by

Kelebihan Bayar

Oleh : Karto Bugel

BPK menemukan kelebihan bayar sebesar Rp 3,5 miliar pada proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016 dengan anggaran Rp 21 miliar. Tak butuh waktu lama, Kejaksaan Tinggi Riau langsung bertindak dan menemukan adanya dugaan korupsi pada proyek tersebut. Dengan cepat Jaksa menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan untuk mencari pejabat yang terlibat dalam kasus kelebihan bayar uang proyek itu.

Pada akhirnya, dua pejabat terkait proyek tersebut dituntut dengan hukuman 5,5 dan 7,5 tahun. “Bukankah belakangan ini kita familiar banget sama yang namanya kelebihan bayar?” Pada kasus kelebihan bayar di DKI, itu cerita lain. Tak ada respon kita dengar dari Kejaksaan apalagi proses hukum. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran. Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan DKI Jakarta dalam subsidi yang disetor kepada BUMD PT Trans Jakarta dengan kelebihan bayar sejumlah Rp 415 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelebihan pembayaran atas dua Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik atau SPALD pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai Rp1,59 Miliar. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Pemrpov DKI Jakarta kelebihan bayar dengan nilai hingga mencapai Rp 1,1 miliar untuk pengadaan alat rapid test Covid-19 pada 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar masker respirator N95 sebesar Rp5,8 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI 2020. BPK menemukan kelebihan pembayaran dana KJPP terhadap 1.146 siswa tingkat akhir pada SK KJPP tahap II senilai Rp 2.321.280.000,” dalam Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta 2020. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemprov DKI sebesar Rp 862,7 juta. Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi pengelolaan Metropolitan Area Network (MAN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta memboroskan keuangan daerah minimal senilai RP1,79 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelebihan pembayaran atas belanja modal pengadaan alat-alat Angkutan Bermotor Lift atau Elevator pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo senilai Rp1,32 miliar. “Haah…sebanyak itu??? Berapa banyak prjabat yang telah dihukum?” Wallaahh…🙄 bisik-bisik akan diselidiki saja belum dengar apalagi penyidikan dan lalu penuntutan. Sampai lebaran kuda, terkait Gubernur yang satu itu, tak akan terjadi. Itulah hebatnya negeri si manis jembatan Ancol. Ada misteri tak mudah dimengerti.

Kenapa Kejaksaan tak segera melakukan penyelidikan atas laporan BPK, sekali lagi, itu misteri. Itu bahkan lebih misterius dibanding misteriusnya (film) Kuntilanak Kesurupan. “Trus kenapa ICW juga tak ribut?” ICW lebih senang urusan dengan Moeldoko dengan kasus Ivermectinnya. ICW justru sedang melakukan atraksi dengan menuduh Moeldoko mengambil rente dari bisnis Ivermectin. Adakah Moeldoko sangat urgent dikejar-kejar ketimbang Anis, padahal di sisi lain Moeldoko hanya pejabat setingkat menteri dan berbeda banget dibanding Anis yang adalah pejabat dari hasil sebuah Pilkada, sebagai hasil pilihan rakyat yang jauh lebih penting untuk diawasi? Pun dasar hukum kasus Moeldoko masih butuh banyak dicarikan rujukannya bukan?

“KPK kenapa juga diam saja?”Sempat terpikir bahwa setelah NB tak lagi di sana, tajam kuku-kukunya akan kembali mereka perlihatkan. Faktanya, khusus untuk hal terkait DKI, itu seperti sebuah kedutaan besar negara asing. Di sana seolah berlaku hukum sendiri. KPK tak berkutik. KPK hanya kucing rumahan dengan auman Scar paman Simba dalam Lion King. Negeri ini bukan hanya sedang pandemi covid-19 atau varian Delta, negeri ini juga sedang sakit parah dalam hal penegakan hukum dan terutama bila terkait dengan DKI baik Pemda maupun Legislatifnya. Sami mawon. “Lha iya, kenapa? Presiden gimana koq juga diam saja? Bukankah KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah Presiden?”

Presiden lagi mumet. Seperti kredit panci, PPKM terus diperpanjang dengan minta mundur dengan jeda setiap satu minggu. Itu seperti kita sedang hutang dengan rentenir. Itu demi tak marah rakyat secara nasional. Presiden memang serba salah. Langsung diperpanjang 1 bulan, penolakan pasti akan langsung menggema tanpa tunggu tarik nafas. Kebijakannya ini pun, kini sedang dibisik-bisikkan dalam lorong-lorong sepi gedung wakil rakyat yang kemarin para penunggunya minta hotel bintang 5 manakala isoman. Nalar kita sedang diuji. Sabar kita sedang dikaji. Tak ada informasi mudah dicerna datang dari istana maupun gedung wakil rakyat.

Sementara kita terpuruk tanpa tahu kapan semua itu berakhir, sang Gubernur kelebihan bayar sedang tersenyum sinis berteman gerimis menanti si manis…RAHAYU.

Sumber : Status Facebook Karto Bugel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed