by

Buruknya Manajemen Krisis KPI

Oleh: Niken Satyawati

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jadi bulan-bulanan publik, khususnya warganet. Bermula dari kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang membelit para pegawai. Selanjutnya kita menyaksikan masalah ini terus menggelinding menjadi kebencian dan antipati kepada lembaga, bukan sekedar perhatian terhadap kasusnya.

Awalnya seorang karyawan KPI berinisial MS menyebut dirinya menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual sejak beberapa tahun lalu. Cerita dramatis yang diungkapkan MS langsung menjadi konsumsi publik. MS berhasil menarik perhatian warga dan sukses mendatangkan empati. Sebaliknya KPI, secara kelembagaan mulai terseret lebih dalam. Padahal semula justru menengahi konflik di antara dua pihak yang bermasalah di internal lembaga.
Mengapa lembaga KPI kemudian menjadi sasaran bulan-bulanan warga terutama lewat saluran dunia maya? Bahkan hashtag #bubarkanKPI menjadi trending nomor satu selama beberapa hari? Ini bentuk sentimen yang berlebihan kepada sebuah lembaga dibanding dengan kasus yang terjadi di dalamnya. Sangat tidak sebanding dengan permasalahan yang ada. Adalah pemahaman serampangan, ketika ada oknum bermasalah di lembaga tersebut kemudian serta merta lembaganya dibubarkan.
Apakah misalnya lembaga DPR atau Parpol tertentu yang penghuninya banyak melanggar lantas lembaganya harus dibubarkan? Atau saat kasus pelecehan sejenis yang juga terjadi di sebuah lembaga negara lainnya, lantas lembaga itu juga harus bubar?
Antusiasme warga untuk menghajar atau menjadikan KPI bulan-bulanan juga sangat dipengaruhi oleh performa lembaga tersebut dalam menangani kasus perundungan dan dugaan pelecehan. Ditambah lagi buruknya mengelola isu artis Saipul Jamil (SJ) yang baru keluar dari penjara. Komisioner KPI gagap dan terbata-bata mengomentari kasus SJ. Merembet lagi dengan jeleknya narasi yang dipilih seperti menyebut “Upin Ipin Propaganda Malaysia” dan lain-lain.

Belepotannya narasi KPI itu makin menambah amunisi warga untuk menghajar lembaga ini. Kasus yang dibahas dan menjadi perbincangan di platform-platform media sosial oleh warga akhirnya bukan perundungan dan dugaan pelecehan seksual semata. Tetapi malah makin melebar ke mana-mana yang nadanya semuanya negatif untuk KPI. Bahkan pose foto dan omongan Ketua KPI dan komisioner lainnya di media sosial yang tak berhubungan dengan kasus juga jadi ejekan warga.

Ibarat permainan sepak bola, tim KPI seperti main tanpa pengorganisasian permainan. Penonton melihat “pemain” KPI jalan sendiri-sendiri mengejar bola tanpa tujuan yang jelas. Ibarat permainan orkestra, banyak nada sumbang yang bermunculan. Barulah akhir-akhir ini permainan KPI mulai tertata, hanya saja sudah telanjur sempoyongan.
Menggelindingnya sentimen negatif terhadap lembaga KPI tidak lepas dari buruknya lembaga ini dalam mengatasi krisis. Buruknya cara KPI menangani saat krisis terjadi, bisa dilihat dari sejumlah hal. Pertama, pernyataan-pernyataan yang keluar atas nama KPI terlihat sporadis. Ada kesan saat menghadapi krisis, lembaga ini tidak melakukan pengorganisasi dengan baik, atau malah unorganized. Padahal pengorganisasian ini adalah kunci dalam manajemen krisis.

Mestinya saat krisis terjadi, ditunjuk juru bicara yang mewakili lembaga KPI. Dia yang ditunjuk harus orang yang tepat, yang menguasai permasalahan dan mempunyai bekal manajemen krisis. Juru bicara diberikan penguatan sehingga dapat menjawab pertanyaan dari media atau pihak manapun yang membutuhkan, dengan baik dan bijak. Selain juru bicara, semua puasa ngomong dulu kecuali diberikan kewenangan. Tapi yang terjadi ada banyak orang yang unjuk bicara. Suasana di internal lembaga juga harus terkondisikan atau beradaptasi dengan situasi krisis.

Kedua, pernyataan-pernyataan yang terlontar dan mengatasnamakan KPI kurang arif, malah memunculkan polemik baru. Contohnya adalah pernyataan memperbolehkan SJ tampil di televisi sebagai narasumber bahaya predator, di tengah tekanan publik yang demikian besar dan desakan agar SJ tidak diperbolehkan muncul di televisi, sebagai bentuk empati terhadap korban kejahatannya. Satu lagi, pernyataan “Upin-Ipin adalah Propaganda Malaysia”, yang sungguh tidak perlu dilontarkan oleh Ketua KPI Agung Suprio, karena hanya menjadi sumber blunder baru.

Ketiga, saat diundang Mata Najwa, KPI tidak datang. Ini fatal. Dalam public relations, menghindari media adalah kesalahan. Mata Najwa merupakan salah satu tayangan atau produk media. Dan apalagi cukup berpengaruh. Jangan dihindari tapi dihadapi. Pernyataan awak media dijawab dengan bijak. Memang dibutuhkan kemampuan yang baik terkait “how to handle media” saat krisis terjadi. Karena dalam kondisi krisis, pernyataan yang benar pun bisa dipelintir, apalagi pernyataan yang sumir. Namun sungguh menghindar dari media itu sebuah kesalahan besar.

Keempat, minimnya komunikasi krisis. Ini berbeda dengan asal bicara. Komunikasi krisis adalah upaya yang dibangun dan dijalinnya komunikasi dengan publik terutama stakeholder termasuk dengan jajaran di bawahnya dalam menyamakan persepsi terhadap isu yang digarap. Publik stakeholder ini harus diajak bicara, disuplai informasi yang utuh dan lengkap yang tujuannya untuk sama-sama memperkuat KPI. Apakah sudah terbangun dialog yang baik antara KPI dengan Kemenkominfo, Kepolisian, YLBHI, Komnas HAM, KPID dan lain-lain?

Satu lagi, sesungguhnya komisioner KPI bisa saja lepas tangan dari kasus perundungan. Karena kasus ini baik korban maupun pelakunya adalah pegawai, bukan komisioner. Peristiwa perundungan terjadi tahun 2015, jauh sebelum komisioner memulai bekerja. Komisioner baru mulai bekerja tahun 2019. Status mereka dalam koordinasi dengan Sekretariat KPI yang dipimpin seorang pejabat eselon. Seluruhnya berstatus pegawai negara dari Kemenkominfo. Sebagai perbandingan, kasus yang yang terjadi di sebuah lembaga independen lain. Kasus ini diselesaikan Sekretariat, bukan komisioner. Sehingga sebenarnya langkah yang dilakukan para komisioner KPI patut diapresiasi dengan menjadi tameng dan pihak yang harus bertanggung jawab.

Jika manajemen krisis dilakukan secara tepat dengan strategi penanganan yang baik, maka citra dan reputasi lembaga ini bisa dikembalikan. Sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik maka akan meninggalkan luka kepercayaan lembaga di mata publik.

Sementara itu terlepas dari buruknya manajemen krisis dalam tubuh KPI, konon kabarnya ada juga yang mengambil keuntungan dari buruknya manajamen krisis di lembaga ini dan terus berupaya agar gonjang-ganjing terus berlangsung. Misalnya ada yang mengkaitkan dengan skenario pembubaran lembaga ini. Ada juga yang mengkaitkan dengan dengan proses revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang saat ini tengah digodog. P3SPS adalah produk regulasi yang mengatur dan memberi rambu-rambu bagi setiap lembaga penyiaran dalam menjalankan aktivitasnya.

Mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak ingin KPI menjadi lembaga kuat. Oleh karena itu stigma bahwa KPI bermasalah, sangat dibutuhkan. Bagaimanapun, kondisi krisis seperti ini sangat menguntungkan bagi mereka. Adakah tekanan publik yang begitu besar terhadap KPI berkaitan itu semua? Adakah penumpang gelap dalam kasus ini? Semoga waktu kan menjawab.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed