Intinya, Yusman Roy adalah korban kriminalisasi dengan pasal penodaan agama, ia merespon dengan keras pihak-pihak yang mengecamnya dengan menodai agama namun dia malah kena jerat Pasal 157 sehingga ia divonis 2 tahun penjara.
Bunyi Pasal 157:
Itulah sebabnya pasca-pembacaan tuntutan tsb, JPU malah menjadi bulan-2an kritik dari semua arah. Termasuk dari kalangan pegiat HAM yg menganggapnya sebagai sebuah kemunduran dalam perlindungan thd hak berekspressi dan perlindungan kelompok minoritas. Pada ujungnya, karena Kejaksaan adalah bagian integral dri Pemerintah, maka Presiden Jokowi (PJ) juga kena getahnya, secara politik. Pihak anti PJ tentu dengan sangat gembira akan memanfaatkan absurditas ini sebagai peluru utk mendiskreditkan beliau.
Bahkan di masa akhir jabatannya, Ahok membuka diri kepada Gubernur terpilih untuk mengirimkan tim anggarannya membahas bersama penyusunan anggaran. "Biar Pak Anies lebih cepat menunaikan janji-janji kampanyenya," ujar Ahok.
Palu hakim akan menghentikan gairah itu dalam diri seorang Ahok. Dan bagi sebagian kita, setelah keputusan ini nanti, semuanya akan berjalan biasa saja.
Di sisi lain, telah ada klarifikasi langsung dari ketua umum MUI, KH. Ma’ruf Amin yang menyatakan bahwasanya GNPF-MUI bukanlah bagian dari MUI. KH. Ma'aruf Amin menegaskan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif yang mengikat, namun tidak juga berbenturan dengan hukum di Indonesia.
Oleh : Alfano Septiansyah
Kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini sedang hangat dibicarakan bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Sejak zaman Soeharto kasus penistaan agama sudah mulai muncul dan terus berlanjut hingga sekarang. Terutama kasus penistaan terhadap agama Islam. Tersangka kasus penistaan agama Islam pun tidak pernah luput dari proses hukum. Lucunya, terlepas adanya tekanan massa atau tidak, tersangka kasus penistaan terhadap agama Islam pasti menjadi terpidana
