by

Haji Ponzi

Oleh : Harun Iskandar

Wakil Presiden, Kiai Ma’ruf Amin, nitip pesan pada Menteri Agama, Gus Yaqut. Jangan sampai cara kelola Dana Haji terjebak ‘skema Ponzi’, pesan Beliau.Apa itu ‘skema Ponzi’ ?

Pencetus ‘ide’ itu adalah Charles Ponzi, imigran asal Italia yang hidup di Amerika dan ‘aktif’ di awal abad 20. Rekayasa investasi ‘bodong’ menipu ribuan orang. Dengan cara tawarkan semacam ‘kupon’. Dalam 90 hari bisa untung 100%, janjinya. Pada kenyataannya, ‘keuntungan’ yang diberikan kepada ‘sedikit’ orang, adalah hasil dari duit orang-orang yang baru masuk invest berikutnya. Begitu aliran dana yang masuk ‘melambat’, karena jumlah orang yang invest menurun, ‘keuntungan’ yang dijanjikan ndak bisa lagi digelontorkan. Pada kasus Charles Ponzi, dari 160 juta kupon, yang terealisasikan, yang diberi ‘untung’, cuma 27 ribu kupon. Ponzi pun di penjara . . .Di negeri ini ‘bisnis Ponzi’ dalam hubungan dengan ‘per-Haji-an’, di copy-paste oleh First Travel. Berupa ‘Umroh Murah’ . . .

Di Indonesia, waktu nunggu berangkat Haji antara 10 – 35 tahun. Tercepat propinsi Gorontalo, berangkat tahun 2035, yang paling lama propinsi Kalimantan Selatan tahun 2055. Padahal calon jamaah sudah pada setor DP sebesar 20 Juta Rupiah.Sampai saat ini, ada sekitar 3 juta WNI yang terdaftar, tapi belum diberangkatkan. Jadi sudah banyak duit yang terkumpul. Total Dana haji, DP plus hasil ‘imbal investasi’, dari SBSN/Sukuk, Deposito, Reksadana, dan lain-lain, besarnya 135 Trilliun Rupiah, sampai Juli 2020. Sekedar info, yang kelola dana Haji ini adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, dikepalai oleh Anggito Abimanyu.Tiap tahun Dana Haji bertambah, dari hasil investasi bukan yang dari DP lho, sekitar 6 Trillliun Rupiah . . .

Nah, waktu Menteri Agama umumkan tahun ini, 2021, Indonesia ndak akan berangkatkan jamaah-nya, sontak muncul isu dan hoax. Termasuk dikaitkan dengan Dana Haji.Seorang ekonom terkenal sebut pemerintah, Indonesia, belum bayar utang ke Saudi. Ndak bayar utang gimana, wong kalau ada haji kita orang harus bayar dulu ke Saudi. Lagipula, buat apa ‘ngêmplang’, wong tiap tahun ada ‘hasil’ 6 Trilliun Rupiah . . .Ada juga omongan, duit Dana Haji dipakai pemerintah. Itu pun ndak mikir blas. Pemakaian dan penempatan Dana Haji, ada ‘Undang2’nya. Misal harus ‘sarngi’. Jadi MUI, yang ‘itu’ ikut awasi.Diaudit oleh BPK. Rutin. DPR juga mêndêliki, melototi. Karena jika dipakai dalam APBN, harus disetujui oleh mereka . . .

Sebenarnya untuk berangkat haji butuh duit 70-an Juta Rupiah. Saat ini jemaah ‘cuma’ bayar 35 Juta Rupiah. Dari mana dapat sisanya, yang 35 Juta Rupiah lagi ? Ya di ‘subsidi’ dari Dana Haji yang sudah 135 Trilliun itu tadi.Yang 135 Trilliun itu juga berasal dari ‘tabungan’ Calon Jamaah yang 3 juta orang yang sudah bayar DP 20 Juta Rupiah itu. Senilai, 3.000.000 orang x 20.000.000 Rupiah = 60 Triliiun Rupiah . . .Jadi wajar kalau seakan ada ‘indikasi’ skema Ponzi. Yang belum berangkat Haji, yang sekitar 3 juta orang, pada ‘talangi’, subsidi, 35 Juta Rupiah untuk setiap orang ‘Saudara’nya, agar bisa jadi berangkat . . .

Pernah juga kan ? Saat Jokowi omong penempatan Dana Haji bisa untuk macem2. Misal untuk infrastruktur. Di Malaysia bisa untuk property. Langsung muncul komen lucu2. Diantaranya,’Zalimi umatnya, pakai duitnya . . .’

Andai saya, yang ndak sabaran, jadi Jokowi, tentu ndak tahan dengar isu dan hoax itu. Tak kembalikan saja semua DP plus ‘bunga’nya. Lalu bikin aturan Haji tanpa ‘subsidi’ lagi.Biar biaya haji, yang 70-an Juta Rupiah dibayar sendiri2. Stop juga sementara pendaftaran Haji. ‘Stok’ calon Jamaah yang 3 juta, biar ‘habis’ dulu, nanti setelah 15 tahun. Karena kuota Indonesia 200 ribu orang pertahun . . .Beres !

Memang gampang narik dana atau duit, untuk dikembalikan kepada jamaah, yang sudah terlanjur di deposito-kan, di sukuk-kan, di reksadana kan ?Secara ‘sales-marketing’ ala pedagang sangat gampang. Pak Anggito dan BPKH-nya, bikin dan terbitkan saja semacam Obligasi atau Surat Utang, atau yang lainnya. Sekarang BUMN Infrastruktur cari ‘modal’ dari situ. Ndak sampek sebulan mesti dapat terkumpul yang 60 Trilliun atau bahkan 135 Trilliun Rupiah itu. Untuk segera bisa dikembalikan . . .Yang lama justru bikin aturan dan undang – undangnya. Rumit, Sodara-sodara . . .

Jadi memang ndak mungkin Pemerintah, baca Jokowi, pakai duit Haji sembarangan dan seenaknya. Rumit aturannya dan banyak yang ngawasi. Ada audit juga . . .Ngurus duit orang banyak memang begitu. Apalagi berkaitan dengan ‘ibadah’. Harus teliti dan ati2. Jokowi ndak bisa berlaku semena-mena, dan seenaknya, seperti seekor ‘Singa’. Mengaum, grrrrgh . . . Duit kumpul. Ditanya duitnya pada kemana, grrrrrrgh . . . Marah.’Saya seekor Singa yang Dzikir lho ! Jangan macam-macam ya !’Ndak bisa begitu. Jokowi dan pak Anggito Abimanyu, selain Amanah, harus juga Transparan, Profesional, dan Accountable . . .Tabek . . .

Sumber : Status Facebook Harun Iskandar

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed