by

Intimidasi Musuh Bebuyutan

Oleh : Sunardian Wirodono

Intimidasi pihak Kepolisian pada pementasan drama ‘Musuh Bebuyutan’ (Butet Kartaredjasa, dkk., TIM-Jakarta, 1-2 Desember 2023) yang sesungguhnya: Justeru terjadi pada 6 Desember 2023. Di halaman Polda Metro Jaya Jakarta.

Yakni, ketika pihak Polda Metro Jaya menggelar konperensi pers secara terbuka, di halaman Polda Metro Jaya, dan diliput secara luas oleh awak media. Di situ, disamping pihak Kepolisian memberikan keterangan, juga pernyataan dari pihak dari TIM, ‘ditampilkan’ pula sdri Indah, staf administrasi Kayan Production & Communication.

Penyelenggaraan konperensi pers oleh Polda Metro Jaya itu, justeru dengan benderang menjelaskan sikap defensif pihak kepolisian. Mendapatkan masukan atau kritik dari masyarakat, tetapi sikap yang dipertunjukkan bukannya melakukan koreksi ke dalam, tetapi buru-buru menjelaskan diri secara sepihak.

Celakanya, ingin sejelasnya menyatakan mereka tidak melakukan intimidasi, tetapi justeru dengan cara intimidatif. Yakni, dengan ‘menghadirkan’ Indah, staf administrasi Kayan, yang tentu sama sekali tidak tahu konteks masalahnya. Ini bukan masalah administrasi, melainkan mengenai persepsi penguasa dengan perspektif kekuasaannya, yang mengancam kehidupan masyarakat sipil.

Saya memahami masalah ini dari membaca ‘Surat Pernyataan’ berkop Kayan Production & Communication, yang ditandatangani dan dikuatkan dengan meterai tempel Rp10.000 oleh Nurzulita selaku Pimpinan Produksi dan dalam surat pernyataan itu juga sebagai Penanggung Jawab Acara. Sayangnya surat pernyataan itu tak bertanggal, tetapi menurut beberapa informasi di media massa dilakukan jauh sebelum tanggal pementasan ‘Musuh Bebuyutan’.

Begini: Konteks ‘masalah’ yang dimasalahkan, ialah soal ‘berkomitmen’ (ditulis dengan huruf kapital) dan kata itu diulang dengan cara penulisan sama, yakni untuk BERKOMITMEN pada ‘bahwa kegiatan tersebut tidak mengandung unsur politik’, dan BERKOMITMEN untuk tidak melaksanakan 6 (enam) butir ketentuan; lima berkait Pemilu 2024 dan satu poin terakhir mengenai: ‘hal yang termasuk dalam kegiatan politik lainnya’.

Apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, berkait masalah itu, sesungguhnya lebih pada fakta kejadian yang tidak lazim soal perijinan. Tak ada ‘intimidasi’ pada produk dan konten kesenian yang terjadi di situ. Namun, apa yang terjadi menunjukkan pada pre-conditioning yang langsung dan tidak bisa berpengaruh pada proses kreatif dalam karya seni itu.

Pangkal persoalan pada frasa ‘politik’ dalam persepsi aparat hukum bernama Polisi, atau mungkin juga aparat negara lain, yang tak pernah bisa jelas menjabarkan kata-kata tertentu, padal mempunyai implikasi hukum. Misal, ‘dalam kegiatan politik lainnya’.

Menguraikan masalah ini, bisa panjang lebar menyangkut preferensi poleksosbud-kamtibmas, yang tak pernah menjadi kesepakatan dalam rezim perijinan kita. Pendekatan keamanan pihak Kepolisian, sering lebih dalam konteks politik. Namun politik yang seperti apa, ukurannya tak jelas kecuali dirujukkan pada preferensi kekuasaan di atasnya.

Persoalan ketidakjelas ukuran rezim perijinan itu, sebenarnya seusai Reformasi 98 mulai mencair. Bahkan hingga kemunculan Jokowi selaku Presiden di 2014 dan awal-awal 2019, memberikan keleluasaan kepada kaum seniman, dalam mengekspresikan kehadirannya di ruang-ruang publik. Namun memasuki masa Kampanye Pemilu 2023, Kayan yang telah 40 kali berproduksi seni di Jakarta dan tak mengalami persoalan, pada produksi 41 kali mereka diminta berkomitmen untuk ‘tidak berkaitan dengan politik’.

Memang tidak disebutkan apa akibat pelanggaran komitmen itu, namun merujuk pada aturan hukum yang disebut –ada 4 aturan hukum sebagai rujukan untuk ‘berkomitmen’ tadi, tentu ada implikasi hukum di situ. Bisa berkait perdata dan pidana.

Apa hubungannya semua itu, dalam konteks pertunjukan kesenian, yang bergerak di ruang kreativitas dan/atau pikiran? Di situ pengertian intimidasi bisa dimengerti ketika ada tekanan soal ‘BERKOMITMEN’ itu. Apalagi pada dasarnya hal itu bertentangan dengan UU di atasnya, yakni terutama pasal 28 ayat (4) UUD 1945; mengenai kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu bagian dari hak azasi manusia.

Perijinan untuk kegiatan kesenian, semestinya juga berkait dengan ekosistem yang hendak dibangun, sebagaimana digembar-gemborkan Pemerintah. Polisi, sebagai aparat negara befokus pada menjalankan tupoksinya, menjaga keamanan masyarakat. Bersikap pada pengayoman dan pendampingan dari sisi implikasi sosial. Bukan penekanan pada pengawasan atas nilai-nilai politis-ideologis yang bersifat abstrak. Poin ini yang mesti didiskusikan secara lebih serius menyangkut ekosistem bangunan kebudayaan yang mesti dijaga bersama, semisal dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penekanan untuk ‘berkomitmen’ dalam surat pernyataan itu, secara psikologis memberikan beban tertentu. Bisa berakibat tekanan psikologis kepada para seniman dan tim produksi, bahkan ke penonton, yang justru tak memberikan rasa aman, apalagi kenyamanan. Kita bisa merasakan, apa yang dialami staf administrasi Kayan, yang dipanggil untuk berbaris di ruang terbuka. Memangnya konperensi pers itu tak bisa dilakukan di dalam ruangan? Polisi tidak punya meja kursi? Dan lagi, bukan kapasitas staf administrasi itu dipanggil, apalagi disuruh menjelaskan duduk perkara.

Sekali lagi ini bukan persoalan administrasi belaka. Ini cara pandang rezim perijinan yang justeru menjelaskan bagaimana konsolidasi elite kekuasaan kembali ke jaman Orde Baru. Bagaimana sinyal kekuasaan dikirimkan diam-diam sebagai tekanan atau peringatan.

Ketika Kepolisian meminta masyarakat melihatnya secara utuh, justeru konperensi pers (6/12) itu menjelaskan bagaimana intimidasi berlangsung. Ini sudah ranah berbeda, yang kadang kasuistis sifatnya. Yakni berkait dengan sikap berlebihan penguasa penjaga keamanan masyarakat. Apalagi dengan alasan untuk stabilitas nasional menjelang Pemilu 2024. |

Sumber : Status Facebook Sunardian Wirodono III

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed