Oleh : Karto Bugel
Mahfud MD bilang bahwa duit 8 triliun dari proyek menara BTS Kominfo itu tidak ada keterkaitan dengan capres.
Tapi, entah karena terpeleset lidah atau untuk satu dan lain hal yang lebih besar, yang lebih membawa dampak menakutkan, beliau juga bilang bahwa ada dana yang dicurigai masuk ke Parpol.
Pada satu sisi, beliau memang sempat terpeleset lidah dengan sempat menyebut tiga nama partai dan namun oleh media buru – buru berita itu dihapus. Sialnya, berita itu sudah sempat di screenshot oleh banyak pihak.
Adalah hal mudah ganti capres bila ada indikasi dia terlibat, namun jelas bukan perkara mudah manakala itu menimpa parpol. Parpol adalah kendaraan resmi sistem politik kita untuk mencari pemimpin dan jumlahnya terbatas. Sialnya, itu masih ditambah aturan Presidential Threshold.
Saat ini hanya satu parpol saja yang boleh sendirian untuk siapkan capres. Yang lain kudu bergabung. Presidential Threshold 20 persen membatasi ruang gerak partai dan bila syarat itu tak terpenuhi, konstitusi tak memberinya jalan.
Membayangkan bahwa hanya tinggal dua parpol di luar koalisi pemerintahan itu saja yang tidak terlibat terima aliran duit 8 triliun itu misalnya, ini ngeri – ngeri sedap. Bisa jadi ini tentang konstitusi yang tak lagi menyisakan ruang bagi terselenggaranya pemilu.
Ini bicara tentang logika tinggal dua parpol PKS dan Demokrat yang tidak kebagian duit itu karena berada di luar koalisi. Bila keduanya disatukan pun juga masih tetap tidak memenuhi syarat PT 20%.
Pun seandainya masih ada dua partai lain PAN dan PKB misalnya yang juga tidak kebagian, empat parpol itu masih tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi jadi dua kubu. Perolehan suara keempat partai itu hanya sekitar 32 persen dan mustahil akan memenuhi syarat jadi dua koalisi.
Koalisi yang mungkin terbentuk hanya ada satu dan lawan kotak kosong, selain hanya akan menyisakan ketidakpastian, itu juga masih butuh tafsir sah atau tidaknya.
“Lah koq?”
Secara hukum, parpol yang terbukti terima aliran dana haram, wajib dibekukan. Partai politik yang dibekukan, jelas tidak boleh ikut pemilu dong?
Itu hanya salah satu cara konstitusi bicara tentang sah atau tidaknya partai politik peserta pemilu ikut.
Artinya, bila PPATK benar memiliki semua data itu, semenyakitkan apapun bunyi data itu, independensi dan profesionalitas para penyidik Kejaksaan Agung yang menerima data itu akan benar – benar diuji.
BlokM sebagai julukan dari Kejaksaan Agung seperti Trunojoyo adalah Mabes Polri, tiba – tiba akan terlihat seperti sedang berdiri di persimpangan jalan.
“Emang ada potensi ke arah sana po?”
Dari 10 triliun duit yang sudah ditarik pada 2020 hanya sekitar 2 triliun yang dapat dibuktikan. Ada sekitar 8 triliun duit yang lenyap entah kemana. Ini peran PPATK mencari tahu.
Dan itu mustahil bila semua disalahkan hanya mengalir ke Johnny G Plate saja misalnya. LHKPN nya, meski nambah, tapi sama sekali tidak bicara triliunan.
Dari sini PPATK pasti sudah punya data dan cerita dan maka keceplosan Mahfud bahwa duit itu juga mengalir ke parpol jadi masuk akal. Plate bukan menteri yang diangkat karena alasan profesional tapi lebih karena sebab koalisi. Bisa jadi dia duduk di sana memang karena tugas partai.
Apakah tugasnya termasuk untuk mencari dana bagi partainya sekaligus juga untuk teman – teman koalisinya, biarkan itu jadi domain Kejaksaan Agung atas support PPATK
Dari target 4.200 menara BTS, baru terbangun 958 menara dan gilanya, delapan menara yang diambil sebagai sampel tidak ada satupun yang berfungsi dengan baik.
Saat alasan bahwa proyek itu tertunda karena faktor pandemi, di tempat lain, ada menara yang lain yang luar biasa megah dan mewah milik sebuah partai politik berhasil dibangun dan namun pandemi tak dijadikan alasan untuk dapat mengusiknya.
Itu sesuai dengan pernyataan Mahfud sebelumnya terkait pelaksana proyek meminta perpanjangan waktu karena alasan pandemi Covid-19.
“Padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021, minta perpanjangan sampai Maret (2022). Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tetapi diberi perpanjangan 21 Maret,” ungkapnya.
“Seandainya benar bahwa duit 8 triliun itu mengalir ke banyak parpol dan berpotensi merusak pemilu, apakah tidak sebaiknya perkara itu ditunda saja dulu?”
Fiat justitia ruat caelum yang artinya adalah tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh tidak memberi ruang bagi hadirnya alasan. Adagium itu sudah dijadikan pegangan utama bagi para penegak hukum dalam upaya memperjuangkan keadilan termasuk Kejaksaan Agung.
Artinya, bila data PPATK benar bicara ada transaksi HARAM atas duit 8 triliun itu dan benar juga duit itu keluyuran sangat jauh bahkan sampai ke parpol, bahkan bila langit harus runtuh, keadilan adalah tetap keadilan. Dia TIDAK BOLEH belok apalagi hanya atas alasan yang dibuat manusia.
“Emang Kejaksaan Agung punya nyali sebesar itu?”
Johnny G Plate yang seorang menteri sudah di TSK kan. Terkait puluhan orang besar dan kuat ada kasus Asabri, PT Duta Palma Group, Djoko Tjandra, Sekuritas Danareksa, dan masih banyak lagi yang lain sudah sanggup mereka P21 kan.
Artinya, track record itu sudah bicara. Tak seharusnya mereka justru mundur ketika berurusan dengan perkara berbau politik ini. Yang jelas, ini tentang unsur pidananya yang jadi bidikan bukan unsur politiknya.
Pada akhirnya, bila semua itu benar terjadi, BlokM (Kejagung) harus menunjukkan kualitas dirinya.
Bukan serta merta mereka takut dinilai larut dalam hal berbau politik, namun mengejar pelaku pidana yang bersembunyi dalam ruang politik adalah juga kewajibannya. Meski langit runtuh, keadilan harus tetap tegak.
RAHAYU
Sumber : Status Facebook Karto Bugel
Comment