by

Upaya Cegah Kerawanan Sosial pada Pilgub DKI 2017

Oleh : Musni Umar

Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 dipastikan bakal ‘seru’. Akan sangat ketat persaingan. Pertanyaannya mengapa? Menurut Reza aka Fadli Zontor, pengamat politik bahwa berbagai pihak banyak sekali yang ingin menguasai Jakarta.

 Menurut, dia, Jakarta adalah kepala naga-nya Indonesia. Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Dan Jakarta adalah tempat dimana pusat kekuasaan berada. Menguasai Jakarta, bisa dianggap menguasai 60% Indonesia. Dan fakta terakhir yang sangat menginspirasi adalah Gubernur DKI ternyata bisa menjadi Presiden RI. Siapa yang nggak ingin kalau begitu?

Oleh karena itu, Daerah khusus Ibukota Jakarta diprediksi tahun 2017 menjelang, saat dan pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan meningkat kerawanan sosial.

Kerawanan sosial menurut defininya ialah keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapatan suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu.

 Hal tersebut merupakan konsekuensi logis DKI Jakarta sebagai pusat pertarungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta kalau mengalami gangguan keamanan, segera memberi dampak negatif ke seluruh lini kehidupan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional.

Isu Kampanye

 Setidaknya ada lima masalah besar yang berpotensi dijadikan isu sentral dalam pemilihan Gubernur DKI tahun 2017, yang pasti meningkatkan kerawanan sosial di DKI Jakarta.

Pertama, kesenjangan. Pembangunan yang gencar dilaksanakan di DKI Jakarta telah membawa kemajuan yang luar biasa. Secara kasat mata, kita bisa saksikan deretan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang ke angkasa di berbagai jalan protokol dan di kawasan pusat bisnis modern.

Akan tetapi, kita patut prihatin dan bersedih hati, kemajuan pembangunan tidak melahirkan pemerataan dan keadilan. Justeru telah melahirkan kesenjangan ekonomi antar warga yang amat hebat. Hal itu tercernin dari potret kesenjangan yang sangat besar di DKI Jakarta dan di Indonesia.

Direktur Bank Dunia Perwakilan Indonesia, Rodrigo Chaves, menyebutkan bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin cukup lebar. Ia mengatakan, rasio gini (tingkat kesenjangan) saat ini berada di angka 0,41 (Tempo.co, Senin, 14 Desember 2015 | 23:31 WIB).

Isu kesenjangan ekonomi, pasti dijadikan isu sentral dalam kampanye pilgub 2017 di DKI Jakarta. Media pasti memberitakan hal tersebut, sehingga kerawanan sosial pasti meningkat luar biasa (100-200 persen) karena hal tersebut berkaitan erat dengan rasa keadilan masyarakat.

Kedua, kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tergantung batas garis kemiskinan yang dijadikan acuan. Kalau batas garis kemiskinan di DKI Jakarta menurut BPS DKI sebesar Rp 447.797 perkapita perbulan atau sebesar Rp 14.926 perkapita perbulan, tentu jumlah orang miskin di DKI tidak besar. Kalau batas garis kemiskinan mengacu pada ketentuan Bank Dunia bahwa seseorang dikatakan tidak miskin jika memperoleh penghasilan di atas US$ 2 perkepala perhari atau US$ 60 perbulan, maka jumlah orang miskin bisa meningkat 50 persen di DKI Jakarta

 Menurut saya, masalah kemiskinan akan menjadi isu dalam pilgub 2017. Kalau isu tersebut menyeret dan memprovokasi masyarakat miskin yang bermukim di kawasan padat, dan kumuh, maka kerawanan sosial akan meningkat luar biasa, konflik bisa meledak, karena semua kawasan yang dikategorikan padkumis (padat, kumuh dan miskin) merupakan hotspot konflik sosial.

BPS DKI Jakarta telah memotret sepuluh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPKS (indeks potensi kerawanan sosial) tertinggi, yaitu Kelurahan Kampung Rawa (44,78), Kalibaru (44,34), Penjaringan (43,21), Galur (43,11), Kampung Melayu (41,87), Ancol (40,00),Tanah Tinggi (39,73), Kartini (38,47), dan Manggarai (37,66), serta Lagoa (37,45).

Sementara spuluh kelurahan dengan nilai indeks potensi kerawanan sosial (IPKS) terendah adalah Kelurahan Gambir (17,40), Melawai (17,48), Kelapa Gading Timur (18,97), Tanjung Duren Selatan (19,35), Grogol Utara (20,93), Kelapa Gading Barat (20,97), Roa Malaka (21,60), Sunter Jaya (22,02), Rawa Barat (22,33), serta Cikoko (22,70).

Ketiga, etnik. Di Indonesia menurut Hefner (2005) terdapat 300 kelompok etnik yang tersebar di 6000 pulau. Saya menduga, dari 300 etnik yang tersebar di Indonesia yang dikemukakan Hefner sudah termasuk di dalamnya etnik China (Tionghoa). Etnik Tionghoa ini menarik diperbincangkan karena jumlahnya “minoritas”, tetapi menguasai ekonomi Indonesia.

Menurut Syaifud Adidharta (2013) bahwa roda perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 persen dikuasai oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok keturunan dan pendatang (perantau) dari China Tionghoa.

Hal tersebut semakin menarik, karena setelah menguasai ekonomi Indonesia mulai merambah dunia politik. Akan tetapi, tidak ada yang salah karena sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih.

Masalah etnik diduga akan dijadikan isu untuk melawan dan mengalahkan Gubernur Ahok. Walaupun belum tentu efektif karena warga DKI Jakarta semakin rasional dan tidak primordial, tetapi lawan politik akan melakukannya untuk mengalahkan Gubernur Ahok.

Jika hal itu dilakukan dan pasti dilakukan, maka kerawanan sosial pasti meningkat luar biasa.

Keempat, agama. Agama merupakan isu yang sangat mudah memancing emosi. Oleh karena itu “SARA” (suku, agama dan ras antar golongan) sebaiknya tidak digunakan.

Akan tetapi dalam praktik, isu agama sangat sulit dihilangkan. Dalam pemilu Presiden 2014 sebagai contoh, isu agama sangat laris dan banyak mempengaruhi pemilih. Menurut prediksi saya, dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, lawan politik Gubernur Ahok, akan menggunakan isu agama sebagai cara untuk menggalang dukungan massa muslim untuk mengalahkan Gubernur Ahok.

Pertanyaannya, apakah isu agama masih menarik publik DKI Jakarta dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta? Menurut saya, isu agama masih tetap menarik publik, tetapi seberapa besar pengaruhnya dalam menggiring publik dalam pemilihan Gubernur DKI, masih terlalu dini untuk menjawabnya.

Kalau isu agama digunakan dan pasti digunakan, maka kerawanan sosial akan meningkat 100 sampai 200 persen, sebab yang berbicara adalah ideologi dan keyakinan agama.

Kelima, macet dan banjir. Kalau sebelum pemilihan Gubernur DKI Jakarta, MRT sudah dioperasikan dan tingkat kemacetan bisa diatasi Gubernur Ahok, maka serangan dari musuh politik dengan menggunakan isu macet, tidak akan laku di masyarakat. Begitu pula, isu banjir, jika menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta terjadi banjir besar di DKI Jakarta seperti beberapa tahun sebelumnya, maka banjir akan sangat dijadikan isu untuk mendiskreditkan Gubernur Ahok.

Apa yang Harus Dilakukan

 Kerawanan sosial menjelang, saat dan pasca pemilihan Gubernur DKI Jakarta pasti meningkat luarv biasa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar DKI Jakarta tetap aman, kondusif dan tidak terjadi huru-hara dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Menurut saya, setidaknya harus dilakukan enam hal. Pertama, bekerjasama dengan ulama, tokoh masyarakat, pimpinan kepolisian, pimpinan TNI, para pimpinan partai politik dan media untuk kampanye bersama atau sendiri-sendiri mewujudkan Jakarta yang aman, damai, dan tenang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, bekerjasama dengan para pimpinan ormas kepemudaan, ormas keagamaan, tokoh masyarakat dan pimpinan kepolisian dan TNI melakukan kampanye damai di media elektronik, cetak, media online serta media sosial untuk menyukseskan pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara damai, demokratis dan jurdil.

Ketiga, KPUD DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur DKI Jakarta melaksanakan pemilihan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) dan tidak memihak salah satu calon.

Keempat, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap KPUD supaya proses pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan UU dan berlangsung luber serta jurdil.

Kelima, masyarakat sipil (civil society) harus mencegah dan melawan politik uang dengan menggunakan social media sebagai instrument pengawasan. Selain itu, seluruh warga DKI mesti berpartisipasi menjaga, memelihara dan mempertahankan suasana dinamis, dan demokratis dan damai dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

 Keenam, birokrasi, polisi dan TNI harus netral, tidak mendukung siapapun dalam arti tidak terlibat dalam kampanye mendukung secara langsung ataupun tidak langsung terhadap salah satu calon dalam pemilihan Gubernur DKI.

Kalau hal-hal tersebut dilaksanakan, maka kita optimis, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 harus berlangsung aman, tenang, dinamis dan demokratis. Allahu a’lam bisshawab

 

Sumber : Kompasiana.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed