Semua sebenarnya berjalan relatively lancar. Lalu transisi gubernur terjadi dan akhirnya segala sesuatu jadi sangat pelan, proses jadi sangat birokratis, di lempar kesini sono, seakan akan mau memberi CSR yang nilainya miliaran rupiahpun itu mengemis untuk perhatian pemprov yang baru.

Kalau kita cermati:

Masterplan nya sudah ada sejak tahun 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=bxCbbm9C1EU&feature=youtu.be

DPRD yang merasa punya kuasa, biasanya menahan pembahasan sampai akhirnya deadlock. Tapi pembangunan gak bisa berhenti meskipun proses anggarannya dipersulit oleh para penyamun politik. Makanya, Ahok memilih memaksimalkan jalur CSR. "Perusahaan-perusahaan itu sudah mengambil manfaat banyak dari rakyat. Masa diminta sedikit membantu rakyat aja gak mau," ujar Ahok suatu ketika.