by

Kritik Penerimaan Hukum Syariah Di Indonesia

Oleh : Ahmad Tsauri

Saya mengkritik penerapan syariah di Aceh, bukan anti syariat, hanya dari buku-buku yang saya baca, sejak dulu, sampai sekarang, penerapan syariah itu hanya ganjel pintu, hanya kamuplase penguasa. Semoga Aceh tidak seperti sejarah masa lalu, atau praktek syariah di negara lain.

Mau ambil sampling penguasa Islam yang mana? Artinya fakta dan data menunjukkan ada gap, ada jarak antara syariat sebagai suatu norma disatu sisi dan aplikasi, تطبيق, atau penerapannya sebagai fakta sosiologis disisi lain. Misalnya ulama itu kriteria normatifnya sangat mulia, harus mulia, tapi fakta sosiologisnya banyak juga yang bajingan, makanya Al Ghazali membuat klasifikasi dalam ihya “ulama Su’”.

Ulama Su’ yang dimaksud imam Al-Ghazali kerap merujuk kepada ulama yang secara keilmuan kapabel, tapi perilaku maupun fatwanya distimulus oleh dorongan nafsu dan syahwat pribadi ketimbang oleh tujuan syariat yang agung.

Mari kembali ke Aceh, ada dua sorotan yang menurut saya praktek Syariat di Aceh menjadi contoh politisasi agama. Pertama, mari kita bertanya adakah pejabat Aceh, elit Aceh yang dicambuk karena melanggar qanun? Tidak ada. Tidak ada elit yang terjerat menunjukkan qanun hanya menyasar rakyat kecil. Rakyat kelas hotel melati. Ada istilah netijen, yang tidak boleh bukan berbuat dosa, tapi tidak punya uang, buktinya hotel melati dirazia hotel bintang mana ada dirazia. Saya kita diaceh juga sama, hanya membidik orang kecil.

Kedua, total dana Otsus Aceh sejak 2008-2021 sebesar 92 Triliun, belum termasuk APBDnya. Misalnya Otsus 2022 sebesar 8.25 Triliun, dan APBDnya 16.2 T. Apa itu dana Otsus, dana otonomi khusus, tujuan dari dana itu ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Otsus 100 Triliun itu semangatnya 1 pengentasan kemiskinan. Hanya itu.

Faktanya setelah diguyur dana triliunan rupiah sejak 2008-2022, 100 Triliunan lebih (belum termasuk APBD) nyaris tidak ada dampaknya buat Aceh. Aceh provinsi termiskin di pulau Sumatera, dan termiskin ke 5 diantara semua provinsi;

Berikut daerah miskin di Sumatera:

– Aceh 15,53%

– Bengkulu 14,43%

– Sumatera Selatan 12,79%

– Lampung 11,67%

Lima provinsi miskin di Indonesia antara lain:

– Papua 27,38%

– Papua Barat 21,82%

– Nusa Tenggara Timur 20,44%

– Maluku 16,30%

– Aceh 15,53%

Daerah lain wajar karena tidak punya dana Otsus, Papua wajar karena infrastruktur disana tertinggal 100 tahun dari provinsi lain, disamping jarak terjauh dari pusat pemerintahan.

Artinya spirit Syariah di Aceh sama sekali belum menjadi semangat bersama elit, pejabat, dan tokoh di Aceh. Dana yang besar itu banyak mengendap di rekening Pemda, silfa (dana yang tidak digunakan) tiap tahun diatas 3 Triliun. Bunganya 3 Triliun itu berapa setahun?

Apakah karena faktanya seperti itu Aceh harus meninggalkan qanun Syariat? Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud penerapan syariah masih pandang bulu, dan syariat belum berpihak kepada rakyat dengan semangat pengentasan kemiskinan. Itu hanya terjadi jika syariat diberlakukan buat semua, rakyat dan pejabat, dan menjadi spirit bersama birokrat.

Semoga kelak kita bisa berbangga, penerapan syariah di Aceh berjalan baik dan bukan hanya persoalan cambuk atau mengatur kehidupan pribadi orang-perorang, tapi syariah lebih membuat pejabatnya berpikir kesejahteraan rakyat, memikirkan peruta mereka ketimbang mencambuk atau menghukumnya.

Sumber : Status Facebook Ahmad Tsauri

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed