Akan tetapi, yang menarik di Pilpres 2019 ini adalah munculnya gerakan kolektif purnawirawan TNI dan Polri yang masih memakai identitas militer dan polri sebagai basis dari wajah politik mereka di publik. Karena wajah militer/polisi yang dikedepankan dan mengerucut menjadi identitas dari gerakan kolektif ini maka suka atau tidak, gerakan kolektif ini menarik institusi TNI dan Polri untuk secara tidak langsung, ikut 'bermain politik' juga.

Bermodal pengalaman dan jaringan, Soenarko mampu menggeser isu trauma DOM rakyat Aceh yang cenderung tidak menguntungkan Prabowo, menjadi isu penguasaan etnis Jawa plus sentimen keislaman.

Jika isu ini yang memuncak, yang kena hantam adalah Jokowi. Akibatnya suara untuk Prabowo di Aceh sangat dominan.

Artinya dalam hitungan mereka, Prabowo pasti kalah. Karena itu skenario jahat disusun jauh-jauh hari, untuk menggagalkan kekalahan tersebut. 

Laporan majalah Tempo minggu ini menguak semua detil memgerikan tersebut.

Suasana politik tanah air semakin rumit karena beberapa elite Gerindra ikut memprovokasi. Tidak akan bayar pajak, tidak akan mengakui pemerintahan Jokowi, sampai menolak hasil Pileg serta siap untuk tidak punya wakil di Senayan. Istilah sederhananya, Gerindra mengundurkan diri.

Eggi mirip sepah tebu yang habis manisnya. Ia teronggok di pojokan seharga sampah. Prabowo dan elit politik lain mengurus diri mereka masing-masing. Meski kalah Pilpres, mereka masih punya partai. Ada deal-deal politik yang bisa ditawarkan. Tapi Eggi, nasibnya kini benar-benar ada di ujung tanduk.

Sebagai WNI yang tinggal di Jepang sudah pasti saya merasakan miris yang teramat sangat karena setiap kericuhan akan menjadi bahan olok-olok oleh negara lain, biasanya berimbas pada masalah ekonomi.

Bandingkan dengan Jepang yang mati-matian menjaga "citra negaranya."

Kalau cuma berkilah, Andre Rosiadie, jubir BPN juga bisa. Termasuk pembelaannya pada HS, yang mau menggal kepala Jokowi. Kata Andre, apakah HS serius, atau hanya lucu-lucuan? Lhah, apakah Permadi, Rizal Ramli, Amien Rais, juga hanya lucu-lucuan dengan tuitan dan berbagai pernyataannya di media? 

Bawaslu hendaknya proaktif melakukan penyelidikan adanya politik uang yang digelontorkan oleh kubu capres yang sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan politik berbau kampanye yang berbalut agama ini. Sementara PPATK bisa melacak lalu lintas aliran dana, penyandang dana dan penerima aliran dana untuk kegiatan tersebut.

a) Ketidak puasan dia/kelompoknya terhadap pemerintahan saat itu. Mereka tidak puas bukan karena tidak merasakan dampat positif pembangunan, akan tetapi mereka tidak puas karena tidak adanya Imamah dan tidak diterapkannya Syariat Islam di Indonesia;
b)Kerusakan moral yang terjadi di Indonesia yang adalah negara berpenduduk muslim mayoritas;

Ada berapa banyak warga yang berani melawan ?? Mungkin mayoritas warga memang tidak suka, tapi yang radikal ini memang militan. Saat ini yang kita lihat mereka hanya bawa pentungan, apakah tidak dimungkinkan mereka angkat senapan ??