by

Dana Haji untuk Infrastruktur?

Oleh: Muhammad Andulkadir Martoprawiro

Seorang rekan protes, mengapa komentarnya tentang dana haji untuk infrastruktur, menyebabnya dirinya disebut pembenci? Rekan itu melecehkan kata-kata Anggito Abimanyu yang menyampaikan bahwa tidak ada sepeserpun dana haji untuk infrastruktur. Rekan itu bilang, jejak digital sangat jelas menunjukkan, dana haji digunakan untuk infrastruktur. Saya baca seluruh komentarnya, lalu saya beri tanggapan berikut.

  1. Bang, saya setuju, mengkritik BUKAN BERARTI MEMBENCI. Boleh kok setiap orang mengkritisi kebijakan. Dan MEMANG dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di bawah ini saya ungkap faktanya, yang sudah terang benderang. Komentar saya akan panjang. Kalau satu bagian (nomor) sudah jelas, silakan lompat saja ke nomor berikut. Berguna bagi mereka yang masih menolak fakta bahwa dana haji digunakan untuk infrastruktur, dan mungkin berguna juga bagi Bang XXX untuk menangkal tuduhan sebagai pembenci.
  2. Sebelum tahun 2010, dana haji selalu diinvestasikan, tidak hanya disimpan tanpa diputar. Untuk waktu yang cukup lama, pengelolaannya dilakukan oleh Kemenag. Tapi karena terjadi korupsi di Kemenag, maka dibuatlah UU bahwa hanya Kemenkeu yang berhak melakujkan investasi, karena Kemenkeu-lah yang memiliki kompetensi untuk itu.
  3. Pada 2010, di masa SBY2, dibuatlah Sukuk Dana Haji Indonesia, yang dikelola oleh Kemenkeu. Mulai saat itulah, dana haji digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur. Mengapa? Karena investasi untuk infrastruktur adalah investasi yang aman. Terbukti, investasi itu tidak pernah merugi, karena infrastruktur tidak mudah “lenyap”, melainkan justru menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Pada masa SBY2, terbongkarlah mega-korupsi di Kemenag. Bahkan menterinya masuk bui juga. Ini kedua kalinya di masa SBY, setelah di masa SBY1, Menag-nya juga masuk bui, juga karena dana haji. Di samping itu, terjadi perilaku memberi jatah naik haji bagi anggota DPR, pejabat Kemenag, dll. Jadi, sebagian keuntungan dari investasi dana haji disalahgunakan, walau sebagian besar memang untuk subsidi ONH.
  4. Pada Juli 2017, dilantiklah pengurus BPKH. Inilah babak baru lagi dalam pengelolaan dana haji, dari Kemenag, lalu Kemenkeu, dan akhirnya suatu lembaga independen. Apa tujuannya?Pengelola dana haji, sekarang disebut BPKH, tidak lagi bekerja di bawah kekuasaan, melainkan bekerja di bawah UU. Miriplah seperti KPK, KPU, dan lembaga independen lainnya. Menurut UU, bukan hanya menteri (keuangan atau agama) yang tidak punya akses ke dana haji, tapi bahkan presiden pun tidak punya akses. Pengurus BPKH bisa menolak campurtangan pemerintah, dan HANYA MAU tunduk kepada UU, yang berfokus pada sebesar-besarnya kemaslahatan umat.
  5. Untuk lebih mengurangi kemungkinan korupsi dan kongkalikong, kepemimpinan BPKH dibuat bersifat kolegial. Tidak ada keputusan pribadi Kepala BPKH, melainkan keputusan bersama pimpinan BPKH. Selain itu, keputusan investasi WAJIB atas persetujuan Dewan Syariah Indonesia. Dewan inilah yang memiliki kewenangan untuk menilai, apakah suatu investasi itu sesuai syariah atau tidak. Setelah UU menetapkan pengelolaan dana haji oleh BPKH, akses Menteri dan Presiden terhadap dana haji, diputus total.
  6. Pada saat pelantikan pengurus BPKH pada Juli 2017, Presiden Jokowi memberi wejangan agar seluruh pengurus BPKH menjaga amanah dalam pengelolaan dana haji. Tidak ada lagi dana yang disediakan untuk ongkos haji pejabat. Tidak ada lagi kekuasaan yang bisa mencampuri. Pengurus BPKH bisa dianggap bertanggung jawab langsung kepada Allah, dan wajib menaati dan mengacu pada UU. Untuk menjaga amanah,Karena sejak 2010, investasi pada pembangunan infrastruktur terbukti aman, di samping investasi infrastruktur disetujui oleh DPR dan MUI, maka Presiden memberi saran, agar BPKH mempertimbangkan investasi pada infrastruktur. Di samping itu, Malaysia sudah lebih dulu melakukan investasi dana haji pada infrastruktur, dan terbukti biaya haji di Malaysia bisa lebih murah dari ONH. Di Indonesia, berkah investasi pada infrastruktur juga amat terlihat nyata. Karena keputusan investasi di masa SBY itu, lewat Sukuk Dana Haji Indonesia, diikuti peningkatan transparansi dan efisiensi yang dicanangkan, maka saat haji pertama di masa Jokowi, pada tahun 2015, biaya haji diturunkan hingga 15,6%!
  7. Tapi kita hidup di masa medsos, dimana hoaks, pelintiran, kebohongan, dan fitnah bisa menjadi kebenaran. Usulan investasi pada infrastruktur yang disampaikan pada pelantikan BPKH, dipelintir habis. Usulan yang bertujuan semata-mata demi kenyamanan, keamanan, dan kemudahan jemaah haji, dipelintir menjadi niat untuk menilep dana haji. Hebohlah seluruh Indoensia. Politisi yang memelintir menyembunyikan fakta, bahwa BPKH bersifat independen, dan tidak bisa serta-merta mengikuti saran Presiden. Seperti disebut di atas, akses presiden dan menteri terhadap dana haji, diputus total berdasarkan UU. Usulan investasi dari Presiden Jokowi, hanyalah usulan spontan saat pelantikan, yang tidak bisa dianggap perintah. Karena UU, keadaannya jauh berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, saat dana haji dikelola oleh Kemenag. Lalu bagaimana investasi dana haji setelah BPKH terbentuk?
  8. Anggito Abimanyu dan pimpinan BPKH memutuskan mengikuti suara rakyat. Walaupun investasi dana haji untuk infrastruktur telah disetujui oleh DPR dan MUI, tapi heboh pelintiran di atas menyebabkan rakyat beramai-ramai meneriakkan ketidaksetujuannya terhadap investasi dana haji untuk infrastruktur. Bagi rakyat, investasi harus aman dan sesuai syariah, seperti dinyatakan dalam UU, walaupun sebetulnya bukti menunjukkan, investasi pada infrastruktur justru sangat aman. Demi mengikuti suara rakyat inilah, Anggito Abimanyu dkk memutuskan TIDAK mengeluarkan sepeserpun dana haji untuk infrastruktur. Pertimbangan BPKH tidak boleh hanya berdasarkan UU, DPR, MUI dan persetujuan Dewan Syariah Indonesia. BPKH juga harus memperhatikan suara rakyat.
  9. Sebagai penutup, jadi benar bahwa dana haji pernah digunakan untuk infrastruktur, tapi itu dilakukan sebelum masa Jokowi. Investasi untuk infrastruktur dilakukan sejak 2010, berdasarkan keputusan di masa SBY untuk pembentukan Sukuk Dana Haji Indonesia. Malaysia sudah jauh lebih dulu melakukannya. Dan benar juga bahwa sejak kepemimpinan Jokowi, dan sejak dibentuknya BPKH, tidak ada dana haji yang digunakan untuk infrastruktur. MAM

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed