Oleh: Josef H Wenas
Ada tiga points of analysis dalam membaca arah politik kita: Narasi, Aksi dan Partisipasi.
Narasi adalah positioning (in the mind of target audience) melalui isu yang dimainkan sesuai dengan ideologi parpol atau tokoh tertentu; Aksi adalah kenyataan yang dilakukan terhadap narasi terkait. Sedangkan partisipasi adalah tanggapan atau reaksi dari target audience atau pemirsa sasaran (mendukung, menolak, netral)
Dalam dunia maya dewasa ini publik secara langsung berpartisipasi terhadap suatu informasi (terhadap suatu berita, status, komentar atau tulisan dari tokoh tertentu). Apa yang disebut viral adalah apa yang ditanggapi paling banyak oleh publik. Dalam banyak kasus, partisipasi publik ini sama dengan tekanan publik, dan ternyata efektif.
Tujuan aksi parpol/politisi yang sesungguhnya adalah partisipasi publik ini. Oleh sebab, partisipasi publik menunjukkan seberapa banyak, atau seberapa jauh, narasi dan aksi laku di pasar politik tertentu.
Untuk keperluan apa? Untuk akumulasi “modal sosial” yang kemudian diharapkan menjadi “modal politik.”
Modal sosial adalah dukungan publik dalam bentuk organisasional, entah permanen, entah temporer. Yang permanen misalnya dukungan dari suatu ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau serikat buruh, tani, guru, atau asosiasi bisnis macam Kadin, dsb — ini yang disebut block vote. Yang temporer contohnya “Alumni SMA ini itu…” atau “Komunitas ini itu…” yang bermunculan seperti jamur di musim hujan seperti kita saksikan pada saat Pilpres 2019 lalu, dan hari ini sirna entah kemana.
Sedangkan modal politik adalah jumlah suara (vote) yang diperoleh sebagai hasil akumulasi modal sosial, melalui suatu pemungutan suara (Pilpres, Pilkada maupun Pileg pusat dan daerah). Suatu partai adalah “mesin produksi” modal-modal politik yang sah karena memang diamanatkan oleh undang-undang, dan karena itu paling efektif, mengingat kontestasi dalam pemungutan suara secara independen amatlah sulit.
Ahok adalah contoh paling fenomenal ketika kerja-kerja independen melalui “Teman Ahok untuk 1 juta KTP” di sepanjang tahun 2016 toh pada akhirnya bermetamorfosa menjadi “dukungan dari PDIP” dalam rangka Pilkada DKI 2017. Itupun pada akhirnya habis dihantam oleh post-truth politics dari jaringan parpol lawannya.
Narasi, aksi dan partisipasi, dengan demikian menunjukkan ke arah mana suatu politik sedang bergerak.
****
Fadli Zon memang terkesan sinting memainkan narasi “Bubarkan Densus 88” yang dia hubungkan dengan narasi “Islamophobia.” Kompolnas terkejut, begitu juga berbagai elemen publik lainnya, karena narasi Fadli itu terkesan kuat in favor of the terrorists.
Akan tetapi Ketum Partai Gerindra yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai Menhan, sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap narasi Fadli Zon itu. Baik secara negatif (dengan tone menentang), atau secara positif (tone mendukung), bahkan juga tidak ada komentar bersifat netral. Prabowo Subianto diam saja.
Memang betul, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini bagian dari suatu fenomena gunung es yang masih menyimpan tarik-menarik dalam konteks amanat perundang-undangan perihal apakah sebaiknya soal terorisme itu penanganannya oleh tentara ataukah oleh polisi?
Eksistensi Densus 88 itu derivatif dari koridor prinsip “criminal justice system” untuk menghormati spirit global soal HAM yang menguat di awal dekade 2000-an. Maka dalam berbagai aksi penanggulangan terorisme — di Papua dan Palu adalah contoh up to date — tentara selalu di-BKO-kan ke Polri. Dalam dua contoh itu, sebetulnya ada kenyataan paradoksal yang cukup rumit antara motif “terorisme” (ini tugas polisi) dan motif “separatisme” (ini tugas tentara) sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.
Kemungkinan kedua, Prabowo Subianto sedang memainkan politik dua kaki dalam konteks memenangkan Pilpres 2024. Hal ini dianalisis melalui narasi-narasi diantara dua tokoh Gerindra yang saat ini paling popular di ruang publik (tentu diluar Prabowo sendiri), utamanya di dunia maya, yaitu Fadli Zon dan Sandiaga Uno.
****
Di Twitter yang pemirsanya lebih inklusif kaum urban-rural ketimbang Instagram yang lebih eksklusif kaum urban, Fadli Zon punya followers 1,6 juta orang, dan Sandiaga Uno punya 3,1 juta orang. Coba Anda bandingkan statistik ini dengan Twitter Partai Gerindra sendiri yang hanya punya 591 ribu followers, atau dengan orang kedua di partai itu, Sekjen Ahmad Muzani, yang hanya 5300 followers saja. Jumlah followers ini satu aspek kuantitatif dari partisipasi.
Sudah jadi rahasia umum bahwa kedatangan Sandiaga Uno ke Gerindra di tahun 2015 telah memunculkan suatu kontestasi internal diantara elit Gerindra pendukungnya dan pendukung Fadli Zon. Keduanya berebut pengaruh sosok sentral Prabowo Subianto.
Antara 2002-2005, sewaktu saya masih aktif di PKB membantu Gus Dur-Alwi Shihab untuk urusan luar negeri, khususnya Israel, di internal PKB ada istilah “anak ibu kos” dan “anak kos.” Yang pertama adalah mereka yang datang dari jalur “tradisional NU”, sedangkan yang kedua adalah mereka yang datang dari jalur “non-NU.”
Para “anak kos” ini, kalau mereka cemerlang dan menduduki posisi-posisi tertentu di PKB, cenderung tidak disukai oleh para “anak ibu kos.” Justifikasi yang sering dilontarkan antara lain “anak kos” itu tidak berkeringat dalam perjuangan pendirian partai sebagaimana “anak ibu kos,” sehingga yang berkeringat seyogyanya memperoleh privilese. Ini hal wajar saja, manusiawi belaka.
Fadli Zon itu “anak ibu kos,” sedangkan Sandiaga Uno adalah “anak kos.”
****
Kembali ke soal narasi, aksi dan partisipasi. Dalam konteks Pilpres 2019, Anda semua tahu, tidak ada perbedaan narasi antara Sandi dan Fadli, apalagi di Pilkada DKI 2017. Mereka berdua sama-sama memainkan “Islam Politik,” yang dibedakan dari “Politik Islam” sebagaimana dimaksud Muhammad Iqbal (1877-1938), seorang filsuf-negarawan dari Pakistan.
Berbeda dengan “Politik Islam” yang mengidealkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, Iqbal menjelaskan “Islam Politik” adalah upaya sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk memperjuangkan kepentingannya dalam meraih kekuasaan an sich.
“Politik Islam”, mudahnya, adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tanpa mengubah Pancasila; “Islam Politik”, sebaliknya, ingin menghadirkan negara Islam, dengan mengubah Pancasila. Kedua gagasan ini memiliki sejarah panjang terkait apa yang diekspresikan dalam Piagam Jakarta, 22 Juni 1945.
Mereka yang mengadopsi “Politik Islam,” pasti juga mengadopsi Pancasila karena melihat kelima sila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara yang mengadopsi “Islam Politik,” melihat Pancasila tidak ekuivalen dengan Syariah Islam. Termasuk dalam barisan yang terakhir adalah mereka yang menawarkan jalan tengah seperti gagasan “NKRI-Bersyariah,” yang menawarkan suatu tahapan evolusi perjuangan — seperti dalam teori politik Marx — untuk menghindari potensi konflik mengingat adanya fakta keberagaman di Indonesia.
Jalan tengah semacam ini berbahaya, karena terkesan pasifistik, dari bahasa Inggris “pacific” yang maknanya peaceful in character or intent. Tidak salah bila tawaran tahapan evolusi mereka dicurigai sebetulnya memiliki motif yang sama, yaitu suatu NKRI dengan ciri Negara Islam.
Evolusi itu ada pada aspek peraturan dan perundang-undangan di segala bidang, dari urusan kawin, urusan pendidikan, urusan pendirian rumah ibadah, urusan makanan, urusan hiburan, sampai urusan etika berbusana, maupun ekslusifitas zonasi tempat tinggal.
Narasi-narasi Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 jelas menunjukkan mereka ikut berselancar diatas “Islam Politik” ini. Dan sukses besar mempertahankan posisi tiga besar di parlemen, bahkan memperoleh kenaikan jumlah kursi (78 kursi di DPR RI)
Pasca Pilpres 2019, dengan modal politik yang layak diperhitungkan, Gerindra lalu diajak bergabung kedalam koalisi pemerintahan Jokowi. Namanya politik selalu begitu, modal gede abang disayang, modal kecil abang ditendang, seperti yang dialami oleh Partai Demokrat saat ini.
Prabowo Subianto menjadi Menhan. Protégé-nya, Edhy Prabowo, yang sudah berkeringat sejak awal pembentukan Gerindra, mengisi satu jatah lagi pos Menteri (KKP) untuk Gerindra. Karena Edhy korupsi, Pabowo lalu meminta jatah itu diisi oleh si “anak kos” Sandiaga Uno.
Sejak itu narasi-narasi politik Sandiaga berubah, sedangkan Fadli Zon tetap.
****
Mengambil pos di bidang pariwisata juga bukan tanpa cetak biru, ini strategi yang cerdas. Melalui pos ini Sandiaga menjadi corong Gerindra memainkan narasi-narasi keragaman budaya, keindahan alam Indonesia, dan potensi kreatifitas bangsa. Pada saat yang bersamaan Sandi juga melakukan outreach kepada rakyat kecil di berbagai daerah.
Anda barangkali kaget menyadari statistik aktifitas Sandiaga. Hanya di bulan Oktober 2021 ini saja, dan hanya menghitung jumlah kunjungan di pulau Jawa saja, total ada 15 daerah telah dikunjungi oleh Sandiaga!
Rinciannya: Blitar, Malang, Bantul, Magelang, Karanganyar, Pangandaran, Purworejo, Banyumas, Yogyakarta, Gunungkidul, Sragen, Solo, Dieng, Semarang dan Serang. Ingat, bulan Oktober belum habis, dan artikel ini ditulis tanggal 17/10, jadi masih pertengahan bulan. Keseluruhan 15 daerah di Jawa itu belum menghitung kunjungan Sandiaga di Sumatera, Bali dan Papua (dalam rangka PON XX).
Sandiaga juga selalu tampil dengan simbol/atribut kebudayaan lokal daerah yang dikunjunginya. Maka mulai ada euforia relawan-relawan “Sandi for president” disana-sini
Bila di KKP visi Edhy Prabowo adalah akumulasi modal logistik, di Kemenparekraf visi Sandi jelas adalah akumulasi modal politik.
Fadli Zon setia di garis “Islam Politik”. Dia konsisten memainkan narasi-narasi untuk keperluan ini dengan tone negatif soal pemerintahan (tentu diluar Kementerian Pertahanan), soal aparat negara, dan soal “negara vs. Islam.“ Fadli selalu positif tentang siapapun yang dipersepsikan sebagai “kawan-kawan Islam” seperti misalnya kiprah FPI, atau keluarga Cendana, atau narasi-narasi à la Gatot Nurmantyo.
Fadli sendiri punya kepentingan pribadi dengan narasi-narasi “Islam Politik” ini mengingat dia juga cari makan sebagai anggota DPR dari Dapil Jabar V. Ini wilayah Kabupaten Bogor, silahkan Anda riset sendiri profil demografi dan orientasi politiknya secara umum.
PDIP pada pemilu 2019 lalu mencoba menggoyang Fadli Zon di Dapil ini melalui Adian Napitupulu. Fadli ternyata menang telak dengan 230 ribu suara, walaupun Adian masih lolos juga ke Senayan dengan 80 ribu suara.
Sama seperti Sandiaga, visi Fadli Zon adalah juga akumulasi modal politik.
****
Bila Fadli Zon sedang merawat para konsituen Gerindra di jalur “Islam Politik”, yang di Pilpres 2019 terbukti sangat efektif dalam mendongkrak modal politik partai itu, maka Sandiaga Uno saat ini sedang merebut simpati para konstituen di jalur Nasionalis.
Melalui Sandiaga, Gerindra nampaknya sedang membangun kembali citranya yang rusak di kalangan pemilih Nasionalis dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Survey LSI Deny JA menjelang Pilpres 2019 melakukan profiling tipe pemilih antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Dalam katagori “Muslim Wong Cilik”, sebanyak 58,4% memilih Jokowi-Ma’ruf dan 24,7% memilih Prabowo-Sandi. Tetapi dikalangan “Muslim Terpelajar”, justru dimenangkan oleh Prabowo-Sandi dengan 44% dibandingkan hanya 37,7% yang memilih Jokowi-Ma’ruf.
Jadi, narasi-narasi Prabowo saat itu memiliki tempat di hati kaum Islam terpelajar yang tersebar di pusat-pusat intelektualitas seperti kampus, pesantren, pengajian, lembaga studi, asosiasi-asosiasi, dsb.
Dalam bahasa Pashtun, kaum terpelajar ini adalah: Taliban.
(Sumber: Facebook Josef H Wenas)
Comment