Kedua, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Cukup dipilih dari perwakilan kota/kab, masing-masing 1 orang. Prosesnya juga sama dengan DPRD Kab/kota. Pemilihannya ditingkat Kelurahan/Desa yang diwakili oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jadi untuk memilih 1 orang wakil DPRD Provinsi hanya melibatkan 100-an warga. Kedepan, untuk memilih Gubernur cukup dipilih oleh DPRD Provinsi.
Sebetulnya makin banyak politisi yang telah menjadi anggota DPRD lebih dari dua periode mengindikasikan gagalnya mekanisme organisasi internal partai. Dan makin nyaman politisi menjabat sebagai anggota DPR/DPRD, makin kontribusinya terhadap perubahan serta keberadaban politik ke depan berkurang atau bahkan minus. Ini tentu PR yang cukup rumit untuk kita selesaikan. Megapa jabatan anggota DPR/DPRD harus dibatasi ?
Diprediksi, dengan rencana strategis Kementan, swasembada daging sapi akan dicapai pada 2025. Sementara ini, untuk mengimbangi pemaen pasar yang brpotensi mempermainkan harga daging, trpaksa impor dilakukan. Trmasuk menambah variasi dengan daging kerbau
Mbak Rachel mgkn harus lebh elegan dlm mengkritik. Cerdaskan konstituen Anda. Bukan dibodohi
Selain kunker, pos lain yg juga sering diprotes adalah dana reses. Sebab, waktu reses yg kononnya digunakan untuk bertemu konstituen, selama ini sangat tidak jelas bagaimana mekanismenya. Pernah seumur hidup melihat anggota dewan menjumpai anda? Saya belum, bahkan kabar berkunjung pun belum dengar. Jadi, apa itu reses? Padahal tahun ini, anggaran melonjak 200% dari awalnya 34 M menjadi 64 M. Akan ke mana dananya lari?
Betul ada pergub baru, tapi itu tentang apa? Kenaikan tunjangan yg dibicarakan di sana adalah 7 jenis tunjangan rutin bulanan. Antara lain tunjangan transportasi dan rapat. Besarnya memang menggiurkan, tapi perlu diingat, tunjangan bulanan seperti ini tidak berhubungan dengan perjalanan dinas. Tentu pos dananya juga berbeda, bukan dari dana kunker.
Jadi misalnya kalo ada anggaran buat pengusir tikus dan kecoa, anggaran air mancur supaya kehidupan terpancur, anggaran untuk pengharum ruangan, anggaran tim ahli yang meledak, menurutnya itu sah-sah saja. Tinggal dikontrol saja pelaksanaannya...!!!!!
Nah daripada membahas perkara AC yang saya yakin tidak substansial, maka justru yang harus banyak disoroti adalah anggaran pemeliharaan baik itu AC, kantor, CCTV, fotocopy, dsb. Karena disini potensi bocor anggaran masih sangat besar.
Eh, koh, untuk betulin kolam di halaman gedung, jumlahnya Rp 620 juta. Kolamnya sudah ada. Tinggal poles dikit aja. Ada lagi anggaran Rp 517 juta untuk pengelolaan website DPRD. Hahahahaha...'website nenek lu!'
Pangkas 25% anggaran
Aksi Ahok yang cukup mengejutkan bawahannya adalah soal anggaran. Dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ahok meminta semua anggaran proyek dipangkas 25%. Pemangkasan anggaran di seluruh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lebih efisien. Dana hasil pemotongan itu kemudian bisa dialihkan pada program pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan usaha kecil menengah.
http://lipsus.kontan.co.id/v2/jokowi/read/114/
Kini saat Ahok berhasil disingkirkan, Anggota Dewan yg terhormat bisa leluasa menggunakan anggaran untuk mereka. Meminta kenaikan tunjangan sebesar 20% dari saat ini. Padahal tunjangan anggota dewan di Ibu Kota saat ini mencapai Rp 70 juta. Selain itu, orang2 yg mengatakan dirinya wakil rakyat ini juga meminta tambahan lainnya seperti
- Tunjangan rapat yg dilakukan pimpinan dalam satu kali rapat besarnya Rp 3 juta, untuk wakil Rp 2 juta dan anggota Rp 500 ribu.
