by

Covid Melonjak Tanggung Jawab Siapa?

Oleh : Vika Klaretha Dyahsasanti

Lonjakan kasus Covid terjadi di mana-mana. Per tanggal 5 Juli 2021, tercatat ada 2.313.829 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan jumlah kematian mencapai 61.140 orang. Dibanding lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi pada Januari 2021, pertambahan jumlah kasus positif kali ini jauh lebih besar.

Seiring dengan lonjakan pertambahan kasus tersebut, pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini ditempuh dengan memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Kebijakan ini tentu saja memancing sebagian orang untuk bereaksi negatif, meski kita semua tahu, cara paling efektif menghentikan penyebaran virus adalah dengan menjalankan kebijakan ‘circuit breaker’atau memutus rantai penyebaran, dengan cara pembatasan aktivitas secara ketat.

Lonjakan kasus positif Covid-19 ini sebenarnya terjadi tidak hanya Indonesia. Brazil mencatat rekor lonjakan kasus dengan rata-rata 1.558 kasus per 100.000 orang. India dengan 822 kasus per 100.000 orang, angka yang tergolong tinggi, meski trendnya kini mulai menurun. Indonesia sendiri tercatat dengan 549 kasus per 100.000 orang dan belum ada trend penurunan. Di Eropa, secara umum terjadi penurunan trend, namun di Russia terjadi lonjakan dengan 670 kasus per 100.000 orang.Di Afrika, lonjakan kasus terjadi di Afrika Selatan, dengan 338 kasus per 100.000 orang.

Secara umum, pada Juni-Juli 2021 ini, trend lonjakan kasus terjadi di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Eropa relatif mulai melandai, demikian pula dengan negara-negara oriental seperti Jepang, Korea Selatan dan China. Lonjakan di Amerika Selatan dan Asia tenggara ini membuat banyak pengamat mengaitkannya dengan kebiasaan masyarakat setempat untuk tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini tentu saja protokol kesehatan dan Physical distancing.

Studi membuktikan bahwa keberhasilan penanganan pandemi terutama tergantung kesadaran masyarakat, dan bukan faktor pemerintah. Mengapa demikian? Sejarawan Yuval Noah Harari pernah mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana terburuk dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun pihak, baik pemerintah, pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, maupun perseorangan yang mempunyai pengalaman menghadapi pandemi dengan jangkauan seluas kali ini. Semua pemerintahan di dunia wajar bila kaget menghadapi pandemi ini. Sebab ketersediaan Rumah Sakit, tenaga kesehatan maupun peralatan kesehatan pada awal 2020 sebelum pandemi, tidak akan sanggup untuk menghadapi lonjakan pasien yang terjadi kemudian. Ini berlaku di negara maju sekalipun.

Penelitian terkenal dari Chang dan Liu pada tahun 2020 mengungkapkan, para ahli epidemiologi menghitung angka kepatuhan (compliance) terhadap physical distancing perlu mencapai 80% masyarakat untuk menekan laju penyebaran virus. Angka ini tergolong tinggi, sehingga banyak negara menerapkan kebijaksanaan lockdown.

Meski memiliki dampak sosial yang besar terutama pada perekonomian, kebijakan yang berorientasi pada pembatasan sosial memang harus ditempuh karena membiarkan masyarakat terus berkeliaran sama saja mengekspos mereka pada risiko kematian. Di Indonesia, kebijakan lockdown memang tidak diambil, mengingat kondisi sosio kultural masyarakatnya yang sangat beragam dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat yang lebih moderat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memilih kebijakan yang cenderung fleksibel, alih-alih represif seperti di banyak negara lain.

Tapi ini Indonesia, Bung… Kita berhadapan dengan sekelompok masyarakat yang senantiasa reaktif dan selalu menyalahkan. Alih-alih memilih patuh pada aturan PPKM untuk segera memutus rantai penyebaran, kita justru melihat banyak reaksi negatif dari masyarakat yang membuat kita pesimis penyebaran virus segera selesai.

Ada tokoh agama yang mengecam pemerintah karena selama PPKM Darurat menutup rumah ibadah. Kecaman ini masih ditambah menyebar hoax dengan mengatakan bila pergi ke rumah ibadah hanya lima menit kemudian pulang dilarang, sedang di mall berjam-jam diperbolehkan. Kita semua tahu, aturan PPKM Darurat juga melarang mall buka dan beroperasi. Sang tokoh agama pun tahu aturan itu, namun ia hanya ingin menebarkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Mereka yang bodoh, gampang percaya hoax, akan mudah mempercayai mentah-mentah informasi tersebut, dan kemudian berujung pada ketidakpercayaan pada aturan PPKM dan pemerintah.

Mendiskreditkan pemerintah banyak terjadi selama lonjakan penyebaran virus kali ini. Mulai dari koran Tempo yang menulis ‘saatnya Jokowi kibarkan bendera putih’, Rizal Ramli yang menganggap pemerintahan Jokowi gagal tangani krisis pandemi Covid-19 hingga harus ganti Presiden, hingga Ibas yang mengatakan ‘jangan sampai kita disebut failed nation’. Tanpa bermaksud anti kritik, reaksi mereka tersebut terasa bias kepentingan. Karena nyaris semuanya tak memberikan solusi atas masalah pandemi ini, atau melakukan aksi yang lebih nyata di saat darurat ini. Saatnya pun tak tepat. Masyarakat lebih memerlukan informasi yang menenangkan untuk menunjang keberhasilan PPKM Darurat.

Dan lepas dari semua itu, seperti ditulis Harari, semua pemerintahan di dunia tak ada yang berpengalaman mengatasi bencana sebesar pandemi kali ini. Sedang mereka yang banyak menebarkan keresahan itu lebih tak jelas pengalamannya menangani wabah pandemi. Secara umum, pemerintah dunia mempunyai reaksi positif terhadap pandemi ini, sehingga mengambil tindakan yang hampir serupa bagi masyarakatnya: menggalakkan disiplin protokol kesehatan, physical distancing, dan menggalakkan program vaksinasi.

Hampir semua pemerintahan mengambil pilihan yang realistis dengan fokus pada korban ataupun pencegahan jatuhnya korban, seberapa pun besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sebab sebelum virus ini berhenti menyerang, perekonomian juga sulit untuk digerakkan. Semakin lama mitigasi bencana dilakukan, semakin luar biasa resiko penyebaran pandemi, dan akan semakin memperparah kerusakan ekonominya. Pandemi Covid-19 ini membuat manusia menghadapi dua ancaman krisis sekaligus. Krisis kemanusiaan akibat risiko kematian yang begitu besar dan luas, serta krisis ekonomi yang parah.

Untuk mengatasi pandemi ini, Harari memberikan dua opsi. Pada opsi pertama masyarakat punya pilihan untuk lebih mengarah pada tatanan yang bersifat totaliter dengan kontrol ketat dari pemerintah. Pada opsi pertama ini, seorang yang menebar informasi, apalagi ajakan yang membuat masyarakat enggan berdisiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing ataupun melakukan vaksinasi dapat dihukum dengan sanksi yang berat. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka yang selalu menebar hasutan bahwa Covid-19 tidak ada dan hanya konspirasi.

Pada opsi kedua, Harari menawarkan masyarakat untuk memilih pemerintah yang egalitarian dan demokratis dengan konsekuensi mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini berarti adalah masyarakat yang patuh,rasional dan berkesadaran tinggi akan keselamatan diri, sekitar, negara dan umat manusia. Intinya, bukan masyarakat egois.

Indonesia, dengan tradisi demokrasi yang kuat sejak reformasi tentu berada pada opsi kedua. Apalagi masyarakat Indonesia yang berciri gotong royong bukan masyarakat yang asing dengan pemberdayaan masyarakat. Namun opsi kedua ini tentu bukan tanpa tantangan. Kita menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat pada bahaya pandemi. Kepatuhan yang kian sulit ditaati karena adanya masyarakat yang bereaksi negatif. Lebih menyedihkannya lagi melihat bagaimana teori yang serba konyol dan membahayakan justru disebarkan oleh pesohor dan influencer yang banyak digandrungi orang.

Direktur Jendral World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, di acara Munich Security Conference, 15 Februari 2020 mengatakan, “Kita bukan hanya sedang melawan pandemi. Kita juga sedang melawan infodemi…”

Infodemi didefinisikan WHO sebagai keberlimpahan informasi, sebagian akurat, sebagian tidak, yang justru menyulitkan orang dalam menemukan sumber informasi yang terpercaya saat membutuhkannya. Empat tema krusial yang sering muncul dalam infodemi Covid-19 adalah penyebab dan asal usul virus, gejala dan pola penyebaran virus, obat, serta efektivitas lembaga pemerintah. Infodemi inilah yang kemudian banyak bermuatan hoax, dan menjadikan usaha-usaha untuk menurunkan tingkat penyebaran virus menjadi mentah.

Fakta-fakta kini telah tergantikan oleh hoax karena akal telah tergantikan oleh sentimen dan emosi. Dan yang menyedihkan, penyebaran hoax tidak ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan level pendidikan. Orang tidak lagi mencari informasi dengan mencari tahu kebenaran sesuatu, melainkan hanya ingin mengonfirmasikan apa yang menjadi keyakinannya sendiri, demikian menurut Lee McIntyre, seorang pakar Post-Truth. Sentimen pribadi lebih dipercaya daripada bukti-bukti yang teruji secara ilmiah.

Infodemi ini terjadi di seluruh dunia, dan tentu saja di Indonesia.
Ada banyak riset menunjukkan bila mereka yang percaya teori konspirasi terkait Covid-19 cenderung lebih enggan menuruti aturan untuk tetap di rumah, physical distancing, memakai masker dan sering mencuci tangan.

Kesimpulna itu juga didapat dalam penelitian Banai dan Miklousic pada Mei 2021. Banai dan Miklousic juga menemukan isu-isu kospirasi yang paling dipercaya masyarakat antara lain: Virus Covid-19 diciptakan sebagai senjata biologi sebagai bentuk perang modern antara negara-negara besar seperti (China, AS dan Russia), Bill Gates menggunakan virus Covid-19 untuk mengendalikan populasi, virus Covid-19 tidak lebih berbahaya dari virus flu biasa, dan Data WHO tentang jumlah orang yang terinfeksi virus adalah palsu. Kita pun banyak mendengar teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus Covid-19 digunakan untuk melarang peribadatan.

Ini menjadi masalah serius sebab keberhasilan penurunan penyebaran virus sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap arahan pemerintah, terutama pada protokol kesehatan dan physical distancing.

Lalu bagaimana untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pada regulasi pandemi yang dibuat pemerintah? Ada dua macam cara. Pertama dengan memperkeras dan memperbanyak sanksi. Kedua memperbanyak insentif. Jika kita berada pada pemerintahan dengan kecenderungan otoriter, maka pendekatannya cenderung memperbanyak sanksi. Negara-negara Barat yang demokratis juga menerapkan sanksi-sanksi yang berat, namun negara tersebut cukup kaya untuk membayar kompensasi adanya kebijakan pembatasan mobilitas warganya.

Secara umum, pemerintahan yang demokratis cenderung memperbanyak insentif. Penerapan sanksi, apalagi sanksi yang berat, sulit diterapkan di Indonesia karena tentu akan memancing banyak permasalahan sosial baru. Maka memilih untuk tidak mengambil kebijakan lockdown melainkan PPKM Darurat adalah tepat.

Sebagai contoh, Korea Selatan yang menjadi negara yang paling berhasil menekan penyebaran virus, tidak pernah menerapkan lockdown. Korea Selatan lebih memilih mengajak masyarakatnya disiplin dalam melakukan physical distancing, protokol kesehatan dan melaksanakan tracing, atau pengawasan pergerakan manusia. Tracing dilakukan sepengetahuan publik, bahkan melibatkan masyarakat berperan aktif menjadi bagian dari sistem tracing.

Ekonomi masih tetap berjalan, meskipun dalam kapasitas yang jauh menurun. Pemerintah Korea Selatan pun memberi banyak insentif bagi perusahaan yang patuh melakukan prosedur penanganan Covid-19 ini. Insentif ini, sebagaimana penelitian GAA Brazinsky pada 2020 tentang keberhasilan penurunan kurva penyebaran Covud-19, terbukti menambah sikap kooperatif masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Bukan saja bertanggung jawab penuh terhadap pasien Covid-19, tetapi juga menyediakan vaksin Covid-19 gratis, dan mendorong secara aktif agar semua lapisan masyarakat segera divaksin. Data per 5 Juli 2021, terdapat 12.457.164 orang telah divaksin satu kali dan 7.678.485 orang divaksin dua kali. Ini masih ditambah bantuan sosial serta insentif-insentif lain untuk memacu perekonomian yang melemah karena pandemi, serta biaya pemberdayaan masyarakat untuk memacu kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan dan physical distancing.

Namun seperti yang kita tahu, keberhasilan penanggulangan pandemi ini terutama dari kesadaran masyarakat. Tidak saling menyalahkan, tidak juga melempar isu untuk kepentingan tertentu. Ini waktunya untuk bekerja sama dan beraksi nyata.

Vika Klaretha Dyahsasanti

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed