Adapun pasal 107 berbunyi sebagai berikut :
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Sejauh saya mengikuti kasusnya, saya terkagum-kagum akan satu hal. Betapa minimnya pengetahuan sang legislator akan RUU yang diusulkannya sendiri. Dia tidak punya bayangan tentang apa konsekuensinya bagi profesi rekan-rekannya. Dia tidak punya pandangan bahwa jika diloloskan RUU ini akan berimbas hingga ke anak cucunya, jika mereka menjadi pemusik.
Tuh lihat, banyak lawyer yang non muslim, tapi mereka diminta memberi nasehat hukum sesuai hukum waris Islam. Ternyata mereka dikalahkan oleh hakim agama di Pengadilan Agama yang nota bene milik umat Islam sendiri.
Lalu menurut survey Global Corruption Barometer (GCB), DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia. Apakah rakyat hanya bisa nonton semua ini? Bagaimana pula dengan anggota dewan yang sering bolos? Yang tidur saat sidang, yang tertangkap karena Narkoba, dst. Yang pasti, hingga akhir 2017, dari 52 rancangan undang-undang, baru bisa menyelesaikan 6 RUU, dan 11 UU yang tak perlu pembahasan.
Saya: “Bapak dari mana?”
Korlap: “Saya korlap FBR bu, saya penyelenggara Pasar malam di Taman depan SD, untuk pedagang kecil, bu”, katanya.
Saya: “Penyelenggara? Bikin kegiatan itu kan harus punya ijin pak, bukan main datang dan bawa pedagang lalu nyantol listrik sesukanya dari tiang listrik jalan. Kok saya tidak tahu ada kegiatan di wilayah saya??”
"Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela," tutur SBY.
SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat.
