by

Perundangan Hukum Islam

Oleh : Ahmad Sarwat

Salah satu kekurangan kasat mata dari umat Islam di Indonesia adalah masih belum tersedianya hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang sah dan resmi.

Akibatnya perkara-perkara yang diputuskan di Pengadilan tidak bisa ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Padahal semuanya muslim, hakim, jaksa, terdakwa, pembela bahkan saksi dan yang ikut hadir di persidangan muslim semua.

Semua telah menyatakan keislaman, tunduk dan patuh pada hukum yang telah Allah SWT turunkan.

Masuk Ramadhan, semuanya puasa menjalankan ibadah. Bahkan setiap hari lima waktu merekapun shalat.

Semua aktifitasnya selalu di ruang lingkup syariah. Tinggalnya di perumahan syariah, simpan uang di bank syariah, berpakaian pilih yang syariah, sampai pengobatan pun maunya yang syariah.

Lalu kenapa giliran masalah hukum tidak mau pakai hukum syariah?

Kenapa?

Jawabannya bukan karena dilarang oleh musuh Islam. Bukan karena diboikot oleh Yahudi, Nasrani, Zionis, Islam Liberal, PKI, LGBT, Syiah, dan sebangsanya.

Sebab para pendukung aliran macam-macam itu sudah pada insyaf. Dan kesadaran umat Islam akan agama dan syariatnya sudah berbuah hasil, bukan sekedar benih yang tersemai.

Tapi justru di bagian perundangan hukum Islam banyak kosongnya, dimana-mana masih pada blank spot. Jangankan pada wilayah hukum pidana, bahkan hukum perdata pun masih terdapat ompong.

Urusan nikah talak rujuk waris hibah wasiat yang benar-benar sudah diserahkan kepada umat Islam untuk mengatur diri sendiri pun belum ada undang-undang hukum Islamnya.

Padahal secara resmi sudah ada Pengadilan Agamanya. Tahukah Anda berapa jumlah Pengadilan Agama (PA) se-Indonesia? Tidak kurang dari 441 buah.

Hakim agama pastinya ribuan di seluruh Indonesia. Semuanya cuma bisa mengacu kepada Instruksi Presiden dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Padahal yang namanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ya memang selevel Instruksi Presiden saja. Itu pun produk tahun 1991, masih peninggalan Rezim Orde Baru.

Jelas lemah sekali dalam hirarki sistem hukum. Dan KHI bukan memang bukan selevel undang-undang. Amat tidak layak urusan umat Islam yang berjumlah 215 juta kok hanya diatur hanya pakai sebuah Inpres.

Padahal perwakilan umat Islam di pemerintahan baik eksekutif, legilatif bahkan judikatif tidak pernah kurang.

Anggota DPR yang muslim pasti mayoritas, sebagian berkumpul di partai Islam, yang lain di partai nasionalis. Tapi toh semuanya muslim, sujud 17 kali sehari di hadapan Tuhannya. Ramadhan pada sibuk i’tikaf dan khatam Qur’an.

Tapi kok tidak pernah mengegolkan perundangan Hukum Islam?

Coba kita bertanya pada rumput yang tidak bergoyang.

Tururu tutu . . .

Sumber : Status Facebook Ahmad Sarwat

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed