by

Pengkhianatan BPK

Oleh: Ely Yanto

Audit, atau Auditing adalah pemeriksaan atau evaluasi terhadap system, proses atau evaluasi terhadap kinerja suatu produk atau badan.

Biasanya dilakukan oleh pihak yg kompeten, obyektif dan tidak memihak.
Jika audit dilakukan terhadap suatu badan atau lembaga, itu terkait:

1).Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala atau secara periodik.
2). Pengujian efektifitas keluar masuk nya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan.

Ketika BPK melakukan pemeriksaan terhadap badan atau lembaga pemerintahan yang dinilai tentu kredibilitas dr pemangku jabatan.

Audit dilakukan untuk menilai kinerja badan atau lembaga pemerintahan.
Secara periodik berturut-turut DKI selalu mendapat penilaian WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)atau Qualified Opinion.

WTP adalah penilaian yang merupakan impian seluruh instansi baik pusat maupun daerah.
Sebab opini WTP pada instansi yg bersangkutan merupakan ekspresi dari akuntabilitas nya sebagai entitas kepada stakeholder nya yaitu publik atau masyarakat umum.

Selain opini WTP, ada Opini Tidak Wajar atau adversed opinion. Kemudian ada lagi, Menolak Memberi Opini (disclaimer opinion).

Setelah berturut-turut DKI periode kepemimpinan Anies Baswedan mendapatkan WTP 4X ber urutan kita pasti nelangsa dan mengelus dada.

Penghianatan macam apa yang dilakukan BPK terhadap masyarakat, setelah BPK sendiri meng audit dan menemukan kelebihan bayar yg seolah disengaja, terstruktur, sistematis dan masif.

Temuan BPK terhadap kinerja buruk pemerintah daerah DKI yg selalu dikatakan ” KELEBIHAN BAYAR” adalah bentuk lain cerminan buruknya kinerja BPK itu sendiri.

Jadi wajar dulu saat mantan gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama berani menantang lembaga ini.

Secara kasat mata, jelas sekali terlihat disana yg oleh orang Jawa dijadikan bahan olokan dan guyonan WANI PIRO, untuk sebuah penilaian yang kredibel dari BPK.

Artinya berani berani bayar ketika anda butuh penilaian WTP….. tragis memang BPK.
Lantas setelah begitu banyak penemuan BPK yang tidak wajar dalam memberikan penilaian terhadap institusi terutama DKI, apakah ini bisa menjadikan pintu masuk KPK atau Kejagung keranah tindak pidana.

Jika tidak bisa, saya katakan untuk apa BPK menilai kinerja instansi jika tidak bisa di follow up dan tidak ada hasil akhirnya.

Lebih Bagus dibubarkan, ganti dengan swasta untuk audit independen daripada rakyat makan hati ketika audit yg dilakukan BPK, sama sekali tidak berguna…. go to hell.

(Sumber: Facebook DDB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed