Bahwa sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tentang Penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan Per-UUan yang berlaku.

Saat ini Frekuensi Publik dipenuhi pemberitaan yang serba heboh dan mengejutkan. Satu hal besar menurut saya sedang terjadi di negeri ini, entah apa. Tapi rentetan kehebohan ini seperti disengaja. Kita dibuat terlena, ikut larut menghujat, mengkritik, memaki dan geram pada kehebohan demi kehebohan yang muncul.

Masalahnya, sebagian besar best practices dalam menghadapi masalah sudah d jalani Ahok. Sehingga Anies kesulitan mencari jalan yg berbeda, yg lebih baik dari Ahok.

Out of the box katanya, but it's the same box that has been an obstacle for every governor before u for decades.

Seperti coretan saya kemaren, dari 400an PKL iru, sebagian adalah perpanjangan tangan para pemilik ruko di 4 blok perbelanjaan. Mereka menjemput bola para komuter di stasiun. Sebagian lagi? Bukan warga Jakarta.

Jadi, yg konon keberpihakan malah ngga tepat sasaran

Sebagian pengangguran itu direkrut oleh "penguasa bawah tanah" Tanah Abang untuk menjaga keamanan (kantor atau pusat niaga) dan parkir yang besarnya luar biasa. Dan parkir2 liar itu sudah lama menjadi penyebab semrawutnya kawasan. Dan pemda lama tak berdaya Contoh adalah parkir motor Blok A dan B yang dobel. Perusahaan Parkir kontrak Pemda dan sebelumnya bayar di oknum warga