by

Jokowi, Nothing To Lose

Oleh : Djohar Iskandar

Jokowi itu otoriter. Lebih dari orba. “ kata teman. Saya senyum aja. Ada juga bilang “ demokrasi merosot era Jokowi. “ dilain kesempatan ada taman meradang “ KPK sekrang mandul karena ulah Jokowi. Masih banyak ungkapan yang berkonotasi negatif terhadap kebijakan politik dilekatkan kepada Jokowi sebagai presiden. Menurut saya apa yang disampaikan oleh masyarkat itu dilihat dari persepsi masing masing sesuai apa yang dilihat dan dirasakan. Tetapi apa yang benarnya, juga tidak sulit diketahui. Jokowi otoriter karena hukum sekarang sangat tegas dan hanpir tidak bisa di intervensi oleh politik dan semua orang sama di hadapan hukum.

Jadi kalau Moeldoko gugat PD ke pengadilan, LBP laporkan pegiat LSM ke polisi, itu fakta bahwa elite poltik lebih percaya kepada hukum daripada kekuasaan. Salahnya dimana ? Apakah pejabat yang menyelesaikan masalah lewat hukum dianggap anti demokrasi ? Kan UU dan hukum memberikan ruang bagi siapa saja mendapatkan keadilan. Apakah karena alasan demokrasi, LSM bisa seenaknya tanpa ada rasa tanggung jawab. ? Kan engga bisa begitu. Mentang mentang LSM lantas mau kebal hukum. Kalau tadinya KPK lebih sebagai alat poltik untuk menebang lawan, sehingga kalau tidak terbukti, direkayasa agar ada bukti hukum ( ingat kasus Antasari dll).

Singkatnya tidak ada istilah SP3 bagi KPK. Lebih kerasnya KPK tidak pernah salah dan kalah. Sekarang KPK, engga lagi jadi kendaraan politik. Siapapun salah ya kena, termasuk itu kader PDIP sekelas Menteri pun masuk bui. Tetapi kalau memang tidak terbukti ya bebas. Itu kasus Samsul Nursalim. KPK keluarkan SP3. Dalam hal ekonomi, otoritas fiskal dan moneter itu dijaga benar benar independen oleh Jokowi.

Engga ada satupun elite politik bisa intervensi BI dan Menkeu. BUMN yang terus menerus merugi ya biarkan saja jatuh. Bila perlu dilikuidasi. Kalau ada indikasi korupsi ya usut. BUMN yang tersendat cash flow karena ekspansi seperti proyek jalan toll, ya negara amankan lewat restruktur. Itupun dengan standar ketat. Menkeu awasi ketat. Engga layak? ya Sorry aja. Engga ada uang untuk bailout atau PMN. Tetapi kalau layak? , ya dapat solusi uang.

Dengan situasi tersebut diatas, proses demokrasi bergerak kepada proses yang menjadikan hukum sebagai panglima. Akibatnya kini banyak elite partai terkunci sendiri di ruang gelap karana produk hukum yang meraka create sendiri. Poli tikus bergerak kesana kemari cari lubang selamat tetapi tidak ada. “ Follow me then you will be safe…kira kira begitu sikap Jokowi. Mengapa ? Dia nothing to lose. Mungkin dia tidak bisa mengubah segalanya tetapi setidaknya dia gunakan kekuasaanya untuk langkah perubahan kearah yang lebih baik. Sekecil apapun langkah itu, itu sudah hope.🌿

Sumber : Status Facebook Djohar Iskandar

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed