Kepolisian
Memutus Jejak Pemimpin Korup
Secara psikologis, seleksi kepemimpinan tak cukup dengan materi atau jumlah dukungan surat suara dan gerakan partai politik. Seharusnya, diukur dengan kualifikasi dan predikat prestasi pengalaman dalam hal kepemimpinan dan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan demikian, apakah semenjak menduduki jabatan pejabat negara atau kepala daerah pernah tersentuh kasus skandal atau pernah menjadi pasien lembaga penegakan hukum: Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, Kejaksaan. Ketiga, Kepolisian.


