by

Dua Capres dalam Satu Tubuh Koalisi

Oleh: Pepih Nugraha

Gerindra bersama PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, menyusul Koalisi Indonesia Bersatu yang berisikan Golkar-PAN-PPP.

Gerindra dengan

mantap mencalonkan kembali Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, demikian juga PKB masih mencalonkan Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024 di Pilpres yang sama.

Bersatunya dua partai politik membentuk koalisi tidak lantas ditindaklanjuti dengan penetapan paket capres-cawapres.

Gerindra, misalnya dalam silaturahmi nasional yang berlangsung besar-besaran itu tidak mengumumkan paket Prabowo-Muhaimin sebagai capres-cawapres koalisi. Gerindra masih membiarkan Prabowo menjomblo, padahal sudah ada Cak Imin, panggilan Muhaimin, yang berusaha menyosornya.

Cak Imin juga memastikan bahwa masih ada dua capres di satu tubuh koalisi -Prabowo dan dirinya- serta masih mengajak partai lain untuk bergabung.

Ini harus dilihat sebagai cara Cak Imin untuk memperkuat posisi tawarnya agar dialah yang lebih pantas mendampingi Prabowo sebagai cawapres karena toh sudah lebih dahulu berada di dalam, masak iya Prabowo akan memilih cawapres dari anggota koalisi yang datang belakangan, begitu perhitungannya.

Prabowo sendiri tidak gegabah dan grasa-grusu untuk langsung menetapkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Mungkin Prabowo lebih senang Ganjar Pranowo yang menjadi cawapresnya kalau PDIP benar-benar melepeh peraih elektabilitas tertinggi di antara bakal capres saat ini dan Ganjar memutuskan untuk hengkang dari partai yang lebih mengelus-elus Puan Maharani sebagai capres itu.

Sungguh senyawa yang tidak menguntungkan jika Prabowo langsung menetapkan Cak Imin sebagai cawapres. Bukan apa-apa, dari sisi elektabilitas Muhaimin masih berkubang di “baskom”, barusan satu koma, kendati sudah memasang baliho raksasa di mana-mana.

Soal baliho, Cak Imin senasib dengan Puan yang seolah-olah terkena “kutukan”: semakin banyak baliho dipasang, semakin antipati publik memandangnya!

Cak Imin dengan PKB-nya juga tidak bisa mengklaim diri sebagai representasi Nahdlatul Ulama, apalagi mengklaim titisan Gus Dur. Bagaimana bisa menjadikan Gus Dur sebagai “dagangan maknyus” yang bisa dijual untuk menarik massa, wong semua orang tahu bagaimana Cak Imin mengambil alih partai yang didirikan Abdurrahman Wahid itu dengan embel-embel konstitusional sekalipun. Keluarga Besar Gus Dur juga melarang PKB Cak Imin menggunakan simbol-simbol Gus Dur. Mati Gaya jadinya.

Inilah barangkali yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk tidak buru-buru mengumumkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Salah-salah, elektabilitas Prabowo yang sudah tinggi (bahkan tertinggi saat ini menurut survei IPS dibanding Ganjar dan Anies Baswedan) melorot lagi ke tali sepatu jika dipasangkan dengan cawapres dengan elektabilitas “baskom”. Wajar kalau Prabowo jual mahal (baca: hati-hati).

Mohon maaf kalau untuk sementara waktu Cak Imin harus gigit jari karena nun jauh dari lubuk hati terdalamnya, ia sesungguhnya rela-rela saja menurunkan derajatnya dari capres untuk sekadar jadi cawapres, yang penting capres-nya potensial jadi seperti Prabowo. Tetapi itu tidak -setidak-tidak belum- terjadi.

Bagi Cak Imin, pacaran tanpa kepastian itu menjengkelkan, demikian perumpamaannya. Tapi mungkin ia lupa, pacarannya baru kemarin sore, masak sudah langsung mau tunangan?

Dalam konstelasi politik yang lebih luas, terbentuknya koalisi Gerindra-PKB semakin memperjelas polarisasi.

Di sudut sana, kecuali masih bingung menetapkan siapa capres-nya, PDIP anteng-anteng saja untuk maju ke gelanggang Pilpres tanpa harus berkoalisi, menjomblo pun jadi.

Di sudut lainnya, Nasdem yang sangat tergesa-gesa mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres-nya, justru belum berhasil meraih teman koalisi. Kena-kenanya paling menggaet PKS yang mendaku diri sebagai partai oposisi, yang jika bersanding dengan capres Anies bakal senapas karena kental dengan politik identitasnya.

Anies sendiri berusaha kuat menghapus cap laknat tersebut, yaitu cara berpolitik sektarian yang sebenarnya berhasil menjadikannya sebagai gubernur DKI Jakarta, dengan memoles dirinya sebagai sosok nasionalis. Tetapi sepertinya sudah telat, cap politik identitas masih membayang tebal di jidatnya.

Taruhlah Nasdem bergabung dengan PKS, bukankah partai yang tersisa hanya Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono? Pertanyaannya, akan bergabung ke koalisi mana partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu?

Pilihannya tentu saja hanya bergabung ke koalisi Gerindra-PKB, KIB atau Nasdem-PKS, sebab untuk menyendiri seperti PDIP sudah tidak memungkinkan lagi.

Apakah ini strategi Demokrat untuk menaikkan posisi tawar agar diperebutkan koalisi lain yang sudah terbentuk untuk mencapai ambang batas presiden atau memang tidak tahu harus berbuat apa?

Kalau demikian keadaannya, kemungkinan yang terjadi hanya dua; sebagai pelengkap koalisi dengan posisi tawar tinggi atau terpaksa bergabung ke salah satu koalisi tanpa posisi tawar lagi.

(Sumber: Facebook Pepih Nugraha)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed