Warga Jakarta bisa mendaftar dan mendapatkan tempat ini, yang hanya 705 unit, untuk memberikan warga Jakarta tempat tinggal. Penghasilan di bawah tujuh juta menjadi target pasar 705 unit ini. DPR-D pun mengkritik hal ini, karena kebijakan DP nol rupiah ini bukan kebijakan tunggal.

Sebagai catatan penting, kritik para aktivis urban ini tentang rusunawa juga memiliki kemiripan bunyi kampanye Anies-Sandi tentang hak memiliki rumah di Jakarta dengan menekankan pada rumah tapak dengan dasar bahwa sebenarnya banyak tanah milik pemerintah provinsi di dalam kota yang bisa digunakan untuk membangun rumah bagi orang miskin.