by

Ini Kapoldaku, Mana Kapoldamu

Jangan kata lagi politisi oposan di DPR RI yang hobinya menyudutkan pemerintah.
Bahkan KPK pun mendadak bangkit menangkap dua menteri untuk mengalihkan perhatian.
Ada kesan memang bahwa penunjukkan jenderal lulusan Akademi Kepolisian 1991 ini untuk menghadapi MRS. Boleh jadi. Tokh pentolan ormas yang satu ini memang sudah lama bikin kesal masyarakat. Kasusnya banyak, laporan bertumpuk, kaum awam saja bisa langsung melihat arogansinya. Tapi tak ada kapolda yang bernyali menghadapinya secara langsung. Sampai kemudian dicopotlah Kapolda Metro Jaya karena tak mampu menanganinya saat kepulangannya dari Bandara dari masa ekstradisinya di Arab Saudi.
Irjen Pol Nana Sudjana dilengserkan gara-gara kasus kerumunan massa di Petamburan, bersama sama Kapolres Jakarta Pusat, serta Kapolda Jabar dan Kapolres Bogor. Lalu Irjen Pol Fadil Imran menggantikan.
Kapolda sebelumnya terkesan tak mau atau menghindari resiko itu.
Menangani ulah MRS bukan perkara baru bagi Fadil Imran, jendral polisi kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini. Ketika menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dialah yang mengusut kasus dugaan chat bernada asusila yang diduga melibatkannya dengan Firza Husein. Sehingga kabur ke Arab.
SEJATINYA MRS seorang pengecut. Pengalaman dibui di zaman SBY membuatnya kapok dengan ruang sel terali besi. Sumber sumber di kepolisian menyatakan, MRS tak beda dengan pelaku kriminal biasa yang mendapat “pelajaran khusus” dari aparat di dalam – yang gemas akan kelakuannya selama di luar. Dia pun ciut nyalinya. Tak segarang saat di panggung dan menghadapi massa.
MRS adalah aktor, agitator dan provokator yang beda saat berakting di mimbar dan sesudah turun di belakangnya. Tak beda dengan Sugik Nur dan Sony Eranata yang mendadak mewek setelah berhadapan dengan penyidik.
MENYEMANGATI aparat jajarannya dan menjanjikan kepada masyarakat, Kapolda Irjen Fadil Imran pun menegaskan, tidak boleh ada organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok menempatkan dirinya di atas negara.
“Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana,” kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12/2020).
“Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyebarkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun,” tambah dia.
Fadil mengatakan, ormas yang bertingkah seperti preman harus ditindak tegas karena selain membuat masyarakat tidak nyaman, hal itu juga akan merobek tenun kebinekaan yang ada.
“Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, dapat merobek-robek kebinekaan kita, karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama. Tidak boleh! Negara ini dibangun dari kebinekaan,” ujar Fadil.
Di menambahkan, jika polisi melakukan penegakan hukum terhadap suatu ormas atau kelompok, itu adalah demi keteraturan dan ketertiban sosial.
“Jadi kalau Polda Metro Jaya menangkap, memproses hukum kelompok atau siapa pun, maka itu karena negara ini butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial,” ujar dia.
Fadil menegaskan, tidak ada pilihan lain selain penegakan hukum terhadap ormas ataupun kelompok yang melakukan tindakan tersebut.
“Jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, ini harus kami selesaikan,” ujar Fadil.
Semuanya dimulai dari Irjen Pol Fadil Imran. Kapolda lah penentunya. Pengambil keputusannya. Karena perintah datang darinya dan dia menanggung resiko yang diakibatkannya.
Atau ganjaran menjadi Kapolri sebagai imbalannya, seperti ketika AKBP Tito Karnavian yang berhasil menangkap Tommy Suharto di tahun 2001.
Semoga Kapolda “Metro-1” ini naik jadi “Tri Brata-1” atau “Trunojoyo-1” alias jadi Kapolri. Demi keamanan NKRI. ***
 
Sumber : Status Facebook Supriyanto Martosuwito

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed