by

Kartu Kredit Komisaris Pertamina

Oleh: Erizeli Bandaro

Umumnya perusahaan memberikan fasilitas kartu kredit kepada direksi dan komisaris, termasuk manager. Untuk apa? Ya untuk biaya menjalin komunikasi dengan stakeholder dan memperluas jaringan business.

Maklum pemasaran bukan hanya promosi tetapi juga pendekatan pribadi. Nah dalam proses pendekatan pribadi ini biaya “ gaul “ memang lumayan besar. Semakin tinggi level pergaulan, semakin besar perusahaan, tentu semakin tinggi pula biaya.

Sebagai catatan saja, menjamu relasi di restoran Jepang di hotel bintang lima dengan private room. Itu sedikitnya bill bisa mencapai diatas Rp 30 juta. Jadi kalau bicara tagihan credit card direksi itu bisa diatas Rp 1 miliar sebulan.

Dalam sistem management modern, biaya lobi dianggap sebagai biaya promosi. Ini biasanya dikaitkan dengan target pertumbuhan bisnis. Katakanlah, perusahaan ditargetkan tumbuh sebesar 10% setahun.

Maka diperlukan langkah strategis oleh direksi yaitu membangun aliansi dan kolaborasi. Nah ini perlu pendekatan pribadi kepada semua pihak terkait. Maklum yang dijual adalah ide atas sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Biasanya langkah strategis ini diterjemahkan secara detail, sampai kepada biaya gaul, berapa kali meeting dan lain sebagainya. Sistem kontrol juga ada berdasarkan daily report.

Jadi walau perusahaan memberikan fasilias KK, tetap saja terukur dan kelak dipertanggung jawabkan kepada hasil yang dicapai. Apa yang saya gambarkan tersebut adalah tentu berlaku bagi perusahaan swasta yang hidup berkompetisi dan berkembang secara profesional dengan sumber daya terbatas.

Lantas bagaimana dengan Pertamina atau BUMN yang mengelola sumber daya negara dan menjadi magnit bagi swasta untuk mendapatkan rente? Sebetulnya tidak perlu ongkos besar untuk biaya lobi.

Terutama BUMN yang monopoli. Apalagi sekelas Pertamina. Semua pengusaha butuh mereka. Kan lucu kalau mereka bayarin biaya lobi.

Dan lagi engga mungkinlah. Bagi pengusaha bisa ketemu dengan direksi Pertamina itu udah berkah. Keluar uang berapapun melayani mereka, engga ada masalah.Jadi untuk siapa fasilitas kartu kredit yang begitu besar limitnya itu?

Ya pasti itu berhubungan dengan lobi politik. Nah itu jelas direksi dan komisari Pertamina harus keluar ongkos dan itulah gunanya KK. Negara kita dibangun dengan budaya feodal. Direksi Pertamina atau BUMN harus ngemong pejabat pemerintah, aparat hukum, Partai/politisi, termasuk tokoh ormas, pengamat, pers.

Para direksi dan komisaris BUMN juga diemong oleh rekanan. Begitulah mata rantai makanan mereka. Dan kita tahu itu berkat Ahok. Tapi menghapus KK bagi direksi dan komisaris juga engga tepat.

Seharusnya tetap ada, tetapi dibuat limit maksimum Rp 1 M saja Tahun 2010, China mengeluarkan aturan, melarang pejabat tinggi negara dan direksi BUMN makan direstoran mewah di hotel atau tempat lainnya.

Dampaknya memang terjadi efisiensi luar biasa. Menurut teman saya, kebijakan itu bisa menghemat 4% dari anggaran BUMN. Memang dahsat pemborosannya. Tapi kita bukan China yang sukses menghancurkan budaya feodal lewat revolusi kebudayaan.

(Sumber: Facebook DDB)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed