Sebetulnya secara aturan formal, memang dia berhak berbuat apa saja di daerah kekuasaannya DKI Jakarta. Dan kebetulan dia diuntungkan dengan memble-nya pengawasan dari Mendagri. Sebagai contoh selama 10 bulan lebih dia menjadi PENGUASA TUNGGAL di DKI Jakarta tanpa Wagub pun, Mendagri membiarkannya.

8. Reklamasi diperlukan untuk membiayai riset dan penelitian serta pembuatan tanggul laut ( Giant Sea Wall ) untuk menampung 13 air sungai Jakarta agar dapat mengalir bebas ke laut dan dibersihkan, didaur ulang sehingga Jakarta mempunyai sumber air tawar untuk PAM.

Oleh : Elangyk98

Pada Tgl 31 Mei 2016 nanti, PTUN akan memutuskan Perkara terkait penggugat yang diwakil oleh LBH Jakarta dengan mengatasnamakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Walhi dan komunitas nelayan lainnya dengan tergugat Pemprov DKI atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur No. 2238 sebagai izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Oleh : Elde

Adanya bocoran pengakuan Ariesman, direktur utama Agung Podomoro, sewaktu diperiksa oleh KPK seakan menjadi amunisi baru bagi haters Ahok untuk menyerangnya. Disebutkan bahwa adanya barter antara pemprov DKI dengan pengembang yang selama ini mengerjakan proyek pembangunan termasuk penggusuran wilayah Kalijodo sebagai imbalan ijin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI.

Oleh : Assaro Lahagu

Polemik sengit reklamasi Teluk Jakarta akhirnya selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam pertemuan bersama Menko Kemaritiman, Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan dan Menteri KKP (diwakili), seperti dilansir Detik.com (Senin, 18/4/2016).

Lalu apa esensi dari moratorium itu?

Oleh : Denny Siregar

Warga Bali bisa bernafas lega sekarang.

Rencananya tim gabungan untuk mengatasi permasalahan reklamasi dari pusat akan mulai meneliti ulang seluruh proses reklamasi di Indonesia. Reklamasi pantai utara Jakarta adalah reklamasi yg pertama dihentikan sementara.

Oleh : Syaiful W Harahap

* Padahal, “Pulau“ Ahok Justru Ada di Gugusan Pulau Reklamasi yang Izinnya Diberikan Foke

Arah Pemberitaan sebagian media massa nasional tentang rekalamsi Teluk Jakarta yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 52 Tahun 1995 hanyalah ‘menembak’ Ahok karena sama sekali tidak ada yang menyinggung izin yang diberikan di masa Gubernur Fauzi Bowo (Foke).

Oleh : Isson Khairul

Jakarta memang ajaib. Gubernur DKI Jakarta lebih ajaib lagi. Ia tidak tahu bahwa di Pulau C Reklamasi sudah dibangun hunian dan ruko tanpa izin. Ia curiga, ada bawahannya yang bermain.

Oleh: Josef H. Wenas