita terekam sempat melakukan ekspor beras ke Singapura. Short term untung ya? Tapi long term? Tentu masih ingat di benak kita, berita dari Kepala BULOG yang menyatakan ke Pemerintah bahwa cadangan strategis nasional yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan sosial pemerintah ke masyarakat sudah mulai kosong. Perlu segera dilakukan impor beras untuk mengisi CADANGAN STRATEGIS beras. Jika terlambat, risikonya pada membengkaknya pos biaya sosial Pemerintah ke msy yang akan menganggu struktur APBN kita.

Terlebih, dimana APBN sedang difungsikan sebagai shock absorber untuk perlindungan sosial ekonomi masyarakat kita. Kementerian Dalam Negeri sudah mengambil langkah strategis untuk melakukan rapat pengendalian inflasi daerah sejak pertengahan 2022 ini dan dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) level Provinsi dan Kabupaten-kabupaten/Kota yang terdiri dari jajaran Muspida dan ada rapat Mingguannya yang selalu dipimpin langsung oleh Mendagri.

Yang juga memperkuat fondasi sistem perekonomian kita adalah mulai berlakunya efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Yang memperbaiki akuntansi kepemerintahan kita, dengan standarisasi rekening pemerintahan Pusat-Daerah. Fungsinya memperbaiki efesiensi dan efektifitas keuangan negara kita yang memang selama ini masih ‘gemuk’ strukturnya. Dan UU No 1/ 2022 ini juga memperbaiki transparansi atas penggunaan dana-dana otonomi khusus: Aceh, Papua dan Papua Barat, termasuk Dana Keistimewaan DIY yang setelah 10 tahun berjalan ini ntah perkembangan strategis apa yang telah terjadi untuk masyarakatnya. Sampah belum selesai, inflasi lumayan tinggi, kemiskinan selalu di atas angka nasional, tingkat pengangguran terbuka dan terdidik cukup tinggi, cadangan pangan minim. Komplit ya?

Persoalan harga bahan pangan menjadi fokus, terlebih ketika banyak daerah mulai melaporkan kenaikan harga beras yang cukup tajam dan Kepala BULOG juga melaporkan cadangan beras kita.

Tapi apa yang terjadi? Malah di media, yang muncul ‘perang data’ ketersediaan beras. Diawali keberatan dan suara keras Mentan pada rapat inflasi daerah medio September atau November 2022 di forum.

Anyway, biaya pangan yang naik sangat berdampak pada krisis biaya hidup bagi masyarakat dimana saja termasuk Indonesia. Rakyat tidak akan peduli data siapa yang benar, yang mereka pahami, beras naik cukup tinggi harganya. Harga beras year on year kita pun naik di atas 11% sendiri.

Berkaca dari risiko nomor 1 yang tercantum pada Global Risk 2023 ini, krisis biaya hidup ini disebabkan dan mengakibatkan risiko nomor 3 (ketegangan ekonomi global) dan risiko nomor 5 (berkurangnya kohesi sosial dan polarisasi masyarakat). Terlebih, tahun 2023 ini memasuki awal tahun politik Indonesia, tentu saja, bukan kombinasi yang ideal. Patut diwaspadai dan segera dimitigasi risikonya sejak awal tahun ini. Risiko warna merah (no 1 & no 5) & risiko warna oranye (no 3), itu semua man made dan hasil + diakibatkan oleh rangkaian kebijakan publik. Jadi sebenarnya bisa dikendalikan sejak awal. Risiko yang warna hijau, kombinasi antara man made & alam, ada beberapa ranah kebijakan yang dapat kita kelola sejak awal, misalnya sektor lingkungan hidup dan kehutanan misalnya. Apalagi ini era TERA CARTA–ESG– 3P (people, planet, profit).

Beberapa kekuatan kita saat ini, neraca perdagangan kita masih bisa surplus walaupun nilainya sudah semakin turun. Selanjutnya, APBN kita kuat, jadi mampu menjadi pelindung masyarakat sehingga dampak tahun lalu masih terkontrol dan tidak begitu terasa di masyarakat. Inflasi kita pun terkendali karena strategi yang dilakukan Pemerintah dengan langsung melibatkan Pemda secara langsung pada akhirnya. Sehingga Pemda paham, situasi apa yang sedang dihadapi bersama. Ora ming nuntuuuuuut terus DBH, DAK, DID dan dana-dana transfer yang lain.

Dengan instrumen-instrumen kebijakan, produk hukum, dan strategi fiskal & moneter yang kita miliki saat ini, saya yakin kita akan baik-baik saja dengan tetap mengencangkan ikat pinggang sana dan sini.

Lagi-lagi, semua tergantung pemilihan skala prioritas kebijakan yang diambil para pemangku kepentingan, khususnya yang di Daerah.

Soal krisis pangan ini sudah muncul di peta risiko global sejak 2020. Berikut link tulisan sy th 2020 ya

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222950574654846&id=1292933933&mibextid=Nif5oz

Nah, selanjutnya, dengan melihat risiko jangka pendek dan jangka panjang dari peta risiko global 2023 ini, peluang Indonesia untuk bertumbuh secara berkualitas itu tinggi lho, kuncinya ada di sektor kehutanan yang harus disentuh dengan kewirausahaan dan pemberdayaan usaha mikro, UMKM dan Koperasi.

Jika sinergi diantara sektor-sektor ini terbangun, neraca perdagangan non migas kita akan terjaga positif dan akan muncul banyak lapangan kerja baru, dimana pada alurnya merupakan pekerjaan padat karya yang bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan ‘kemiskinan ekstrim’ diberbagai kawasan, termasuk wilayah 3T Indonesia.

Peluang buesaaaar buat kita kan bro? Ya kan sis? Daripada sibuk nyinyir dan mikirin resesi melulu seolah-olah macam mau kiamat. Mending duduk, berpikir jernih, ayo kerja cari solusi bareng-bareng. Tapi kudu mau kerja di luar ruang, tidak ber AC dan tidak ditempat blink-blink aja ya.

Sumber : Status Facebook Arum Kusumaningtyas

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed