Meski demikian - tokh cukup sederhana untuk tahu bahwa "unjuk rasa" dan "anarki" itu dua hal yang berbeda. Unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi. Sedangkan anarki untuk menghancurkan.
Tidak harus membaca buku berjilid jilid buku atau duduk di bangku perguruan tinggi untuk memahami perbedaan itu.
Akan tetapi - konyolnya - para politisi dan pihak pihak yang memaksakan kehendak begitu lugu memutar balikkan pengertiannya.
Sangat dan paling ideal memang. Tapi harganya tidak murah.
Apalagi bagi sebuah negara yang baru merangkak dari penjajahan ratusan tahun.
Oleh karena itu di awal kemerdekaan, sebagai sebuah transisi, Soekarno masih menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Masyarakat Indonesia masih belum siap mengemban kewajiban dan hak berdemokrasinya secara bertanggung jawab.
Mereka bisa dengan gampang menuding Pilpres tidak sah, tidak legitimate, penuh kecurangan, dsb, dll, dsj. Mereka tidak melihat bagaimana Pemilu dan Pilpres 2019 berlangsung. Tak menghargai kinerja KPU, dan sama sekali tidak memandang Mahkamah Konstitusi, yang telah menyidangkan sengketa Pilpres dan kemudian memutuskan pengesahannya.
Dugaan saya yang lain, kencangnya kubu Paslon 02 meneriakkan kecurangan pada sengketa Pilpres di MK bisa jadi hanya strategi untuk mendapatkan perhatian dan menaikkan posisi tawar mereka kepada pemerintah. Dugaan saya sepertinya terkonfirmasi dengan adanya beberapa pernyataan dari elite kedua kubu yang mendorong terjadinya rekonsilasi.
Ketua Kajian Ilmu Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Misbahul Ulum, dalam artikel berjudul 'Meluruskan Makna Jihad' berpendapat, jihad adalah ajaran vital dalam Islam. Bahkan, Rasulullah memosisikan jihad sebagai salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan shalat dan berbakti kepada orang tua. Jihad juga wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya.
Menariknya, negara-negara yang tadinya berdiri dengan identitas agama, ikut berubah. Termasuk negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Negara berdiri dalam identitas beragam, dari sisi agama maupun etnis. Bentuk kerajaan pun ramai-ramai ditinggalkan. Negara-negara republik berdiri. Yang masih mempertahankan bentuk kerajaan, tidak mengambil bentuk monarki absolut, tapi berperilaku mirip dengan negara-negara republik.
Sejak 2004 ikut kovensi Golkar, gak laku, dan sampai skrg tetap tak bisa dijual, kalaupun ada yg beli tak cukup modal utk membual bhw dia adalah pemimpin handal.
Dalam konstelasi pilpres yg tinggal 10 hari ini, kita tidak perlu bingung apalagi galau kenapa kita bisa beda pilihan dengan teman kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, bahkan isteri atau suami kita. Itulah demokrasi. Kita heran dgn mereka knp milih si A, merekapun heran dengan kita knp milih si B. Masing2 punya latar belakang, alasan dan pemahaman sendiri2. Kita tidak mungkin mengharapkan setiap orang memiliki pemahaman yg sama dengan kita.
