Bupati
Implementasi Cianjur Gerbang Marhamah
Kedua, dana yang dikorupsi adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan. Dalam APBN berdasar undang-undang minimal 20%, atau sekitar 400 T dianggarkan setiap tahun. Dana ribuan triliun sejak diundangkan era SBY, belum memberikan hasil sesuai harapan. Salah satunya karena dana-dana itu dikorupsi oleh pelaksana dan pemerintah daerah. Di Cianjur DAK dikorupsi 14.5% dari total 48 M lebih. Dana yang dikorupsi itu dianggarkan untuk merenovasi dan membangun perpustakaan dan kelas di 200 sekolah di Cianjur.
Gerbang Marhamah
Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.
Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.
Saat Sholat Subuh Berjamaah Di Politisasi
Tugas manusia adalah berusaha membuat dirinya bermanfaat sebesar2nya buat orang lain. Trmasuk para birokrat. Itu adalah ketakwaan trtinggi kepada Tuhan, bagi saya. Menjadi bermanfaat
Yang paling penting dari birokrat adalah terus berusaha memperbaiki pelayanan kepada publik. Mempercepat, mempermudah dan mengefisienkan layanan adalah kunci dari berkurangnya kasus korupsi
NU, PDI Perjuang, Tasdi dan Korupsi
Kepala Daerah PKS Minim Korupsi, Karena Banyak Tidak Terpilih
Maksud Baik Bupati Pidie Jaya Yang Disalah Fahami
Sekarang gedung Akademi Komunitas Pidie Jaya hendak dibangun atas bantuan Yayasan Budha Zhu Chi. Banyak kalangan memprotes bantuan pembangunan gedung sekolah tersebut dengan menyebarkan isu: itu adalah sekolah PKI, sekolah agama Budha dan bahkan sekarang sedang terjadi gejolak di masyarakat Pidie Jaya.
Auto Pilot DKI Jakarta
Kang Dedi Urang Lembur
Penaku tak henti bergerak di atas kertas putih, seolah tak dapat menahan diri untuk mencatatkan apa yang dapat dirasakan ketika membuntuti perjalanan Kang Dedi selama berada di tengah-tengah rakyatnya saat itu.
Kang Dedi tidak pernah mencoba beralasan lelah, lagi sibuk, dan sedang pertemuan rapat penting, ketika ada rakyat kecil datang menghampiri.
Memutus Jejak Pemimpin Korup
Secara psikologis, seleksi kepemimpinan tak cukup dengan materi atau jumlah dukungan surat suara dan gerakan partai politik. Seharusnya, diukur dengan kualifikasi dan predikat prestasi pengalaman dalam hal kepemimpinan dan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan demikian, apakah semenjak menduduki jabatan pejabat negara atau kepala daerah pernah tersentuh kasus skandal atau pernah menjadi pasien lembaga penegakan hukum: Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, Kejaksaan. Ketiga, Kepolisian.










