by

Pendanaan Transisi Energi

Oleh: Eko Sulistyo

Saat pidato hari pertama di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau COP-26 di Glasgow, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tengah bergerak maju dalam penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mencapai tujuan Kesepakatan Paris 2015, dibutuhkan pengurangan produksi dan penggunaan batubara, minyak dan gas alam secara cepat. Pernyataan Presiden Ketujuh Republik Indonesia itu, selain memberi kepastian, juga membuka ruang pendanaan bagi program transisi energi di Indonesia.

Seperti diketahui, COP-26 telah melahirkan sejumlah komitmen global untuk menekan laju perubahan iklim. Salah satunya adalah pendanaan untuk transisi energi, yakni mengganti energi berbahan fosil dengan EBT. Sumber daya keuangan dan investasi ini diperlukan untuk mengurangi emisi atau dekarbonisasi, mempromosikan adaptasi serta membangun ketahanan iklim.

Bagi Indonesia, sebagai negara emerging market, menjalankan transisi energi tidaklah mudah. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dibutuhkan dana USD 5,7 miliar atau setara Rp 81,58 triliyun per tahun untuk membiayai transisi energi bersih. Pembiayaan itu tidak bisa hanya dari anggaran negara, maka selama perhelatan COP-26, pemerintah Indonesia mengundang investasi global untuk berperan serta dalam program transisi energi.

Terobosan Pendanaan

Salah satu narasi yang berkembang selama COP-26, Indonesia dapat mempercepat penghapusan pembangkit listrik batubara (PLTU) pada 2040 dengan bantuan internasional. Jika tanpa dukungan internasional, PLTU akan berhenti beroperasi pada 2054. Dalam konteks itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PLN mencari terobosan pendanaan untuk akselerasi transisi energi dan menyiapkan pensiun dini PLTU.

Salah satu upaya adalah menginisiasi kolaborasi Friend of Indonesia-Renewable Energy (FIRE), yang dirilis di COP 26 untuk inovasi teknologi EBT. Sejumlah negara seperti Jerman, Inggris, dan Denmark, berkomitmen terlibat. Dubes Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen menyatakan, Denmark siap berkontribusi pada 2023 dengan menyiapkan dana hibah global bagi aksi iklim sekitar USD 500 juta per tahun, dimana Indonesia masuk dalam skema pendanaan global ini.

Selain Denmark, Inggris juga berkomitmen dalam program FIRE. Menurut Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy UK, Kwasi Kwarteng, Inggris akan membantu Indonesia mengembangkan potensi energi angin (PLTB). Skema pendanaan dalam proyek ini mencakup investasi 350 juta poundsterling hingga 2 miliar poundsterling.

Komitmen lainnya, datang dari Bank Pembangunan Asia (ADB), masih dalam kerangka pendanaan bagi rencana pensiun dini PLTU, dengan rentang waktu hingga 2030. Skema ADB adalah menyiapkan transisi PLTU kapasitas 9,2 gigawatt (GW). Terbagi dalam 5,5 GW dipensiunkan tanpa penggantian, dan 3,7 GW dihentikan dengan substitusi sumber energi yang lebih bersih.

Program bersama ADB ini selaras dengan kajian Transition Zero (2021), yang menyebutkan sekitar 3.000 PLTU di seluruh dunia harus dimatikan sebelum 2030, jika ingin mencegah kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celsius. Saat ini lebih dari 2.000 GW PLTU beroperasi di seluruh dunia. Kapasitas terpasang PLTU itu harus dipangkas sekitar 1.000 GW untuk mencegah kenaikan suhu Bumi, digantikan dengan EBT.  

Skema pendanaan lain adalah melalui mekanisme transisi energi (ETM), yaitu pembiayaan gabungan (blended finance) untuk mendukung percepatan penutupan PLTU. Dalam tahap rintisan 2 hingga 3 tahun, ETM akan menggalang sumber dana untuk mempercepat penutupan PLTU. Skema ETM juga memfasilitasi investasi EBT sesuai potensi setiap negara, dimana Indonesia dan Filipina menjadi pilot project.

Di COP-26, ADB bersama PLN telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani Dirut PLN Zulkifli Zaini, bersama Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Ramesh Subramaniam. Untuk program bebas karbon pembangkit listrik pada 2060, PLN membutuhkan USD 500 miliar atau setara 7.166 triliyun (kurs Rp 14.300 per USD). Untuk itu, PLN membuka peluang pendanaan hijau dalam proyek kelistrikan melalui green bonds, social bonds dan sustainability bonds, guna mencapai investasi yang dibutuhkan.

Inisiatif PLN

Inisiatif pendanaan PLN selaras dengan kajian Global Coal to Clean Power Transition (2021), bahwa saatnya bagi perbankan dan lembaga pendanaan untuk menghentikan investasi PLTU.. Begitu juga sebaliknya, investasi untuk transisi energi bersih sedang mengalir, dan ruang inilah yang diambil PLN.  

Salah satunya adalah kemitraan Climate Investment Funds, yang melibatkan India, Indonesia, Filipina dan Afrika Selatan, yang menyediakan fasilitas pendanaan USD 2 miliar untuk mempercepat penghentian operasional PLTU. Kemudian program kemitraan Green Climate Fund (GCF), entitas global pendanaan perubahan iklim di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

Melalui supervisi BKF, GCF sudah menyalurkan dana sejumlah USD 212,9 juta.
GCF mendukung pendanaan tiga proyek mitigasi perubahan iklim, masing-masing dua proyek mendukung pengembangan EBT, sedang satu proyek lagi di sektor kehutanan. Jumlah dana hibah GCF bisa memberi gambaran, soal besaran dana dalam investasi transisi energi.

Di tengah perhelatan COP 26, PLN telah memaparkan peta jalan untuk mencapai komitmen dan aksi iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030, dan target Karbon Netral 2060. Peta jalan ini akan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekivalen pada 2060, yang terdiri dari 13 inisiatif hingga 2060. 

Inisiatif jangka pendek sampai 2030, membutuhkan belanja modal (capex) sebesar USD 148 miliar, dengan 9 program. Meliputi pengembangan pembangkit EBT, konversi PLTD (Diesel) ke EBT, pengembangan pembangkit gas, penerapan teknologi PLTU ramah lingkungan, memensiunkan PLTU, penerapan co-firing, efisiensi dan menurunkan susut jaringan, percepatan memensiunkan PLTU, Carbon Capture and Storage (CCS), dan co-firing berbasis hidrogen.

Sementara untuk program jangka panjang Netral Karbon 2060, PLN memiliki tambahan empat inisiatif yaitu penambahan pembangunan pembangkit EBT, baterai dan interkoneksi sistem listrik, penambahan co-firing berbasis hidrogen, penambahan CCS dan penambahan PLTU pensiun. 

Disini PLN tidak bisa sendiri. Dengan tetap menjaga kelangsungan bisnis dan keandalan kelistrikan, PLN perlu dukungan pemerintah dan semua pihak untuk menjalankan transisi energi.

—————–
Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed