by

Covid dan Informal Leader

Oleh : Budi Santosa Purwokartiko

Salah satu kelemahan negara berkembang dalam hal efektifitas pelaksanaan policy adalah hadirnya pemimpin informal. Baik itu pemimpin informal berkenaan dengan agama, atau suku atau adat. Pemimpin informal ini lebih sering dipercaya masyarakat dari pada otoritas resmi. Di negara maju, peran pemimpin informal hampir tidak ada. Semua mengikuti aturan atau policy otoritas resmi.

Maka dalam hal pengatasan covid mengapa negara-negara maju lebih cepat mengatasinya? Karena satu policy, taat aturan, satu komando. Meski mereka demoktratis tapi tetap taat pada aturan yang sudah diambil pemerintah. Mekanisme ini mirip dengan apa yang berlangsung pada sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang bagus maka struktur resminya, komando, birokrasi akan berjalan secara profesional. Politisasi sangat rendah.

Tapi dalam organisasi yang belum mapan, unsur politis lebih menonjol daripada aspek profesionalnya . Maka banyak hal yang mestinya urusan profesional biasa, bisa berubah menjadi isu politis. Bahkan di level BUMN kadang isu politis lebih menonjol daripada isu profesional. Ini tentu saja akan berakibat pada bagaiman keputusan diambil, bagaiman memilih dan menempatkan orang, dan banyak lagi efeknya.

Di organisasi bangsa/negara, banyak isu menjadi politis. Urusan kesehatan, urusan pendidikan sering kali terbawa ke arah urusan politis. Padahal aslinya urusan profesional. Dalam kondisi aspek politis lebih kental, maka kehadiran pemimpin informal ini menjadi faktor penting. Sering isu bergeser dari isu sebenarnya. Jika pemimpin informal kebetulan satu suara dengan pemimpin formal untuk sebuah isu, maka akan terjadi sinergi yang bagus. Saling menguatkan, saling mendukung, banyak urusan akan efektif. Sayangnya di Indonesia seringkali pemimpin informal bersuara beda dengan policy resmi pemerintah.

Contohnya dalam hal pengatasan covid. Ketika policy resmi pemerintah melarang mudik, ada justru pimpinan informal yang bersuara lain. Berkaitan dengan penutupan tempat ibadah atau vaksinasi, ada pemimpin informal anti vaksin dan mengajak untuk tetap ke tempat ibadah dengan menakut-nakuti dengan isu yang tidak berkaitan dengan covid sendiri. Politisasi tidak terhindarkan. Pemerintah sendiri kadang serbasalah karena sering bertindak kurang tegas. Mengapa tidak tegas? Mungkin karena dukungan terhadap otoritas formal kurang. Karena mungkin ada oknum2 yang kurang kompeten, atau pejabat yang punya track record yang kurang bagus. Wibawanya kalah dengan pemimpin informal. Atau ada peran petualang politik yang sengaja mereduksi kewibawaan pemerintah. Bahkan ada pejabat formal yang justru bertindak berlawanan dengan otoritas tertinggi pemerintah.

Ini yang membuat pemerintah makin sulit bertindak. Bisa saja kita menyalahkan pihak asing yang selalu ingin menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa. Mereka tidak rela kita jadi negara kuat dan maju. Kalau kita maju banyak negara akan terganggu kepentingannya. Namun kemajuan memang harus diusahakan sendiri, tidak menunggu negara lain. Kemajuan harus diperjuangkan, tidak diberi.

Sayangnya kadang ada unsur-unsur dalam masyarakat yang lebih suka menjadi kacung asing daripada mendukung kemajuan bangsanya. Kacung itu bisa berupa anggota DPR, politikus, pejabat, kyai, pendeta, dosen, LSM. Dalam kondisi tertekan mestinya justru kita kompak, guyub sebagai satu bangsa.

Sumber : Status Facebook Budi Santosa Purwokartiko

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed