Susi juga melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik, dan beberapa kebijakan lain. Selama 3 tahun terakhir, kebijakan dimaksud membuahkan hasil. Cadangan ikan yang kini bisa ditangkap meningkat pesat dari 6,5 juta ton pada tahun 2014 kini menjadi 9,9 juta ton.
Ikan-ikan tersebut kemudian diangkut ke pelabuhan dan pabrik-pabrik pengolahan ikan di negara-negara lain. Industri pengolahan perikanan negara-negara bersangkutan pun tumbuh subur dengan mengandalkan ikan curian dari Indonesia.
Setelah susinisasi, illegal fishing di Indonesia menurun drastis. Dampaknya, pasokan ikan ke industri pengolahan di sejumlah negara turun drastis.
REDAKSIINDONESIA-Di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah.
Tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 360,86 miliar. Angka itu meroket dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar. “Ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar, Kamis (5/1).
Oleh: M Fajar Marta
"Kita hampir kehilangan semua kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) kita. Minyak kita habis dieksploitasi asing, apakah masyarakat di kawasan penghasil minyak sejahtera?" begitu kalimat retorik Susi Pudjiastuti.
Masih menurut Susi, hutan kita sudah habis dibabat, apakah juga masyarakat di sekitar hutan sejahtera?
REDAKSIINDONESIA-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan tak ada lagi ruang bagi nelayan dan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Asing, menurutnya, hanya dibatasi berinvestasi di sektor industri pengolahan ikan di sektor hilir.
Oleh : Olivia Armasi
Wapres JK bersama Menteri Perindustrian dan dua Dirjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta gubernur Maluku melakukan kunjungan kerja di Maluku dan Sulawesi Utara. Hasil kunjungan, wapres melayangkan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, bernomor B02/Wapres/03/2016 tanggal 22 Maret 2016. Perihalnya: "Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Maluku dan Sulawesi Utara 16-18 Maret 2016".
Isi surat (seperti yang diberitakan rmol.co), JK mendapatkan beberapa hal setelah mengadakan kunjungan kerja dari tanggal 16-19 Maret 2016.
REDAKSIINDONESIA– Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 31 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di beberapa lokasi yang berbeda.
“Ini sebagai efek jera para pelaku IUU Fishing. Komitmen pemerintah dan konsistensi terus menerus dilakukan dan tidak pernah berubah untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia”, papar Menteri Susi dalam konferensi pers usai mengomandoi penenggelaman 31 kapal eks asing di Gedung Mina Bahari IV Lantai 12, Jakarta, Senin (22/2).
