by

Pembohongan Oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah

Oleh: Supriyanto Martosuwito

Bisakah kehidupan sekolah kita kembali normal? Seperti anak anak di Indonesia Timur ini. Bisakah kita bisa terbebas dari belenggu jilbabisasi di sekolah dan di kantor kantor negara dan swasta? Seperti sebelum zaman mabuk agama ini?

Pemandangan para siswi yang sefang menyqnyi lagu perjuangan di Indonesia Timur ini sungguh mengharukan : sedikit dari wajah asli Indonesia sesungguhnya yang masih tersisa di hari ini. Wilayah Barat sudah jadi Indonestan: Indo-Afganistan dan Indo- Pakisan.

Setelah lepas dari jajahan Belanda dan Jepang, anak anak kita kini dalam kungkungan jajahan budaya Arab, melalui pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah sekolah negeri yang notabene menggunakan anggaran negara.

Meningkatnya anggaran pendidikan secara nasional justru digunakan untuk membodohi siswa siswa generasi masa depan Indonesia.

Tak perlu jauh ke luar kota, dan ke daerah terpencil, penjajahan budaya Arab – dalam kedok agama – itu berlangsung di ibukota metropolitan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan jajaran serta sekolah yang dinauinya mewajibkan jilbab pada anak didiknya, dengan berbagai cara halus atau kasar, dengan ketentuan final, “ikut aturan sekolah (pakai jilbab) atau mengundurkan diri”.

Modus yang sama dilakukan di 24 provinsi dari 34 provinsi di Tanah Air – mengutip catatan Human Right Watch (HRW).

Triliunan uang negara digunakan untuk menggiring anak anak Indonesia menjauhi sains, berpikir logik, dicokok hidung mereka menuju kehidupan akherat ala jazirah Arab. Mereka didorong mati sebelum mati.

Dinas Pendidikan, para kepala sekolah dan guru guru bersekongkol mengintimidasi siswa mengenakan jilbab di sekolah sekolah negeri.

Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta telah memanggil dan meminta keterangan dari Disdik DKI di DPRD, baru baru ini, setelah mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait sekolah yang memaksakan penggunaan jilbab kepada siswinya.

Namun hasilnya hanya bersilang kata, berbalas pantun, tanpa solusi. Bahkan sekadar basa basi.

Anggota Dewan bertanya, mengkonfirmasi, Dinas Pendidikan menjawab. Mengelak. Selesai. Intimidasi berjalan terus.

Mereka mengabaikan para siswa yang merasa tertekan akibat diminta guru di sekolahnya untuk memakai jilbab. Siswi siswi disudutkan karena instruksi untuk memakai jilbab itu disampaikan gurunya di depan anak-anak yang lain. Peneguran itu terjadi beberapa kali.

Selain di Jakarta Selatan, dugaan pemaksaan kepada siswi sekolah negeri untuk mengenakan jilbab juga terjadi di Jakarta Barat. Dugaan itu dilaporkan para orang tua murid yang keberatan anak perempuannya ‘diwajibkan’ mengenakan hijab kepada Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

Ima mengatakan, setidaknya ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berhijab, yakni sebuah SD negeri di Tambora dan SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk.

Menurut dia, pemaksaan yang dilakukan kepada siswi di sekolah dapat mengancam keberagaman di lingkungan pendidikan. “Kalau dipaksa pakai jilbab itu tidak dibenarkan, beda halnya kalau memang si anak mau pakai dari hatinya,” ujar Ima.

Respons Disdik Disdik DKI Jakarta membantah ada sekolah negeri di Ibu Kota yang memaksa siswi mengenakan jilbab. Bantahan tersebut disampaikan Kepala Subbagian Humas Kerja Sama Antar-lembaga Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah.

“Yang bilang wajib enggak ada. Kemarin juga itu bukan mewajibkan kok. Kami juga sudah menjelaskan bahwa enggak mewajibkan,” kata dia kepada awak media, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, Disdik DKI telah mengonfirmasi langsung berkait dugaan tersebut ke sekolah negeri yang diduga memaksakan kehendak kepada muridnya.

“Kami sudah tanya ke sana, enggak ada diwajibkan, apalagi dipaksa-paksa. Ini zaman beragam keagamaan di sekolah negeri, ada kristen, hindu, ada buddha, berbagai agama,” tutur dia.

Respons Pemkot Jakbar Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat membantah tudingan bahwa siswi di sekolah di Jakarta Barat dipaksa memakai jilbab dan seragam lengan panjang.

“Tidak ada, saya sudah klarifikasi, tidak ada (pemaksaan memakai seragam lengan panjang). Enggak pernah ada,” tegas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II, Masduki, saat dihubungi wartawan, Senin (1/8/2022).

Terkait tuduhan yang dilemparkan Ima Mahdiah, Masduki menyebut telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan ia memastikan bahwa hal tersebut merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, Masduki mengatakan tetap akan mendalami laporan tersebut. Ia menyebut, jika memang ada pengajar yang memaksa siswi untuk mengenakan jilbab, maka guru tersebut dianggap melanggar aturan. “Kalau ada temuan guru begitu, dia akan kena hukuman disiplin. Nanti dia di-BAP dulu, kami enggak bisa langsung (hukum). Ditelusurin dulu,” ujar dia.

KORUPSI kekuasaan berlangsung di segala lini. Merambat seperti kanker. Bukan hanya jendral polisi yang punya seragam dan senjata, serta undang undang. Melainkan juga pemerintah kota, dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru.

Seorang Kepala Sekolah berkata, ” memakaikan jilbab dalam rangka pembentukan karakter”. Karakter apa? Karakter bangsa Arab masa lalu?

Pendidikan karakter tak kurang kurang. Pramuka, baris berbaris, berkemah, outbond. Selain ajaran agama resmi.

Setiap anak harus menikmati kebebasan ekrpesinya dalam seragam sekolah Indonesia harus sesuai dengan budaya Indonesia, dalam rangka meningkatkan kecintaan pada budaya Indonesia dan budaya modern yang praktis, ekonomis. Bukan kecintaan pada budaya Arab yang panas dan ribet.

Apakah karena terpapar paham intoleran, karena keterpaksaan akibat cinta jabatan, para kepala sekolah guru kini sedang ramai ramai melakukan pembodohan pada siswanya. Pada generasi penerus bangsa.

Tragis!..

Menyaksikan anak anak siswa di Indonesia Timur ini “Aubade” menyanyikan lagu lagu perjuangan, menjelang HUT Kemerdekaan RI 77, saya menangis.

(Sumber: Facebook Supriyanto M)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed