Namun DKI menganggap semua calon siswa di suatu kelurahan berjarak sama, tidak menghitung jarak personal sebagaimana amanat Permendikbud, DKI justru membuat prioritas berdasarkan usia. Kebijakan berdasar usia mungkin bisa dilakukan untuk seleksi masuk SD, namun menjadi absurd diterapkan untuk siswa masuk SMP atau SMA. Ketika ternyata daya tampung tidak mencukupi, maka jelas yang dikorbankan adalah siswa usia muda, ya banyak dari mereka yang tidak tertampung dimana-mana. 

Tapi itu belum cukup. Di Jakarta sungai juga harus dibersihkan. Makanya Ahok menyambut dengan program normalisasi sungai. Dari 33 KM sungai, Ahok sudah menormanilasi 16 KM. Setelah itu masa jabatannya habis.

Hasil normalisasi lumayan. Titik banjir menurun drastis. Banjir kebanyakan terjadi di sekitar aliran sungai yang belum dinormalisasi. Mestinya tinggal lanjutkan saja.

Pelajaran yang mahal memilih pemimpin yang menggangungkan sentimen SARA untuk menang pilkada tanpa melihat kemampuan menyelesaikan masalah.

Wahai pendemo 212, sudah kah anda mengkritik Gubernur Jakarta hari ini? Aa? Hellloww?

Mbok ya kalau anti ahok, kasihlah penggantinya yg lebih baik.

(Sumber: Facebook Ruly Achdiyat)

Kontroversi paling mutakhir, dibongkarnya Graha Bhakti Budaya TIM (Taman Ismail Mazuki), yang konon akan direvitalisasi dan dikelola PT Jakpro. Saya tak tahu, masih adakah Dewan Kesenian Jakarta, atau bahkan Akademi Jakarta. Tiba-tiba saja, Gubernur memerintahkan Jakpro mengelola TIM, dengan itung-itungan tahun ke 11 sudah BEP.