Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Namun jika cara meraihnya dilakukan dengan cara-cara kotor, semestinya itu masuk dalam pidana yang berat. KPK, Polri, Kejaksaan tidak boleh diam, mereka harus mendalami informasi ini dan jika hasilnya sudah diperoleh KPU berhak memberi sanksi. Baik kepada pemberi mahar maupun parpol secara institusi mestinya dilarang ikut Pemilu.

Praktek sogok menyogok dalam dunia politik yang konon dilakukan sembunyi-sembunyi kini sangat jelas di depan mata. Tak tahu malu, bukan hanya si penyogok, yang disogokpun pura-pura begok berlagak tak tahu menahu.

Bagi orang kecil, duit "dalam kardus" berisi 1 triliyun mungkin susah dibayangkan. Berapa "kardus" yang bakal buat bungkus pun tak terpikirkan. Bagi Wong cilik, makan satu kali di warung angkringan habis kurang lebih 10 ribu rupiah udah kenyang. Bayangkan aja jika kamu makan di warung tersebut sebanyak 100 juta kali. Tak perlu kerja, sampai mati pun duit itu bakal sisa.

Sandiaga Uno juga telah mengakui adanya pemberian mahar itu. Hal tersebut disampaikan Sandi pada beberapa media dengan alasan “biaya kampanye”. Biaya kampanye 1 parpol mencapai Rp 500 M? Padahal PAN dan PKS di jagat perpolitikan kita hanya parpol medioker, parpol yang terancam terkena parliamentary threshold alias jumlah suara tidak mencapai 8 persen.

Tampaknya, logika itu pula yg dipakai oleh PKS dan PAN, yg juga menolak para calon pilkada yg diusulkan oleh alumni 212.

Politik, seringkali memperlihatkan wajah yg kejam. Tak kenal kamus balas jasa, apalagi makan siang gratis. Orientasi politik adalah kekuasaan, dan seni bagaimana cara meraih kekuasaan.

Presiden Joko Widodo baru berkuasa sekitar 3 tahun tetapi capaian pembangunan di berbagai bidang maupun aspek sangat jauh melebihi apa yang telah dilakukan oleh Soeharto, mertua Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra)!

Jadi jika ingin mengkritik, lakukanlah dengan cara objektif agar kalian terhormat.

Melihat kenyataan praktek politik menjelang Pilkada yang sedemikian kotor ini saya jadi berpikir keras bagaimana caranya ke depan bangsa ini keluar dari praktek-praktek politik transaksional seperti ini.

Lalu sayapun kemudian menemukan jawabannya, bahwa seharusnya biaya kampanye Pilkada tak seharusnya dibebankan pada sang calon melainkan pada partai pengusungnya.

Tulisan saya di TS Facebook saya itu seminggu setelahnya saya hapus, karena saya khawatir menimbulkan kesalahfahaman di antara sahabat-sahabat politisi terdekat saya, yang selama ini menjalin komunikasi yang baik dengan saya. Tetapi diluar dugaan beberapa minggu kemudian atau saat-saat ini mledak kasus Mahar Politik yang tersebar kemana-mana. Saya bukanlah yang melakukannya, tapi rupanya semesta merespon kegeraman jiwa saya.