Tidakkah pemerintah (negara) sedang melucuti kekuasaannya sendiri untuk melindungi warga negara dan alam dari ganasnya investasi/bisnis yang bertumpu pada uang/modal?
Ruwetnya izin proyek bisnis memang perlu disederhanakan. Tapi, kita perlu membedakan setidaknya dua aspek dalam soal perizinan.
Menariknya adalah, diksi "rapat" yg digunakan oleh Suryo Prabowo dlm postingannya. Seakan-akan bahwa diakhir pertemuan tersebut ada kesepakatan tertentu, ada dukungan tertentu dr kehadiran dubes begara-negara UE. Padahal sejatinya itu hanya SOSIALISASI, upaya kampanye dan melobi utk mendapatkan simpati dan dukungann negara-negara UE, seperti yg dilakukan oleh Hasyim d USINDO dulu.
SWASTA
Sumber ketiga adalah pembiayaan inovatif. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Skema ini biasa disebut denga Public Private Partnership.Skema ini menguntungkan. Pasalnya, keterlibatan swasta membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi yg besar, karena swasta yang menanggung sebagian atau keseluruhan anggaran pembangunannya. Hal ini bergantung pd kesepakatan pemerintah dan swasta.
Ingat, angka 2,7 jt itu yang tercatat, trus yang ilegal berapa? Buanyak. Berapa? Ya tidak tahu, namanya juga tidak terdata, dan yang jelas mereka yang ilegal akan dipulangkan, tahun sebelumnya sudah ada 700an TKA ilegal asal China yang dideportasi. Dan penertiban TKA harus sering dilakukan oleh pihak Imigrasi dan penegak hukum.
Memang Jawa Timur cukup manis dan menarik untuk dijadikan tujuan investasi, apalagi setelah adanya Tax Amnesty. Hal ini karena ada berbagai daya dukungnya, seperti adanya tol baru yang mempermudah dan memperpendek jarak tempuh antar wilayah, baik wilayah bahan baku maupun wilayah pasar baru. Selain daripada itu, kemudahan-kemudahan proses perijinan juga merupakan daya tarik tersendiri.
Saya begitu terpesona. Saat itu semua cerita yang saya dengar bisik2 itu menjadi riil. Hanya Pak Herry Zudiyanto (walikota Jogja 2002-2012) yang saat itu menjadi patokan saya terhadap pejabat yang BEKERJA. Saya tambahin satu lagi. JOKOWI
Hal serupa telah dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang dan Kanada. Keterlibatan dana pensiun atau asuransi dalam proyek investasi tidak hanya diletakkan sebagai deposito, melainkan ditempatkan di proyek infrastruktur guna memberikan manfaat optimal bagi para peserta.
Ayok lah gubernur n wagub baru Jakarta. Jangan sukanya lempar2 isu. Misal lagi, apa betul Ratu Prabu udah ngeluarin ratusan miliar buat studi kelayakan dan membayar konsultan asing untuk itu. Koq bisa pemerintah pusat ngga denger ada studi?
Terus dia bilang mau bikin 200 km jalur LRT dengan biaya 400 T. Bombastis banget.
Wong BUMN ditunjuk mbangun 3 ruas LRT milik pusat sejauh total sementara 42 km saja butuh waktu 4 tahun untuk selesai (2015-2019). 200 km??
Coba cek komen Menhub.. hehe
Tujuan Pembentukan BPKH
BPKH sesuai UU 34 Tahun 2014 bertujuan tidak hanya mengelola dana haji namun juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, efesiensi sekaligus rasionalitas terkait BPIH, dan harus memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.
