by

Aksi GNPF MUI Kategori Makar?

Oleh Alif Kholifah

Pada Jum’at (18/11) Gerakan Nasional Peduli Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memutuskan untuk tetap melaksanakan aksi Demo Jilid III. Dari rencana semula demo akan dilaksanakan 25 November 2016, kini beralih menjadi tanggal 2 desember. Pengunduran waktu untuk Aksi Jilid III menurut rumor yang beredar karena tanggal tua sehingga dikhawatirkan banyak yang tidak bisa bergabung.

Kelompok sempalan yang mengaku mewakili Islam ini masih mengusung isu yang sama yakni penjarakan Ahok. GNPF MUI sendiri sudah mulai keropos karena Ustadz KH Arifin Ilham menyatakan umat Islam tidak perlu melakukan demonstrasi lagi karena Polri sudah menetapkan Cagub DKI Petahana sebagai tersangka.

Jika memang segala proses terhadap tuduhan penistaan agama sudah dijalankan oleh Polri, mengapa mereka masih ngotot untuk demo? Benarkah kengototan mereka bisa disebut sebagai upaya makar? Mari kita bedah factor-faktornya :

Pertama, tuntutan mereka terkait pernyataan Ahok untuk diproses hukum sudah dilakukan (Baca Analisa dibalik Penetapan Status Tersangka Ahok). Awalnya GNPF MUI yang sebenarnya hanya mengaku mewakili umat Islam menuntut proses hukum. Dipanggilnya Ahok oleh Bareskrim serta dinyatakan tersangka sudah merupakan proses hukum.  Mengapa mereka disebut mengaku mewakili umat Islam? Karena unsur didalamnya cuma ada FPI, selain itu tidak ada. NU dan Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia saja tidak memaksa proses hukum harus seperti apa yang harus dijalankan.

Lihat saja pimpinan GNPF MUI, mereka bukan siapa-siapa. Habib Rizieq yang merupakan unsur FPI juga hanya ada di kota-kota besar. Track record organisasi itu lebih banyak membuat rusuh dibanding membuat damai. Bachtiar Nasir, dari Sekjen Majelis Umat Muslim Indonesia (MUMI) organisasi yang banyak orang Indonesia tidak tahu apaan. Tengku Zulkarnain, mengaku perwakilan MUI tapi secara kelembagaan dana MUI masih disupport pemerintah.

Kedua, efek demo GNPF MUI selalu berakhir rusuh dan selalu saja ada korban baik material maupun non material. Pada demo pertama 15 Oktober lalu, seorang Kapolsek dan 2 aparat keamanan lain ditusuk Sultan Azanah saat memantau aksi demonstrasi. Kemudian pada demo tanggal 4 November lalu selain 2 truk dalmas dibakar dan beberapa polisi terluka. Terbukti para pelaku dari Himpunan Mahasiswa Islam sudah resmi menjadi tersangka.

Ketiga, pada demonstrasi 4 november lalu GNPF MUI jelas melanggar UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terutama pasal 9 ayat (2) a. Disebutkan bahwa Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali a) di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; Belum lagi batas waktu aksi yakni harusnya berakhir pukul 18.00 tetapi hingga pukul 20.00 masih ada banyak massa GNPF MUI dan melakukan kerusuhan. Pimpinan GNPF MUI sendiri pada saat terjadinya rusuh entah pada kemana. Selain itu ada dugaan 12 teroris ISIS berada diantara demonstran. (Baca Artikel Benarkah 12 Orang Diantara Demonstran 14 November?)

Keempat, aksi demo GNPF MUI sangat tidak Islami, berlawanan dengan KeIslaman mereka. Bayangkan selama proses demo para orator menyampaikan orasi dengan bahasa-bahasa kasar bahkan memaki. Ketika waktunya sholat, mereka melakukan sholat dijalanan padahal anjuran sholat itu ditempat yang suci. Meski demonstran berpakaian Islami bawaannya bukan tasbih melainkan bambu, batu, bahkan paska rusuh ditemukan benda-benda tajam dari demonstran.

Kelima, guna memperkuat argument aksi-aksi GNPF MUI dibuatlah artikel-artikel yang menjabarkan alasan yang dibuat-buat. Artikel tersebut kemudian dimuat di media abal-abal, status fanspage atau status para pendukung mereka. Situs-situs yang provokatif misalnya nusanews.co, posmetro.info,  portalpiyungaan.ga, fpi.or.id dan lain sebagainya. Situs-situs tersebut awalnya sudah ditutup pemerintah dan berganti domain.

Dari lima argumentasi diatas sebenarnya sudah dapat dijadikan landasan bagi aparat kepolisian untuk tidak memberi ijin demonstrasi 2 Desember mendatang. Kelompok mereka adalah kelompok intoleran yang suka memaksakan kehendak, logika kebenaran yang berlaku hanya versi mereka, bahkan mereka membuat umat Islam sendiri terpecah. Bagaimana tidak jika tanggal 2 desember besok tidak bisa bergabung malah dituduh bela Ahok.

Masih menyebut aksi GNPF MUI bukan gerakan makar?

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed