Itulah sebabnya pasca-pembacaan tuntutan tsb, JPU malah menjadi bulan-2an kritik dari semua arah. Termasuk dari kalangan pegiat HAM yg menganggapnya sebagai sebuah kemunduran dalam perlindungan thd hak berekspressi dan perlindungan kelompok minoritas. Pada ujungnya, karena Kejaksaan adalah bagian integral dri Pemerintah, maka Presiden Jokowi (PJ) juga kena getahnya, secara politik. Pihak anti PJ tentu dengan sangat gembira akan memanfaatkan absurditas ini sebagai peluru utk mendiskreditkan beliau.