Tampak bahwa hasil RC KPU dan QC SMRC sangat berkesesuaian. Perbedaan antara RC dan QC SMRC masih di bawah margin of error (MoE), misalnya Jawa Tengah perbedaan 0,14% dari MoE 0,81%; Jawa Timur perbedaan 0,59% dari MoE 1,09%, Jambi 3,16% dari MoE 5,12% dan Kalimantan Barat 2,37% dari MoE 5,79%.

Semakin banyak sampel, maka dana dan logistik yang dibutuhkan akan lebih besar. Indikator bertujuan memprediksi hasil Pilpres untuk nasional, bukan provinsi. Karena jumlah TPS di Bengkulu hanya 6.165 TPS (0,76% dari total TPS se-Indoneisa), maka jumlah sampel yang diperlukan hanya 23 TPS (0,77% dari jumlah total sampel TPS). Untuk memprediksi Pilpres secara nasional jumlah ini cukup untuk menghasilkan MoE +/- 1%.

Sampai di situ, hubungan antara proporsi dan representasi masih tampak normal. Tetapi fakta sejarah politik tidak demikian. Masyumi, jelmaan MIAI, tak pernah memperoleh suara lebih dari 25%. Suara Masyumi tidak cocok dengan proporsi demografi Muslim yang 87% dari total penduduk Indonesia. Pada 1952, NU malah sudah keluar dari Masyumi sebelum mimpi Masyumi untuk menjadi rumah politik semua orang Islam terwujud. Pemilu 1955, suara Masyumi hanya 20.9%, selisih tipis dengan NU di angka 18.4%.

Di titik inilah, inkonsistensi kembali terjadi. Dari soal menggugat data, sekarang lari ke relevan atau tidak atau soal dana. Padahal forum kemarin menjadi sarana ideal untuk masing-masing pihak menunjukan metodologi atau bahkan dana yang dimaksud dari pelaksanaan quick count bagi lembaga survei dan real count yang dilakukan oleh BPN.

Anehnya, di tengah munculnya ancaman ini, ada sebagian akademisi sendiri yang seakan-akan ikut arus menyetujui dan bahkan menjadi bagian penggempur melawan dunianya sendiri. Hasil ilmu pengetahuan yang selama ini diyakini sebagai hasil kerja objektif digugat oleh kelompok akademisi ini. Ada gejala kontaminasi politik di kalangan orang-orang terdidik sendiri.

Kalau memang semuanya real atau nyata dan ilmiah sih ga perlu ada rahasia-rahasia segala kan.

Kecuali kalau ada yang ingin direkayasa atau dimanipulasi kayak survei pesanan untuk pencitraan atau menggiring opiini publik gitu ya wajar kalau dirahasiakan.

Ini seperti mengulang episode 2014 dimana Persepi berusaha menjaga integritas akademiknya. Mengingatkan: tahun 2014 ada 10 lembaga menyelenggarakan quick count dan exit poll. 7 diantaranya menyimpulkan Pak Jokowi memenangkan pilpres, dan 3 yang lain menyimpulkan bahwa Pak Prabowo yang menang. Dewan Etik Persepi ketika itu memutuskan untuk menyelenggarakan sidang etik memanggil 10 lembaga itu diaudit, dihadiri media secara terbuka di salah satu ruangan di Hotel Sari Pan Pacific.

Berbeda dengan logika kaum agamawan, (termasuk islam )

Logika yang bukan berasal dari inductive namun dari deductive..

Kita sebagai orang beriman sudah menyakini bahwa Alquran dan Al hadits merupakan sebuah kebenaran..

MEMANG BUATAN RUSIA 
Masalahnya, Firehose of Falsehood memang diciptakan oleh para pakar Rusia. Teknik ini dikembangkan dari teknik propaganda Perang Dingin yang dipakai Uni Sovyet. Dalam perkembangannya, membombardir kebohongan melalui banyak saluran media membuat Rusia mampu mencaplok Cremia dan mengobok-obok Georgia.

Mereka sama sekali ga peduli pada bangsa dan negara... Mereka hanya peduli pada uang dan kekuasaan untuk mempertahankan eksistensi mereka sendiri... Keluarga dan kelompoknya...