Sayangnya..
Belum ada bukti bahwa penerapan perda bernuansa agama mampu mengurangi nafsu korupsi. Trbukti justru dari sektor pendidikan lah bupati Cianjur (Irvan Rivano) trkena OTT KPK 2 hari lalu.
Bahkan..
Bupati sebelumya sempat disidik Kejaksaan Jabar. Data ICW menyatakan bahwa bupati Tjetjep trindikasi memanipulasi berbagai mata anggaran dalam beberapa periode APBD.
Kawan ku..
Di atas nama NKRI saya menolak perda agama. Saya menolak perda diskriminatif itu! Kita akan hancur dan tercerai berai dengan nya.
Marilah.. Kita kembalikan indonesia yg SATU. INDONESIA yg berbhineka.
Dengan hukum positive berdasarkan pada hukum possesdetis juris di awal kemerdekaan negara ini.
Lama2 bakal dibikin lagi aturan kalo wanita ga boleh mengemudikan motor karna ngangkang...wkwkkwkk
Di Afganistan yang katanya ditegakkan hukum syariah... Pernah ada wanita yang dihukum mati karna keluar rumah sendirian ga didampingi pria yang muhrimnya...
Trus kalo seorang wanita yang ga punya suami... Dah ga punya ayah dan ga punya saudara laki2... Dia ga boleh keluar rumah sama sekali gitu ya...??
Akhirnya, saya mencintai Sahira, misalnya, karena pertimbangan akal-budi, bukan karena Hukum Kasih. Alkitab, Injil, Yesus, sudah tidak berbekas dalam diri saya. Itu tak bakal keluar dari mulut ketika berbincang dengan Anda. Tapi kalau Anda mengajak saya membincangnya secara khusus dan serius, saya siap.
PSI bisa dengan gemebyar bersorak kemenangan bagi Jokowi sambil di bagian lain berhadap-hadapan gigih dengan PPP dan PKB soal perda syariah, soal UU Penistaan Agama, dan lain-lain yang serba sakral itu. Jangan terlampau cepat menuduh PSI menderita kepribadian ganda. Yang menetapkan bahwa peminum AQUA gak mungkin minum Teh Botol itu kamu. Kalau terdapat milyaran persilangan, premismu yang memang acak-adul.
Oleh: Hamdan Zoelva
Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.
REDAKSIINDONESIA-Dua hari terakhir, berkembang informasi melalui pesan berantai bahwa Pemerintah mencabut 3.143 peraturan daerah (perda), termasuk di dalamnya perda miras dan semua yang mengandung unsur keislaman. Dalam pesan itu bahkan disebut beberapa contoh yang dicabut, antara lain terkait: imbauan berbusana muslim kepada kepala dinas pendidikan dan tenaga kerja, wajib baca Al Quran bagi siswa dan calon pengantin, kewajiban memakai jilbab di Cianjur dan lainnya.
