Tapi di negeri ini, hak tampak lebih prioritas daripada kewajiban. Di negara yang masih suka teriak-teriak soal HAM dan Demokrasi, tapi mengesampingkan Hukum, apa boleh buat masih bisa dikata bar-bar. Apalagi jika menyeret dogma agama untuk pembenaran. Yang diteriakkan di jalanan, adalah soal penuntutan hak-hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Tapi bagaimana soal hukum tentang ‘kewajiban’ rakyat atas ‘hak’ negara? Karena bukankah rakyat kuat negara kuat?

Alasannya karena suami memberi nafkah alias uang kepada istri, maka diijtihadkan lah bahwa istri pun jadi punya kewajiban mengerjakan urusan rumah tangga, urus anak-anak, urus dapur, urus masak, belanja, nyapu, ngepel, nyuci, njemur, nyetrika, ngecat garasi dan kasih makan sapi.

Negeri ini lucu. Tidak ada upaya sistematis buat membatasi atau mendiskriminasi pemilih seperti gerrymandering. Pemilu berlangsung di hari libur. Namun tidak juga ada hukuman bagi mereka yang tidak memilih. Di tengah dua kemungkinan ekstrem ini, para pemilih Indonesia berdiri. Bebas dari restriksi maupun penalti. Bisa jadi kita adalah negara yang diberkati dengan kehendak bebas di bilik pemilu. 
Namun nampaknya minimnya konsekuensi membuat kita berpikir terlampau pendek. 
***

Perekonomian negara akan ambruk. Banyak barang2 dan jasa yg seharusnya bisa dibeli jadi menumpuk karena penghematan besar2an akibat para ibu kehilangan mata pencahariannya. Kondisi spt ini malah mengganggu para produsen, pengecer, toko2, warung2, dll mencari nafkah. Dalam sistem manajemen berlaku the right man on the right job. Apakah ibu2 yang berkompeten di kantor harus diganti dengan sembarang pria yg belum tentu berkompeten?

KEDUA: DEBAT HAM

Halo yang mau debat soal HAM dan teriak atas nama HAM... Jika kita sepakat bahwa cadar bukan "kewajiban" agama, maka level penggunaan cadar itu ya hanya semisal dengan sarung, yang kalau di daerah santri sebagai simbol "kesempurnaan" agama seseorang. Maka, kalau Anda teriak soal HAM, maka larangan pakai sarung, sandal jepit, dan kaos oblong di UIN juga melanggar HAM.

Dengan konsep semacam itu, diharapkan rakyat akan lebih taat dalam membayar pajak, karena membayar pajak esensinya adalah membayar zakat yang kompatibel dengan perintah agama.

Dampak lainnya, pengelola pajak akan lebih berhati-hati dan tidak mudah korupsi atau berani bermain-main dengan uang pajak, karena pajak tak lain adalah uang zakat.