Solusi nya, saya minta mereka batalkan pengajuan surat pindah nya agar saya bisa buat KTP DKI yang baru..
Tapi mereka bilang tidak bisa, gantinya, Solusi yang mereka berikan adalah; mereka akan print out surat pindah, suruh saya kembali ke Makassar, mengurus KTP di Makassar, kemudian minta surat pindah, baru bisa mengurus KTP DKI...ooh tolong...rasanya mau pukul orang jadinya..
Kembali ke Soal MotorWay.
Kami ingin jalur umum ini diperkecil quotanya maksimal 15%. Dengan maksud agar anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah bisa masuk di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Dan mengurangi beban biaya transportasi anak-anak.
Saat ini banyak anak-anak tidak bisa sekolah di sekolah yang dekat dari tempat tinggalnya karena quota lokal sangat sedikit.
Eh, jangankan di kota, di kampus saya yang cuma seuprit itu mau jalan kaki aja masih sulit. Mau makan siang, para mahasiswa juga harus berjubel antrian keluar di parkiran. Padahal ke warung depan aja. Trotoarnya aja sampai jadi parkiran. Bapaknya anak-anak dulu juga gitu, kalau ada urusan ke rektorat, bawa motor. Sekarang sudah taubat, jalan kaki meski lama, yang penting sehat.
Tapi karena masalah iman dan isu SARA yang juga digunakan oleh kubu Anies, omongan Ahok yang masuk akal tidak diterima, warga lebih percaya omongan Anies.
Tapi saat banjir mulai mendera Jakarta, padahal ini baru bulan Desember, puncak banjir biasanya akhir Januari, lanjut ke Februari, Anies mulai membenarkan omongan Ahok dan melupakan janji manisnya sendiri saat kampanye.
Itulah mengapa Presiden Jokowi membangun waduk untuk memecah konsentrasi air tidak menumpuk ke Jakarta. Tetapi sayangnya, apa yang harusnya menjadi tanggung jawab Gubernur Anies tidak dilakukan. Harus banjir berkali-kali dan tanggul jebol baru dia sadar bahwa Ahok benar.
Anies Baswedan mungkin tidak tahu, tapi ketika isu ini muncul beberapa waktu lalu, seharusnya dia lakukan penyelidikan lbh dalam dulu sebelum berkomentar di media karena SKPD di bawahnya sudah pasti tahu sejarah lengkapnya. Jika perlu, hubungi Djarot secara langsung. Sehingga informasi yg sampai ke masyarakat tidak setengah2 seperti ini.
Pergub itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016, Pergub Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.
3. Akses Informasi di Balai Kota Dipersempit
Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta.
Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.
Salah satunya ialah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan bilangan fantastis. Tak tanggung-tanggung, dana untuk TGUPP berjumlah Rp28,5 miliar, atau melonjak 12 kali lipat dari sebelumnya Rp2,35 miliar. Dana jumbo itu ialah konsekuensi dari penambahan personel TGUPP yang tadinya cuma 15 orang menjadi 73 orang.
