Oleh : Ahmad Dandy
Geleng geleng kepala saya melihat hasil pemanggilan Ganjar Pranowo oleh DPP PDIP. Hasil klarifikasi menyatakan Ganjar tidak melanggar aturan partai. Lho, tapi kok tetap dihukum?
Ini partai bingung. Coba simak lagi statemen Dewan Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto di depan wartawan tadi.
Komarudin mengatakan bahwa Ganjar tidak melanggar aturan organisasi. Tapi meski tidak salah, kemudian seolah dicari kesalahan-kesalahan lain. Akhirnya ketemulah bahwa pernyataan Ganjar yang menyatakan “siap nyapres” itu dianggap menimbulkan multitafsir di publik.
“Supaya keadilan ditegakkan kepada seluruh anggota dari sabang sampai merauke kami menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo.”
Setelah itu Hasto melanjutkan. Bahwa Ganjar dianggap melanggar instruksi DPP tentang komunikasi politik. Apa instruksi itu? Tidak dijelaskan lebih lanjut.
Jadi bagi saya sudah jelas. Ganjar sedang dicari-cari kesalahannya. Oleh siapa? Saya menduga bukan oleh Hasto ataupun Komarudin. Keduanya hanya diminta untuk mencarikan kesalahan Ganjar sehingga harus dihukum.
Sebab Hasto sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa pernyataan Ganjar tidak salah. Hasto mengatakannya ketika diinterviu wartawan sehari usai wawancara Ganjar di BTV.
Nah sekarang Hasto disuruh menjilat ludahnya sendiri. Ia harus memvonis Ganjar bersalah.
Lha kalau salah kan harus dihukum. Tapi apa hukuman untuk orang yang mengatakan “siap mengabdi untuk bangsa dan negara”?
Penjelasan Komarudin bahwa pernyataan itu menimbulkan keramaian di masyarakat, saya kira juga terlalu dibuat-buat. Sebab pernyataan itu sebenarnya satu tafsir saja. Yang membuat ramai adalah asumsi dan spekulasi pengamat politik. Statemen merekalah yang membuat masyarakat jadi tersedot perhatiannya kemudian ramai memperbincangkan.
Sampai di sini sebenarnya baik Hasto dan Komarudin sudah menyadari. Namun, ya lagi-lagi. Ada perintah mempersalahkan Ganjar sehingga mau tidak mau pokoknya Ganjar harus salah.
Tapi disitulah letak kebingungan kedua. Kalau Ganjar salah, lalu dihukum apa? Dilema juga. Kalau dihukum terlalu berat bakalan jadi bumerang bagi PDIP. Kalau Ganjar dipecat, elektabilitasnya bakal semakin melesat.
Di tengah dilema itulah akhirnya diambil hukuman yang sebenarnya bukan hukuman. Iya kan. Teguran lisan itu bukan hukuman. Karena kalau masih ditegur itu berarti belum dihukum.
Kebingungan PDIP ini membuat keputusan yang diambil menjadi lucu bin wagu. Sebuah keputusan yang berdasar pada dua aturan.
Aturan Pertama: Ganjar harus salah
Aturan Kedua: Jika Ganjar tidak salah, lihat aturan pertama.
Lalu siapa yang memerintahkan Ganjar harus salah? Ya anda semua taulah..
Sumber : Status facebook Ahmad Dandy
Comment