Bukan hanya Pertamina sebetulnya, ada juga Pabrik Gula Rajawali, dengan komplek perumahan karyawannya juga.
Di tahun 80an saya masih merasakan pemandangan pedati-pedati yang ditarik oleh kerbau membawa tebu lewat di depan rumah setiap hari dan meninggalkan kotoran sepanjang jalan (bagjan ini cukup menyebalkan juga, hakok rakjel cuma ditinggali kotorannya).
Ahok dipenjara 2 tahun menerima keputusan rekayasa atas nama agama hasil editan Buni Yani yg juga diperjara, kalau kita waras dan ngaku paling deket ama Tuhan, wakil Tuhan, disayang Tuhan. Harusnya orang islam se Indonesia ini harakiri krn malunya, tapi kita kan gak punya malu. Dahlan bebas dari tuntutan dlm kasus aset pemda saat dia jadi dirut BUMD Wira Jatim, apa murni putusan benar, atau krn ada campur tangan lengan setan.
Yang jelas kehadiran BTP akan menjadi mimpi buruk bagi kalangan internal Pertamina yang selama ini berlaku pongah menciptakan "negara dalam negara" di tubuh Pertamina. Mereka seolah tak tersentuh oleh kebijakan negara. Mereka seolah punya hak untuk mengarahkan langkahnya sendiri. Kondisi internal birokrasi Pertamina menurut mantan orang dalam Pertamina nyaris mirip kondisi internal KPK sekarang. Arogan, tidak mau diatur, sebagian bewujud kadrun dan agak songong.
Tentu saja karakteristik dan problematika permasalahan karyawan BUMN lain seperti di BUMN Perbankan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi dan Perhubungan serta yang lainnya tentu berbeda-beda juga. Tapi harus jujur diakui bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang hampir tidak pernah mengintervensi kebijakan teknis direksi BUMN. Jokowi hanya memberikan arahan dan kebijakan yang justru menjadi stimulus bagi BUMN Indonesia untuk menjadi bagian penting agen pembangunan di Indonesia.
Pemprov DKI menanggung 51 persen pembiayaan dan pemerintah pusat menanggung 49 persen. Tanpa keputusan Jokowi itu, mungkin proyek ini ngga jalan, karena pusat (rezim SBY) tak bersedia menalangi full
Jadi aset dan profit milik Pemprov lewat BUMD (PT. MRT), tapi mbayar utang puluhan triliun ke JICA dibantu pemerintah pusat
BPJS merugi karena lebih besar subsidi daripada yang bayar. Karena faktanya dari 116 juta peserta BPJS yang non PBI ( penerimaan bantuan Iuran ) hanya sebanyak 10,54 juta peserta atau hanya 9% dari total peserta. Jadi wajar saja rugi karena lebih banyak yang disubsidi daripada yang bayar premi non PBI atau mandiri. Padahal tadinya dari keuntungan premi non PBI bisa menutupi subsidi PBI. Tapi minat non PBI memang rendah.
Nah presiden yg terkenal berpikir out of the box ini, merubah skema pendanaan melalui bumn scr masif... Krn BUMN adalah alat negara yg bukan hanya berorientasi profit tetapi juga berorientasi sosial dan bertanggungjawab merangsang pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya di Desa Cerug, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Warga harus mengambil dari bak penampungan yang jaraknya 2 Kilometer dari permukiman warga.
Karena daerah pesisir, air sumur rasanya kadang sedikit payau. Tidak semua warga bisa dapat membuat sumur. Untuk minum menggunakan air dari gunung yang jaraknya 2 Kilometer.
"Saya ingin inflasi kita bisa ditekan lagi sampai 1-2%," ujar Presiden Jokowi di depan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Itu sama saja Presiden ingin menjaga agar harga-harga jangan sampai naik.
Di jaman Jokowi harga barang-barang relatif tidak ada kenaikan signifikan. Dan karena inflasi yang rendah itulah, salah satunya, angka kemiskinan bisa menurun.
Cara pertama, Konsesi dgn pembangunan oleh swasta. Pemerintah memiliki lahan utk membangun pasar modern tapi tidak memiliki dana. Maka pembangunan pasar tersebut diserahkan pd swasta. Apa keuntungan yg di dapat oleh swasta? konsesi utk mengelola pasar tersebut selama kurun waktu yg disepakati antara pemerintah dan swasta. Swasta mendpt keuntungan dgn menjual kios, mendapat pemasukan dr penyewaan tempat dll. Apa yg di dapat pemerintah?
