by

Loyalitas Tegak Lurus Parameter Integritas

Oleh : Thomson Hutasoit

Sering di dengar di ruang publik istilah “kutu dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, dll” menunjuk karakter tak bisa dipercaya terhadap seseorang pengkhianat atau seseorang tak bisa dipercaya mengemban amanah kepercayaan. Memegang dan menjalankan amanah kepercayaan bukanlah mudah dan gampang karena akan berhadapan dengan berbagai godaan yang dapat menggoyahkan sikap perilaku menyimpang atau menyalah dari amanah kepercayaan yang diletakkan di pundaknya.

Seorang pemberi amanah kepercayaan terhadap kabinet (pembantu) nya tentu harus selektif seperti; jujujur, bersih, berani, loyal, berdedikasi, tidak neko-neko, profesional, akuntabel, berintegritas. Bukan sekadar pintar, cerdas secara akademilk zonder karakter mental, moral bisa dipercaya. Ungkapan kearifan budaya (culture wisdom), kearifan lokal (local wisdom) Batak Toba disebut “Inghon pos roha manjaga na pinadar” yaitu kuliner sangat enak sekali dan aroma harumnya menggoda untuk dicicipi. Kemampuan menjaga amanah kepercayaan dari berbagai godaan nikmat inilah parameter integritas konkrit.

Pada sistem pemerintahan presidensial kuasi parlemen dengan multi partai “Loyalitas Tegak Lurus Parameter Integritas” merupakan tantangan berat bagi seorang presiden mengangkat pembantunya (menteri-red) sebab menteri berasal dari partai politik memiliki “duo loyalitas” yakni; loyalitas kepada presiden, dan loyalitas kepada partai politik yang mengusulkan jadi menteri. Bahkan menteri berasal dari partai politik cenderung lebih loyal terhadap kepentingan partai politik dibandingkan kepada presiden memiliki hak prerogatif mengangkat dan/atau memberhentikan menteri sesuai amanat konstitusi.

Berulang kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan “TIDAK ADA VISI-MISI MENTERI” yang ada hanyalah “VISI-MISI PRESIDEN” yang sering diplintir para badut, bandit, dajjal politisi sontoloyo menyerang Presiden Jokowi seolah-olah tidak benar dan melanggar konstitusi di republik ini. Padahal pasal 7 UUD RI 1945 dengan tegas dan gamblang berbunyi; (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembenukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dari perintah pasal 7 UUD RI 1945 penegasan Presiden Jokowi “TIDAK ADA VISI-MISI MENTERI” adalah sangat sangat konstitusional. Hanya badut, bandit, dajjal, bajingan politisi sontoloyo lah parno, halu, hipokrit, munafik dengan segala arogansinya.

Demikian juga halnya Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang merupakan bahagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya memiliki “Loyalitas Tegak Lurus” kepada pemerintah (presiden-red) yang menganut sistem pemerintahan presidensial.Presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa, kepling, kepala dusun, dll adalah perangkat eksekutif tak terpisahkan dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga amat sangat tak masuk akal apabila Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) tidak loyal tegak lurus kepada Presiden Kepala Negara, Kepala Pemerintahan konstitusional.

Sekalipun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diusung dan/atau didukung partai politik yang berbeda dengan partai politik pengusung dan/atau pendukung presiden tentu tidak bisa dijadikan alasan “melawan/menolak” Visi-Misi Presiden pada sistem pemerintahan presidensial. Karena itu, pasal 18, 18A, 18B UUD RI 1945 sudah seharusnya dipikirkan diamandemen untuk memperkuat dan memperkokoh “Loyalitas Tegak lurus” Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) kepada Presiden Kepala Negara, Kepala Pemerintahan agar terbangun kesatuan arah kebijakan pemerintahan, termasuk penerbitan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Walikota (Perwalkot) seperti polemik akhir-akhir ini.Ketika Presiden Jokowi menujuk Menko Maririm dan Investasi (MenkoMarinves) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali banyak pihak kurang setuju atau bertanya- tanya.

Mengapa menunjuk menteri yang tak berkorelasi dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) bidang kementerian, serta bukan menteri berasal dari partai politik pengusung utama (PDI-Perjuangan-red)….??? Selaku Rakyat Marjinal mencoba mengkaji dan menganalisis sesuai kemampuan orang awam, dan mudah-mudahan benar dan tepat. Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tentu harus memilih dan menunjuk “pasukan handal” paling kredibel, kapabel, kompeten, profesional, akuntabel, berani, tegas, loyalitas tegak lurus, berintegritas untuk menghandel situasi kondisi kritis “wabah pandemi Covid-19” berdampak dimensi kesehatan jiwa, dimensi ekonomi, dimensi sosial politik. Sebagaimana diketahui, konsentrasi penduduk Indonesia hampir 70 persen berada di Jawa-Bali sehingga dibutuhkan “pasukan khusus” memiliki kapasitas dan loyalitas tegak lurus tak diragukan menterjemahkan, mengeksekusi kebijakan presiden secara tepat dan akurat.

Tanpa merendahkan, menyepelekan kemampuan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya penunjukan Meko Marinves Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sungguh tepat, akurat, cerdas, brilian, jenial dengan alasan antara lain:

1. Luhut Binsar Pandjaitan menteri paling senior di Kabinet Indonesia Maju.

2. Luhut Binsar Pandjaitan sudah lama berteman dengan Presiden Jokowi sebelum Walikota Surakarta-Solo sehingga sudah saling mengenal, mengerti, memahami karakter masing- masing.

3. Luhut Binsar Pandjaitan berlatar militer adalah salah satu politisi paling senior di negeri ini bernaung di Partai Golkar sehingga memiliki komunikasi yang baik dengan ketua atau petinggi partai politik seperti; Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Mantan Ketua Umum PKPI Sutyoso, serta politisi-politisi senior Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Bambang Soesatyo, Amien Rais, dll yang dulunya bernaung dibawah “Pohon Beringin” terdiri dari tiga (3) jalur; Jalur A (ABRI), Jalur B (Birokrasi), Jalur G (Golongan) di masa Orde Baru (Orba).

4. Luhut Binsar Pandjaitan sosok militer sangat dihormati dan disegani, lebih senior daripada Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sehingga sangat mengerti, memahami karakter juniornya.

5. Luhut Binsar Pandjaitan telah menunjukkan loyalitas tegak lurus ketika menjadi menteri pemerintahan Presiden RI ke empat (4) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga dimakzulkan atau dilengserkan melalui “rekayasa konstitusional”.

6. Dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi sangat esensial fundamental untuk diserahi mengemban tugas khusus PPKM Darurat Jawa-Bali, dan ternyata berhasil optimal mengendalikan penanggulangan Covid-19. Di republik ini orang-orang pintar, cerdas, brilian, jenial sangat banyak, tapi memiliki “Loyalitas Tegak Lurus Parameter Integritas” masih perlu dibangun melalui “Revolusi Mental” sebagaimana diagendakan Presiden Jokowi agar terlahir sumber daya manusia (SDM) unggul berdaya saing, berjati diri. Salam Revolusi Mental….!!! Bravo Indonesia…..!!! Horas….!!! Salam Bhinneka Tunggal Ika….!!!

Sumber : Status Facebook Thomson Hutasoit.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed