Coba bayangkan, apa jadinya jika Jokowi sampai tidak memberikan Bintang Jasa kepada mereka tanpa alasan hukum yang kuat? Padahal undang-undangnya sudah mengatur demikian.

Membayangkan TMP Kalibata suatu saat nanti diisi oleh orang dengan jejak seperti itu, apa ga kasihan Adam Malik, Sutan Sahrir hingga Juanda yang juga telah beristirahat disana?

Kecuali makna tentang apa itu pahlawan sepakat untuk kita degradasi sampai titik itu.

Kita diberi tahu bahwa keduanya akan mendapat penghargaan karena jabatan di masa lalunya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, kita juga tahu bahwa mereka memperoleh jabatan itu dengan cara memalukan, yakni, membajak kemenangan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 bukan? "Merampok" mungkin lebih tepat.

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD. Bintang jasa yang diterima FH dan FZ wajar. Keduanya pernah berjasa kepada negara karena pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Pada kesempatan itu, Mbak Alissa yang selama ini menjadi Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia mengajak para hadirin untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan Gus Dur di tengah maraknya intoleransi dan politisasi agama yang sangat memecah belat. Menurutnya, GUSDURian ibarat sapu lidi yang akan kuat dan kokoh jika terikat dan bergerak bersama-sama.

Dibawah kepemimpinan Jokowi sangat terlihat jelas perubahan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju, berdaulat, bermartabat khususnya dalam bidang infrastruktur. Karenanya SIMA sangat mendukung Jokowi untuk melanjutkan kembali Pembangunan Infrastruktur hingga 2 periode.

1. Adapun rombongan yang berangkat :
- Kapolres Belu AKBP C.Tobing
- Dandim Belu Letkol Inf Putu Dwi.
- Johanis Gama Marshal Lau.
- Ili Lorens.
- Marcal Victorin.

"Kami sebagai warga Surabaya bersatu kembali, jangan terlalu lama bersedih, mari kita sama-sama bangkit," ajak Monique usai menerima penghargaan, Senin (21/5/2018).

Luarbiasa sekali perempuan ini. Selain mampu memaafkan, ia juga yang membakar semangat warga untuk bangkit dan bersatu.

Apa yang dicapai dari terlambatnya penataan trotoar sepanjang 7 km sampe 5 bulan? Yang harusnya November jadi Maret, hanya gegara gubernur ingin desain baru, yg trnyata MIRIP dengan desain sebelumnya di zaman gubrrnur Ahok?

Lalu berseteru dengan Polisi dan Ombudsman yang meminta Jatibaru dibuka lagi. Mana ada gubernur2 Jakarta sebelumnya yang bersilang pendapat dgn polisi akibat kebijakan konyol keber wkwk an?

Jadi udah dikaji apa belum sih? Kow Polda Metro kontra. Gitu kan?