by

Mengintip KPK Tanpa Novel Baswedan

Oleh : Karto Bugel

Apakah KPK akan berlaku sama seperti BPK yang melihat indikasi adanya tindakan korupsi pada banyak kasus di DKI hanya sebagai kelebihan bayar? Sepertinya tidak. KPK baru tanpa NB sang sepupu Gubernur ada di dalamnya terlihat sangat berbeda dalam melihat perkara yang terjadi di DKI. Meski penyidik telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp 10 miliar dari dua tersangka proyek pengadaan lahan Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019.

Kabarnya KPK tetap akan memeriksa dan meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta. Alasannya sangat sederhana yakni, Gubernur DKI dianggap sangat paham bagaimana penyusunan program anggaran APBD DKI. Begitu juga koleganya yang duduk di DPRD DKI di mana mereka adalah sang pemilik tugas dan kewenangan dalam menetapkan RAPBD menjadi APBD.Tak tanggung-tanggung, dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu, YC selaku Dirut PD Sarana Jaya, AR selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, TA selaku Direktur PT AP, RHI selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur dan tersangka korporasi yaitu PT AP.PD Sarana Jaya adalah BUMD milik Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

Dalam perkara tersebut, BUMD ini bekerjasama dengan salah satu perusahaan pengadaan tanah yakni adalah PT AP dan keduanya terindikasi telah melakukan tindakan pidana.Dan karena PD Sarana Jaya adalah milik DKI, maka kaitan dengan sang penguasa maupun dengan DPRD menjadi layak untuk diselidiki keterkaitannya.

KPK dibawah Firli tak boleh berhenti hanya pada korupsi lahan ini saja. Ada simpang siur berita fee Formula E, ada dugaan mark up jalur sepeda, ada juga proyek DP 0 persen, ada dugaan suap oleh pengembang reklamasi, dan masih banyak anggaran-anggaran tak masuk akal lainnya. Kabar terakhir kita dengar adalah KPK benar talah memastikan akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Semoga ini bukan angin surga. Semoga Ketua KPK yang baru ini benar mampu bekerja seperti seharusnya. Bukan karena rasa tak suka pada sang Gubernur, ini tentang bagaimana hukum berdaulat di negara ini. Lama sudah KPK hanya bicara tentang OTT namun bukan dari pengembangan kasus di mana seharusnya itu adalah tentang cermin logis penyelidikan yang kemudian meningkat menjadi penyidikan lalu penuntutan bagi aparatur hukum sekelas KPK.Ayo KPK, kamu pasti bisa…..RAHAYU.

Sumber : Status Facebook Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed