by

Susahnya Proyek B2B

Oleh: Erizeli Bandaro

Sebelum Covid teman kirim skema pembiayaan lewat WA “ Bro, tolong advice-nya soal skema untuk pembiayaan proyek ibukota baru.” Katanya sepulang dari lawatan keluar negeri bersama Menteri. Sorenya saya bertemu dia di Cafe di Pacific Place.

“ Skema itu secara tidak langsung melibatkan negara. Itu melanggar ketentuan B2B. “ Kata saya tegas.

“ Ah yang tahu kan hanya kamu. Pemerintah engga paham. Buktinya menteri dan pejabat BUMN happy kok. Bahkan rencananya, investor dan mereka yang terkait dalam skema pembiayaan ini akan dapat posisi terhormat pada proyek Ibukota Baru.”
Setelah itu media massa merelease berita soal posisi mereka sebagai dewan pengarah. Saya engga komentar kepada teman. Tidak juga menulis tentang posisi terhormat mereka di Proyek ibukota baru. Tapi saya mengingatkan dalam bentuk tulisan lain di blog tentang skema yang seharusnya untuk ibukota baru. Begitu cara saya mengkritik. Terserah dibaca atau tidak.

Benarlah, selanjutnya proses mematangkan skema berlangsung. Pembicaraan tingkat tinggi dan tingkat pejabat eselon berlangsung intens sekali. Berita kehebatan proyek IBu kota Baru, dengan konsep B2B terus didengungkan. Tahun 2020, saya bertemu dengan teman itu lagi. “ SMI tidak setuju dengan skema itu. Alasannya itu akan berdampak kepada tekanan fiskal.”

“ SMI itu bukan orang partai. Dia nothing to lose. Susah diajak bicara kalau menyangkut keamanan APBN” Kata saya tersenyum.
“ Kecuali itu perintah presiden, ya. “ Kata teman menimpali.

Kemudian, saya diminta lagi memberikan advice soal skema melibat Sovereign Wealth Fund. Waktu itu sedang digagas dibentuknya LPI. Ada 5 investor besar dibalik skema itu. Lagi lagi saya tegaskan. “ Engga mungkin jalan. itu beresiko terhadap APBN. Kenapa engga focus aja B2B.” Kata saya.

“ Tenang saja. Kita akan usahakan orang kita duduk di LPI. Jadi mudah bicaranya.” Katanya. Saya hanya senyum saja. Tetapi saya menulis keras tentang resiko keterlibatan negara pada skema bisnis LPI. Begitulah cara saya mengkritik.

Tahun 2020 keadaan APBN memang berdarah darah akibat Covid dan perang dagang China- AS, dan itu berlanjut tahun 2021, rasio utang sudah diatas pagu. Saya dengar pemerintah stuck negosiasi dengan 5 investor besar LPI itu. Akhirnya pada tahun 2021, SMI mengatakan ada mata anggaran untuk ibu kota baru dalam APBN. Saya terhenyak. APBN lagi..,

Kekurangan pejabat kita adalah lemah dalam negosiasi dengan investor. Mereka tidak menguasai Financial structure seperti, legal settlement project funding, test risk management financing, business dan financial model. Akibatnya kalau ada tawaran skema yang too good to be true, bukannya dibedah secara detail untuk tahu layak atau tidak, tetapi malah sibuk bicara konfrensi pers. “ Sudah ada investor dan siap dengan B2B” Dan kalau skema itu gagal, saya senyum senang. Mengapa ? artinya tulisan saya mungkin dibaca oleh Jokowi atau ada orang baik yang bisikan ke dia.

Makanya sejak tahun 2021, saya katakan pada diri saya sendiri. Bahwa saya akan kawal langsung program pembangunan Jokowi lewat kritik konstruktif. Saya akan menjauh dari tulisan memuji muji seperti pada periode pertama Jokowi. Mengapa ? yang tulus berada disamping Jokowi adalah rakyat jelantah seperti kita. Kita mencintai Jokowi dan Jokowi tahu itu. Bahwa kita engga butuh jabatan atau apalah. Kita hanya berharap indonesia berubah lebih baik. itu aja.

(Sumber: Facebook DDB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed